Lokasi PLTN Pertama di RI Masih Dikaji, Bahlil yang Nanti Putuskan
6 Desember 2025 15:21 WIB
·
waktu baca 4 menit
Lokasi PLTN Pertama di RI Masih Dikaji, Bahlil yang Nanti Putuskan
Bapeten mencatat saat ini sudah ada dua daerah yang berpotensi menjadi lokasi PLTN yaitu di Bangka dan Kalbar.kumparanBISNIS
PerbesarDeputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten, Haendra Subekti, mengatakan kajian tapak PLTN yang dilakukan lembaga atau perusahaan harus dilaporkan kepada Bapeten yang akan mengeluarkan izinnya.
Haendra mengungkapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berwenang menentukan lokasi PLTN. Sementara Bapeten bertugas menetapkan lokasi tapak yang lebih spesifik, yakni di mana letak reaktor nuklir akan terbangun.
"Lokasi itu nanti menetapkan area, misalnya Bangka Barat. Jadi Menteri ESDM punya kewenangan menetapkan lokasi sesuai dengan NEPIO (Badan Organisasi Nuklir). Jadi kalau kita bilang tapak, itu artinya titik koordinat di mana reaktornya akan dibangun," jelas Haendra saat Media Gathering, Kamis (4/12).
Saat ini, sudah ada dua daerah yang berpotensi menjadi lokasi PLTN pertama, yaitu Provinsi Bangka dan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Haendra menyebut sudah ada banyak perusahaan mengkaji tapak di dua daerah tersebut, salah satunya adalah PLN. Dia mengungkapkan, dua anak usaha PLN yakni PT PLN Nusantara Power (NP) dan PT PLN Indonesia Power (IP) masing-masing mengkaji di Bangka dan Kalbar.
"Jadi target lokasi itu ada dua anak perusahaan PLN yang sudah bertugas ya, ada Nusantara Power, ada Indonesia Power. Nusantara Power dapat bagian Bangka, Indonesia Power dapat bagian Kalimantan. Tetapi tentunya ini butuh perkembangan lagi," ungkap Haendra.
Di sisi lain, Haendra juga mengatakan PT Thorcon juga masih memproses evaluasi tapak di Pulau Kelasa, Bangka Tengah. Perusahaan itu baru direstui melakukan kajian oleh Bapeten pada Agustus 2025 lalu.
Sebelumnya, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) yang saat ini sudah dilebur di BRIN, juga sudah melakukan 28 lokasi tapak PLTN potensial, salah satunya di Bangka Barat dan Bangka Selatan.
"Thorcon sudah kita kasih persetujuan melakukan studi. Studi itu apakah sudah mulai atau belum? Sepertinya belum. Sepertinya agak tertunda karena ada gejolak di sana," ungkap Haendra.
Meski demikian, penentuan tapak PLTN pertama di Indonesia ini masih menunggu pembentukan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) yang akan dicantumkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).
"Sepertinya akan taat seperti itu (menunggu Perpres NEPIO). Nanti lokasi mana yang akan dibangun duluan akan ditetapkan oleh Kementerian ESDM, kita menetapkan lokasi ini tentunya sudah mempertimbangkan tidak mungkin nanti tapaknya ditolak Bapeten, meskipun nanti izin tapak itu spesifik," jelas Haendra.
Banyak Diminati Investor
Haendra mengatakan, potensi pengembangan PLTN di Indonesia diminati oleh banyak investor, misalnya perusahaan asal Rusia, Rosatom, dan ada juga dari China.
"Jadi yang tertarik itu bukan cuma Rosatom. China juga tertarik. Cuma sebetulnya dengan Rosatom kita tetap berhubungan dengan komunikasi dari ESDM. Tetapi apakah nanti dia yang pertama, saya enggak tahu ya," ungkapnya.
Dia juga menyebutkan, pemerintah pada dasarnya membuka peluang dari banyak negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Kerja sama antar pemerintahan atau government to government (G2G) dilakukan bersama Kementerian ESDM.
"Kalau setiap negara yang datang dari Kanada, dari Korea, kita sampaikan juga bahwa opportunity itu ada. Tapi pendekatan ke proyek itu bukan di bawah Bapeten, tapi di bawah Kementerian ESDM dan mungkin sama PLN ada bisnisnya," tutur Haendra.
Meski demikian, Bapeten pada dasarnya melihat negara-negara yang sudah menyatakan minat investasinya memiliki pengalaman yang kompeten dalam membangun PLTN dengan teknologi yang relatif aman.
"Sebenarnya tinggal pilih, safety-nya saya kira sudah kredibel semua yang ditawarkan ke Indonesia. Kita enggak ragu-ragu dengan kredibilitasnya Rosatom, dari China, dari Korea, dari Kanada, negara-negara punya track record yang bagus," ujar Haendra.
Di sisi lain, Haendra menyebutkan Danantara Indonesia bahkan sudah mulai mempelajari potensi PLTN di Indonesia, meski belum dipastikan akan menaruh investasi di proyek mana.
"Danantara sudah menaruh perhatian ke proyek ini. Sudah panggil Pak Deputinya Ristek, panggil Bapeten, panggil BRIN, untuk membahas ini juga, menerima masukkan," kata Haendra.
Haendra menegaskan, para investor ini juga belum tentu akan menjadi operator dari PLTN pertama di Indonesia. Sebab, ada dua skenario yakni dikelola oleh PLN atau PLN bisa saja menugaskan pembangkit swasta (Independent Power Producer/IPP) lain.
"Kalau nanti misalnya Indonesia Power yang maju, kan bendera PLN. Tapi mungkin investasinya atau pendanaan bisa dari Rusia, atau dari China, atau Danantara. Nah ini kan, belum tau ya, masalah pendanaannya," tutur Haendra.