Mendagri Tito Minta BI Buat Sistem Mirip QRIS untuk Pungut Pendapatan Daerah
31 Oktober 2025 12:19 WIB
·
waktu baca 2 menit
Mendagri Tito Minta BI Buat Sistem Mirip QRIS untuk Pungut Pendapatan Daerah
Tito Karnavian minta Bank Indonesia buat sistem digital mirip QRIS untuk memungut pendapatan daerah demi menekan kebocoran dan memperkuat fiskal pemda.kumparanBISNIS
PerbesarMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk membuat sistem digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) guna membantu pemerintah daerah memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Tito, sistem digitalisasi terpadu penting untuk menutup kebocoran penerimaan daerah dan memastikan pajak serta retribusi yang dibayarkan masyarakat benar-benar masuk ke kas pemerintah daerah.
“Mohon Bapak Gubernur BI memikirkan sistem mirip QRIS, yakni digitalisasi untuk memungut PAD, potensi PAD yang selama ini tidak terpungut atau bocor,” kata Tito dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di JCC, Jumat (31/10).
Ia menjelaskan, sistem tersebut bisa diinisiasi oleh BI bersama lembaga lain, sementara Kementerian Dalam Negeri siap menghubungkan seluruh pemerintah daerah agar ikut dalam platform tersebut.
“Dengan sistem digitalisasi yang diinisiasi Bank Indonesia bersama lembaga lain, kami siap menghubungkan dan mendorong seluruh pemda agar ikut sistem BI. Ini akan menjadi situasi win-win, BI mendapat manfaat, daerah untung, dan rakyat juga diuntungkan karena pemerintahnya punya pendapatan yang lebih kuat,” ujarnya.
Tito menilai, sistem mirip QRIS untuk memungut PAD akan mengurangi potensi kebocoran sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban pajak masyarakat.
“Tidak perlu membuat pungutan baru yang memberatkan masyarakat. Yang penting pajak yang sudah dibayar benar-benar masuk ke kas pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia mencontohkan praktik digitalisasi yang sudah berjalan di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Banyuwangi, yang berhasil menghubungkan sistem pajak restoran dan hotel langsung ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
“Beberapa daerah sudah melakukan, seperti Banyuwangi, yang menghubungkan semua hotel dan restoran langsung ke Dispenda. Dengan alat itu, pajak dari masyarakat langsung masuk ke kas daerah tanpa perantara,” jelasnya.
Namun, ia menyoroti masih banyak daerah yang belum beralih ke sistem digital dan masih menggunakan pencatatan manual yang berisiko tinggi terhadap kebocoran.
Selain digitalisasi, Tito juga menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah agar keuangan daerah lebih sehat. Ia mencontohkan Kabupaten Lahat yang mampu menghemat Rp 425 miliar dari belanja birokrasi.
Ia menambahkan, dengan digitalisasi, pemda dapat meningkatkan pendapatan tanpa menaikkan pajak, cukup dengan memperbaiki sistem dan memastikan pajak terserap maksimal.
“Kalau membuat kebijakan baru justru bisa memberatkan rakyat kecil. Seperti kasus di Pati, pajak bangunan naik sampai 250 persen dan yang terdampak adalah masyarakat kecil. Ini harus dihindari,” kata dia.