Pemerintah Gelontorkan Rp 153,3 T per Awal Oktober 2025 untuk Sokong Daya Beli
18 Oktober 2025 14:15 WIB
·
waktu baca 3 menit
Pemerintah Gelontorkan Rp 153,3 T per Awal Oktober 2025 untuk Sokong Daya Beli
Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat lewat program bansos hingga perlindungan ekonomi.kumparanBISNIS
PerbesarPemerintah telah menggelontorkan dana mencapai Rp 153,3 triliun dari APBN 2025 hingga 3 Oktober 2025 untuk menyokong daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan perlindungan ekonomi.
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan lewat akun Instagram @ditjensef membeberkan realisasi terbesar berasal dari Program Kartu Sembako (BPNT) dengan nilai Rp 35,9 triliun atau 70 persen dari total pagu Rp 51,2 triliun. Disusul Bantuan Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN senilai Rp 34,7 triliun atau 75 persen dari pagu Rp 46,5 triliun.
Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dengan total Rp 19,9 triliun, setara 69 persen dari total anggaran Rp 28,7 triliun. Untuk sektor pendidikan, bantuan PIP/KIP Kuliah dan beasiswa lainnya mencapai Rp 20,6 triliun bagi 12,5 juta siswa, atau 74 persen dari pagu Rp 27,7 triliun.
Di sisi lain, insentif bagi guru dan dosen non-PNS telah direalisasikan sebesar Rp 13,8 triliun (65 persen dari Rp 21,2 triliun). Program perumahan juga menyerap Rp 24,8 triliun untuk mendukung pembangunan 192.700 rumah, dengan tingkat realisasi 48 persen dari Rp 52,1 triliun.
Program cek kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis (TB), dan revitalisasi 32 rumah sakit telah menyalurkan Rp 3,6 triliun, atau 38 persen dari total anggaran Rp 9,3 triliun.
Program Pelayanan Publik
Selain bantuan sosial, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelayanan publik. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 31,2 juta penerima dengan realisasi Rp 20,6 triliun, baru 29 persen dari total pagu Rp 71 triliun. Sebagian besar penerima berada di Pulau Jawa sebanyak 18,42 juta orang, disusul Sumatera (6,60 juta), Sulawesi (2,33 juta), Bali-Nusa Tenggara (1,83 juta), Kalimantan (1,36 juta), serta Maluku-Papua (0,70 juta).
Pemerintah juga meluncurkan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dengan total 165 sekolah dan realisasi anggaran Rp1,1 triliun atau 8 persen dari pagu Rp 14,4 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 816 miliar digunakan untuk renovasi fasilitas pendidikan oleh Kementerian PUPR dan Rp 204,6 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan oleh Kementerian Sosial. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di berbagai daerah, dengan jumlah terbanyak di Jawa (48 unit) dan Sumatera (22 unit).
Stabilisasi Harga dan Produksi
Dalam menjaga kestabilan harga serta mendukung produksi pangan dan energi, pemerintah juga menyalurkan Rp 52,4 triliun untuk subsidi non-energi, seperti subsidi pupuk dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi ini mencapai 50 persen dari pagu Rp 104,5 triliun dan dinikmati oleh 8,9 juta petani. Dari total 3,5 juta debitur KUR, mayoritas berada di Jawa (1,87 juta), diikuti Sumatera (0,78 juta) dan Sulawesi (0,36 juta).
Sementara itu, subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 192,2 triliun untuk 42,4 juta pelanggan, atau 49 persen dari pagu Rp 394,3 triliun. Di sektor pangan, pemerintah juga telah menggelontorkan Rp 8 triliun untuk pembangunan lumbung pangan nasional (34 persen dari Rp 23,2 triliun) serta Rp 22,1 triliun untuk cadangan pangan Bulog sebesar 2,1 juta ton beras/gabah yang telah terealisasi penuh (100 persen).
Sarana dan Prasarana Publik
Di sisi pembangunan infrastruktur publik dan produktivitas, realisasi anggaran juga menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 12,8 triliun untuk renovasi dan revitalisasi 12.500 sekolah, atau 64 persen dari pagu Rp 20 triliun.
Untuk sektor sumber daya air, proyek bendungan, irigasi, dan sarana-prasarana SDA sudah berjalan 53,4 persen dengan realisasi Rp 10,3 triliun dari total Rp 23 triliun. Preservasi jalan dan jembatan mencapai 35 persen, dengan penyerapan dana Rp 6,6 triliun dari pagu Rp 18,9 triliun. Selain itu, proyek kampung nelayan, pergaraman nasional, dan budidaya ikan nila salin (BINS) telah menelan Rp 1,7 triliun, atau 64 persen dari total Rp 2,6 triliun.