KDM Dorong Pembangunan Hunian Vertikal di Kawasan Industri Jabar

26 Desember 2025 4:00 WIB
Β·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
KDM Dorong Pembangunan Hunian Vertikal di Kawasan Industri Jabar
Dedi Mulyadi stop sementara izin perumahan di Jabar untuk mitigasi bencana. Ia dorong pembangunan rumah vertikal dan evaluasi tata ruang mulai Januari 2026.
kumparanBISNIS
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), di kediaman Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta Pusat, Kamis (25/12/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), di kediaman Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta Pusat, Kamis (25/12/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan mengenai kebijakan penghentian sementara atau moratorium izin pembangunan perumahan di wilayah Jawa Barat.
Menurut pria yang akrab dipanggil KDM ini, pemerintah tidak ingin pembangunan rumah terus dilakukan tanpa penataan yang baik, terutama di daerah rawan bencana.
"Kalau ada kawasan industri rumah vertikalnya tidak usah di luar kawasan, di dalam kawasan. Nanti kan saya akan ngomong dengan seluruh pengelola kawasan industri. Kan pertumbuhan penduduk yang jumlah besar itu ketika ada kawasan," kata dia di kediaman Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta Pusat, Kamis (25/12) malam.
Dedi memberikan contoh kondisi banjir yang terjadi di Kota Cirebon saat ini. Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir adalah habisnya ruang terbuka hijau.
Sebelumnya, KDM menegaskan pentingnya lahan terbuka hijau di wilayah Bandung Raya yang rawan bencana. Ia mengatakan izin-izin perumahan yang sudah diproses harus ditunda terlebih dahulu untuk evaluasi tata ruang.
β€œDilakukan evaluasi tata ruang sehingga tidak memiliki risiko yang tinggi terhadap kepentingan lingkungan ke depan,” kata Dedi usai Rakor Banjir Bandung Raya, Sumedang, dan Garut di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Selasa (9/12).
Trending Now