Kementerian UMKM Kumpulkan Himbara, Bahas Penyaluran KUR dan Kendalanya
6 November 2025 12:45 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kementerian UMKM Kumpulkan Himbara, Bahas Penyaluran KUR dan Kendalanya
Kementerian UMKM berharap penyaluran KUR bisa lancar.kumparanBISNIS
PerbesarKementerian UMKM mengumpulkan direksi Bank Himbara wilayah Jawa II, Bali dan Nusa Tenggara di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pada Kamis (6/11).
Pertemuan ini membahas evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 dan permasalahan yang muncul dalam penyaluran KUR. Salah satunya adalah masalah pinjaman di bawah 100 juta masih menggunakan agunan.
"Kemarin disiarkan bahwa ada pertemuan dengan Menteri Keuanganan dengan DPR. DPR komplain. Masalah 100 juta ke bawah masih dimintai agunan," kata Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza saat memberikan sambutan pada pertemuan tersebut.
Helvi mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah direksi Bank Himbara. Hasilnya menunjukan sejumlah bank memang berhati-hati apabila memberikan pinjaman di atas Rp 50 juta kepada pelaku usaha.
"Di beberapa tempat saya katakan bahwa memang untuk secara psikologis perbankan itu mikir di atas Rp 50 (juta). Karena saya tanya dengan direksi Himbara dan beberapa bank, sampai Rp 50 juta mereka memang agak merem tapi begitu meningkat ke atas, mereka sangat agak hati-hati," ujar Helvi.
Sejumlah bank bahkan meminta foto bukti kepemilikan aset. Beberapa di antaranya foto aset sampai mutasi rekening calon debitur.
"Bahkan ada perbankan itu untuk mengamankan pimpinan dalam pencarian kredit, dia minta salah satu contoh pembuktian aset. Kalau dia punya motor mana? Mana? Segera difoto dong. Kemudian kalau mengaku punya rumah, mana? Mintalah rekening istrinya, hanya untuk difoto. Keluarnya adalah perbankan tetap meminta agunan," ungkap Helvi.
Helve menegaskan persoalan tersebut harus diluruskan. Masalah lainnya adalah pihak bank tidak mencari solusi saat kredit macet, tetapi mengambil alih agunan dan proses perpanjangan KUR.
"Yang kedua, laporan bagaimana kalau masalah macet bukan dicari-cari solusi tapi mengambil main ambil aja itu alih agunan Itu di sektor komersial. Nah ini adalah seperti kami, kami juga diminta pertanggung jawaban oleh DPR," terang Helvi.
Helvi mengaku sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan agar mempermudah proses perpanjangan KUR dan tidak membebankan pihak bank terhadap aturan-aturan dalam pengurusan perpanjangan KUR.
"Persetujuan clean and clear-nya itu butuh waktu sampai seminggu sampai 10 hari dan setelah pelunasan mesti laporan ada proses yang membuat UMKM tidak nyaman, kelamaan perpanjangannya. Kita juga gak bisa menabrak itu karena ada proses clean dan clear. Kemenkeu berjanji akan coba mempersingkat tanpa melanggar aturan di kemenkeu," ujar Helvi.
Helvi meminta seluruh direksi bank Himbara mengutarakan kendala yang memperlambat penyaluran kredit. Berdasarkan datanya, jumlah debitur KUR sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 3.872.993. Hal ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2024 lalu yang mencapai 4.955.870.
Kementerian UMKM mencatat hingga 19 Agustus 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 169,2 triliun atau 52,1 persen dari target Rp 300 triliun.
Dana tersebut telah disalurkan kepada 2,90 juta debitur penerima, yang terdiri dari 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi. Dari jumlah tersebut, Rp 101,9 triliun atau 60,3 persen disalurkan ke sektor produksi.