Pekerja Formal dan Berpendidikan Tinggi Dominasi Sektor Energi dan Migas RI

24 Agustus 2025 16:32 WIB
Β·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Pekerja Formal dan Berpendidikan Tinggi Dominasi Sektor Energi dan Migas RI
Pekerja formal dan lulusan pendidikan tinggi mendominasi sektor energi dan migas, jauh berbeda dari sektor lain yang masih didominasi pekerja informal.
kumparanBISNIS
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat BPS, Selasa (5/11). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat BPS, Selasa (5/11). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti, struktur ketenagakerjaan sektor energi serta minyak dan gas (migas) Indonesia berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025. Ia mengatakan pekerja formal dan berpendidikan tinggi mendominasi di dua sektor strategis tersebut.
β€œPekerja formal mendominasi sektor migas dan energi, mencapai lebih dari 85 persen. Sementara sektor lain masih didominasi pekerja informal,” ujar Amalia dalam keterangannya seperti yang dikutip, Minggu (24/8).
Berdasarkan data BPS, lanjut Amalia, sebanyak 90,73 persen pekerja di sektor minyak dan gas merupakan pekerja formal, hanya 9,27 persen yang informal.
"Di sektor energi, 85,20 persen adalah pekerja formal, dan 14,80 persen informal," tambah Amalia.
Sebaliknya, masih kata Amalia, sektor lainnya mencatat dominasi 59,53 persen pekerja informal dan hanya 40,47 persen yang bekerja di sektor formal.
Amalia juga menyoroti tingkat pendidikan pekerja di sektor-sektor tersebut. Ia menjelaskan bahwa pekerja sektor migas dan energi didominasi oleh mereka yang memiliki pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi.
Ia merinci: di sektor migas, 43,13 persen pekerja adalah lulusan SMA, 18,25 persen lulusan SMK, dan 25,75 persen lulusan perguruan tinggi.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti bersiap dilantik menjadi Kepala BPS oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Di sektor energi, 32,02 persen lulusan SMK, dan 26,35 persen lulusan perguruan tinggi, sementara 31,72 persen dari SMA.
Sebaliknya, sektor lainnya masih didominasi lulusan SMA (35,98 persen) dan pendidikan dasar.
β€œIni menegaskan bahwa sektor-sektor strategis seperti energi dan migas membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi dibanding sektor lain,” jelas Amalia.
Ia menambahkan, temuan ini penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan industri masa depan.
β€œPeningkatan kompetensi, khususnya pada pendidikan vokasi dan teknis, menjadi krusial dalam mendukung transformasi energi dan pengembangan sektor migas yang berkelanjutan,” tuturnya.
BPS, kata Amalia, mengharapkan temuan ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kebijakan, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Pekerja Pertamina EP Papua Field memeriksa daya pembangkit listrik di area Lapangan Produksi Migas Klamono di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (11/6/2024). Foto: Erlangga Bregas Prakoso/ANTARA FOTO
Amalia menegaskan bahwa Sakernas menjadi sumber utama statistik ketenagakerjaan di Indonesia yang telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO).
"Sakernas sendiri telah dilaksanakan secara sistematis oleh BPS sejak tahun 1986 dan menjadi instrumen utama dalam memantau dinamika pasar tenaga kerja nasional," sambung Amalia.
Masih dijelaskan Amalia, Sakernas didesain dan diimplementasikan mengacu pada standar internasional ILO, sehingga menjamin kualitas, akurasi, dan relevansi data yang dikumpulkan.
"Sakernas dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Februari dan Agustus. Survei Februari mencakup 76.800 rumah tangga, sementara survei Agustus menjangkau lebih luas hingga 302.860 rumah tangga di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan demi memastikan keterwakilan dan kelengkapan data yang diperoleh," demikian Amalia.
Trending Now