BP Tapera Kaji FLPP untuk Rusun, Renovasi hingga Bangun Rumah
4 November 2025 14:37 WIB
·
waktu baca 2 menit
BP Tapera Kaji FLPP untuk Rusun, Renovasi hingga Bangun Rumah
BP Tapera tengah mengkaji kemungkinan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi untuk dapat juga membiayai pembelian hunian vertikal.kumparanBISNIS
PerbesarBP Tapera tengah mengkaji kemungkinan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi untuk dapat juga membiayai pembelian hunian vertikal. Lebih luas, ia juga membuka kemungkinan FLPP digunakan untuk biaya renovasi rumah.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan untuk pembiayaan hunian vertikal melalui FLPP memiliki kemungkinan besar untuk diterapkan pada 2026.
“Tahun depan sangat dimungkinkan perluasan untuk skema FLPP bukan lagi dengan pemilihan rumah tapak, bisa mulai pemilihan ke rumah-rumah vertikal. Sepanjang regulasinya sudah mengikuti, pasti nanti kebijakan penyalurannya akan mengikuti itu juga,” kata Heru dalam konferensi pers Capaian FLPP di Kantor BP Tapera, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11).
Selain itu, opsi FLPP yang diperluas juga dimungkinkan untuk meliputi renovasi rumah. Nantinya, para debitur yang sudah melunasi cicilan rumah subsidi dimungkinkan untuk menggunakan FLPP untuk merenovasi rumah subsidi miliknnya.
“Termasuk dibuka opsi juga untuk FLPP bisa digunakan untuk renovasi rumah,” ujarnya.
Opsi renovasi juga menurutnya bisa dikembangkan untuk masyarakat yang memiliki rumah tetapi tidak layak huni. Selain renovasi, opsi membangun rumah secara mandiri menggunakan FLPP juga sedang diupayakan.
“Termasuk juga untuk bangun rumah, udah punya tanah, enggak punya kemampuan finansial untuk bangun, bisa nanti diintervensi dengan FLPP. Tentunya skema pembiayaannya, ya nanti kita lihat klaster masyarakatnya, apakah dia MBR di desil tertentu,” kata Heru.
Selain pengkajian FLPP untuk pembiayaan pembelian hunian vertikal, renovasi rumah dan membangun rumah, Heru juga sedang mengkaji skema Rent to Own (RTO). Nantinya, skema ini juga menurutnya dapat bermanfaat bagi calon kreditur yang tak memenuhi kriteria perbankan.
Hal ini karena nantinya rekam jejak ketaatan penyewa dalam pembayaran sewa dapat menjadi kriteria yang dipertimbangkan oleh perbankan jika penyewa tersebut memilih opsi untuk RTO.
“Maka housing queue-nya akan dibentuk, yang bersangkutan akan ada kepastian untuk bisa dapat rumah. Tinggal nanti ditawarkan pada akhir periode rent-nya, kamu masih mau lanjut untuk menaikkan status jadi beli atau seperti apa, atau batal. Kalau dia mau lanjut ke status beli, maka bank sudah punya track record bagus nih,” ujarnya.
Sebelumnya, per 3 November 2025, BP Tapera mencatat penyaluran FLPP sudah mencapai 213.630 unit rumah atau senilai Rp 26,51 triliun. Angka tersebut menandai capaian 61,03 persen dari target 350.000 pada tahun 2025.