Pemerintah Sudah Salurkan 205 Ribu Rumah Subsidi, 70 Persen dari Kuota 2025
28 Oktober 2025 21:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
Pemerintah Sudah Salurkan 205 Ribu Rumah Subsidi, 70 Persen dari Kuota 2025
Pemerintah menargetkan kuota 350 ribu rumah subsidi di tahun ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah. kumparanBISNIS
PerbesarMenteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa penyerapan rumah subsidi tahun ini sudah mencapai lebih dari separuh kuota yang disiapkan pemerintah.
"Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen. Yang kedua, kami sampaikan bahwa rumah subsidi juga dari kuotanya 350.000 juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205.000," ujar Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10).
Maruarar menambahkan, kebijakan perumahan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang perlu rakyat, yaitu membuat MBR, rakyat yang, MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Itu supaya BPHTB biaya perolehan tanah bangunannya, yang tadinya bayar jadi gratis," katanya.
Selain itu, Maruarar mengatakan, pemerintah juga membebaskan biaya perizinan pembangunan bagi masyarakat.
"Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para bupati, wali kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu," kata Maruarar.
Ia memastikan suku bunga untuk rumah subsidi tetap dijaga agar tidak membebani rakyat.
"Kemudian juga rumah subsidi, bunganya tidak naik, sebagai wujud kebijakan Presiden Prabowo yang perlu rakyat, yaitu tetap 5 persen," terangnya.
Lebih lanjut, Maruarar menuturkan, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah namun tidak layak huni.
"Negara membantu tahun ini 45 ribu rumah yang direnovasi, supaya dari tidak layak huni, jadi layak huni. Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, jadi dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu. Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari DPR. Jadi ini program yang sangat pro rakyat sekali," pungkasnya.