KKP Bakal Modernisasi 1.582 Kapal Tangkap Nelayan Demi Program Swasembada Pangan
28 Oktober 2025 15:22 WIB
·
waktu baca 2 menit
KKP Bakal Modernisasi 1.582 Kapal Tangkap Nelayan Demi Program Swasembada Pangan
Presiden Prabowo memerintahkan modernisasi 1.582 kapal nelayan untuk tingkatkan produktivitas dan kualitas hasil tangkap dalam program swasembada pangan.kumparanBISNIS
PerbesarMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk melakukan modernisasi terhadap kapal-kapal tangkap nelayan di Indonesia.
Dalam instruksinya, Prabowo meminta agar sebanyak 1.582 kapal nelayan dimodernisasi demi mendukung program prioritas pemerintah di sektor swasembada pangan.
“Melalui Presiden Prabowo ini kita ditugaskan untuk melakukan modernisasi kapal tangkap. Beliau minta 1.582 (kapal yang dimodernisasi),” kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).
Trenggono menjelaskan, pihaknya akan memberikan dukungan dalam program tersebut dengan tujuan memperbarui alat produksi yang digunakan para nelayan, yang selama ini masih mengandalkan kapal-kapal tradisional.
“Nah ini harus diganti dengan yang modern, lebih higienis, dan seterusnya. Sehingga kualitas ikannya sendiri di kemudian hari akan setara dengan produksi yang dilakukan oleh negara-negara yang diwakili,” kata Trenggono.
Sebelumnya, KKP juga akan akan melakukan pengadaan kapal pengawasan perikanan mengandalkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan pinjaman atau utang, serta hibah luar negeri.
Trenggono mengatakan, selain pengawasan yang kurang, jumlah kapal pengawas yang dimiliki pemerintah juga tidak sesuai dengan kondisi ideal, yakni baru 29 unit di seluruh Indonesia.
“Pengawasan kita cuma sekian hari. Kapalnya juga kurang. Luasan Indonesia dari Sabang sama Merauke, kapalnya itu cuma 29 unit, idealnya adalah 70,” ungkapnya saat Rapat Kerja Komisi IV DPR, dikutip Selasa (28/10).
Selain itu, lanjut dia, kapal-kapal yang dimiliki pemerintah juga masih kalah dari sisi teknologi. Sakti pun berharap kebutuhan pengawasan Indonesia dari Sabang sama Merauke dilakukan dengan kapal berteknologi memadai.