Luhut Pastikan Pembentukan Family Office Tak Bakal Pakai APBN
16 Oktober 2025 17:41 WIB
·
waktu baca 2 menit
Luhut Pastikan Pembentukan Family Office Tak Bakal Pakai APBN
Luhut menegaskan tak pernah meminta dana APBN untuk proyek family office di Bali. Pendanaan sepenuhnya ditanggung investor dengan skema pajak bertahap.kumparanBISNIS
PerbesarKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tidak pernah meminta penggunaan APBN untuk membentuk family office di Bali.
Pernyataan Luhut ini mempertegas sikap Menkeu Purbaya yang menyebut tidak akan mendanai proyek family office lewat APBN, apalagi di tengah kebijakan efisiensi.
“Dibenturkan lagi Ketua DEN dengan Menteri Keuangan. Enggak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Enggak ada urusannya APBN sama sekali di situ,” kata Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diselenggarakan Metro TV di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Luhut menjelaskan, pendanaan proyek tersebut akan ditanggung oleh pihak yang akan beraktivitas di family office itu. Pemerintah hanya memberi pembebasan pajak di awal, dan akan memungut pajak ketika dana tersebut diinvestasikan di proyek-proyek Indonesia.
“Kita tidak pajakin waktu dia naruh, tapi waktu dia investasikan ke proyek-proyek Indonesia, itu yang kita pajakin,” ujar Luhut.
Ia menegaskan, pemerintah akan menjaga kerahasiaan dan keamanan dana para investor. Luhut mengungkap sudah banyak pihak yang berminat menempatkan dananya di family office tersebut.
“Banyak, dari mana saja. Sekarang di Singapura mungkin mereka sudah jenuh, di Tiongkok juga mulai berpikir bisa enggak di Indonesia. Banyak sekali,” ujarnya.
Meski belum memberikan detail, ia yakin keberadaan Menkeu Purbaya akan mempercepat pembentukan family office.
“Ya bagaimana mau masuk kalau barangnya belum jadi. Sekarang saya pikir, dengan Menteri Keuangan yang baru mestinya lebih cepat,” katanya.
Saat ini, kata Luhut, sudah ada lokasi di Bali yang disiapkan untuk family office. Namun, ia membuka opsi seluruh Bali dijadikan zona ekonomi khusus.
“Kita sedang siapkan dua tempat. Bahkan ada usulan agar seluruh Bali dijadikan Special Economic Zone. Presiden masih mempertimbangkan. Kalau saya, biar dulu kita uji coba satu daerah, nanti kalau bagus kita scale up,” ujar Luhut.
Selain Bali, Luhut juga membuka kemungkinan Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadikan lokasi family office.
“IKN nanti bisa saja, tapi saya bilang jangan semua mau sekaligus, nanti enggak jadi-jadi satu pun,” tutupnya.