BPS Kirim Tim Pendataan untuk Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
13 Januari 2026 20:30 WIB
·
waktu baca 2 menit
BPS Kirim Tim Pendataan untuk Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
Badan Pusat Statistik (BPS) mengirim tim pendataan untuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.kumparanBISNIS
PerbesarBadan Pusat Statistik (BPS) mengirim tim pendataan untuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan tim tersebut terdiri dari ratusan mahasiswa Politeknik Statistika STIS, civitas academica dan pegawai BPS.
Kebijakan ini sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
“Jadi sekitar 510 mahasiswa ditambah 50 personel tambahan yang akan kita mobilisasi ke daerah terdampak rencana. Mereka akan bertugas kira-kira selama 2 minggu, melakukan beberapa pendataan yang akan dibutuhkan nanti,” kata dia usai pelepasan petugas pendataan untuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kampus STIS, Jakarta Timur pada Selasa (13/1).
Nantinya hasil pendataan digunakan sebagai basis data untuk melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah Sumatera pascabencana.
Amalia menjelaskan BPS sudah memiliki data kondisi pra-bencana. Dengan adanya pendataan pascabencana maka data itu akan diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Nantinya, tim tersebut akan diterjunkan di 15 kabupaten/kota paling terdampak di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat.
Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan pendataan yang dilakukan tim tersebut nantinya akan meliputi 5 sektor.
Adapun sektor tersebut meliputi sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi, dan sektor pemerintahan.
“Potensi desa itu ada infrastruktur desa secara lengkap plus ada data jembatan, kemudian ada data lagi seperti irigasi yang (akan) didata oleh para mahasiswa),” ujar Sonny.
Sementara untuk sektor sosial, nantinya pendataan akan dilakukan untuk mendata fasilitas masyarakat dan tempat ibadah.
“Sekolah, fasilitas kesehatan, fasilitas keagamaan seperti masjid, gereja, dan seterusnya. Terus yang keempat, itu sektor ekonomi. Sektor ekonomi seperti pasar, seperti toko-toko, terus kemudian sawah, itu juga akan didata,” kata Sonny.