Dorong Transisi Energi Prorakyat, ESDM Kembangkan PLTSa, Biogas, dan Biomassa
26 Oktober 2025 12:41 WIB
·
waktu baca 3 menit
Dorong Transisi Energi Prorakyat, ESDM Kembangkan PLTSa, Biogas, dan Biomassa
ESDM memastikan transisi energi manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat, tan,a menambah beban biaya.kumparanBISNIS
PerbesarKementerian ESDM mendorong transisi energi yang prorakyat dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang percepatan transisi energi. Langkah tersebut diwujudkan melalui program konkret seperti PLTSa (listrik dari sampah), atau Waste to Energy (WtE/PLTSa), Refuse Derived Fuel (RDF), biogas, dan pemanfaatan biomassa. Selain mengurangi ketergantungan pada energi fosil, inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, mulai dari lapangan kerja hingga pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan.
Pemerintah menegaskan, seluruh program dirancang agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat tanpa menambah beban biaya. Program WtE menjadi sorotan. Dengan mengubah sampah menjadi listrik, PLTSa tak hanya mereduksi tumpukan sampah di TPA, tetapi juga membuka nilai tambah ekonomi, lapangan kerja baru di sektor pengelolaan limbah dan energi.
Pemerintah menegaskan kebijakan ini tidak akan membebani masyarakat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 (penyempurnaan Perpres Nomor 35 Tahun 2018), kenaikan harga listrik dari PLTSa akan ditopang mekanisme subsidi sehingga kemampuan daya beli rakyat tetap terjaga.
Hingga kini dua PLTSa telah berhasil dibangun, yakni PLTSa Surabaya dan PLTSa Solo, dengan kapasitas terpasang sebesar 36,47 MW. Dengan aturan baru diharapkan pembangunan PLTSa di daerah lain dapat dipercepat untuk membantu mengatasi persoalan sampah yang mendesak.
Selain listrik dari sampah, RDF hadir sebagai alternatif bahan bakar yang efi sien. Teknologi ini mengolah sampah non-organik menjadi bahan bakar pengganti batubara bagi industri, khususnya industri semen dan pembangkit listrik. Dengan RDF, umur TPA bisa diperpanjang dan ketergantungan pada energi fosil berkurang, asalkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat berjalan baik.
Di pedesaan, biogas jadi jawaban energi bersih yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Limbah peternakan dan pertanian diolah menjadi bahan bakar untuk memasak dan penerangan rumah tangga. Selain menekan biaya, program biogas juga meningkatkan sanitasi lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Kementerian ESDM terus memperluas instalasi biogas berbasis komunitas sebagai upaya mendorong kemandirian energi di desa. Untuk menguatkan ekosistem bisnisnya, pada akhir 2023 Kementerian ESDM mempublikasikan Perizinan Bahan Bakar Biogas (Biometana) KBLI 35203, sebagai langkah nyata memberi kepastian hukum dan teknis bagi pelaku usaha. Sampai September 2025, pemanfaatan biogas langsung mencapai 71,5 juta m³. Ini menjadi bukti bahwa energi bersih ini sudah mulai menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
Pemanfaatan biomassa pun diberi perhatian khusus. Limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan dioptimalkan menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti pelet kayu. Selain memperkuat ketahanan energi, program biomassa memberi nilai tambah ekonomi bagi petani, koperasi, dan pelaku usaha kecil mendorong perputaran ekonomi lokal yang inklusif. Semua inisiatif ini dilandasi satu prinsip, yakni transisi energi harus adil dan prorakyat.
Kementerian ESDM mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar manfaatnya langsung terasa di kampung dan kota. Energi bukan sekadar angka di laporan, melainkan sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Arah kebijakan ini juga menegaskan bahwa transisi tidak berarti beban baru bagi masyarakat kecil. Mekanisme subsidi bagi PLTSa, dukungan perizinan untuk biometana, serta skema sinergi pelaku lokal dirancang agar manfaat ekonomi dan lingkungan berjalan beriringan