Pengusaha Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,3 Persen pada 2026
9 Desember 2025 4:00 WIB
·
waktu baca 6 menit
Pengusaha Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,3 Persen pada 2026
Pengusaha memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5 persen pada 2026, tetap optimistis namun waspada risiko bencana dan gejolak global bagi dunia usaha.kumparanBISNIS
PerbesarProyeksi ini sejalan dengan tren pemulihan yang sudah tampak sepanjang 2025, tetapi dunia usaha menilai risiko bencana dan ketidakpastian global harus diperhitungkan secara serius agar momentum ekonomi tidak terhambat.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan bahwa kalangan pelaku usaha melihat prospek ekonomi dengan optimisme yang berhati-hati.
“Angka dari pemerintah juga sudah ada yang direfleksikan dan mungkin kalau saya bisa bahasa pengusahanya itu we are optimisticbut cautious. Jadi saya selalu bilang optimis dengan penuh kehati-hatian,” ujar Shinta dalam konferensi pers di kantornya, Senin (8/12).
Shinta menyebut, pemulihan ekonomi 2025 menunjukkan pola yang cukup solid. Data kuartalan mengindikasikan perbaikan konsisten, kuartal I tumbuh 4,78 persen, kuartal II naik menjadi 5,12 persen, dan kuartal III berada pada 5,04 persen.
Dengan faktor musiman seperti Natal dan Tahun Baru, percepatan belanja pemerintah, serta injeksi SAL dan SILPA sebesar Rp 276 triliun, Apindo memperkirakan kuartal IV dapat mencapai pertumbuhan 5,1 persen hingga 5,3 persen.
Shinta menilai proyeksi pemerintah yang mematok pertumbuhan 5,6 persen terlalu optimistis.
“Jadi mungkin kita tidak seoptimis pemerintah sampai 5,6 persen. Jadi kami merasa mungkin akan sekitar 5,1 sampai 5,3 persen,” ujarnya.
Untuk 2026, Apindo memproyeksikan pertumbuhan hanya sedikit lebih tinggi, yakni 5,0 persen sampai 5,4 persen.
Rentang yang cukup lebar itu muncul karena ketidakpastian global, mulai dari tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, hingga potensi policy shock seperti tarif resiprokal Amerika Serikat.
Di sisi domestik, kuartal I 2026 diperkirakan menjadi momentum terkuat berkat konsolidasi faktor musiman Tahun Baru, Imlek, Ramadan, dan Idul fitri. Namun, kuartal II dan III dinilai rawan stagnasi karena hilangnya seasonal drivers tersebut.
Risiko Bencana
Salah satu faktor risiko yang kini mendapat perhatian pengusaha adalah bencana besar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Apindo mengakui belum bisa mengukur dampak penuh terhadap pertumbuhan nasional, namun kerugian sektor usaha sudah terlihat signifikan.
“Terus terang kami belum bisa mengevaluasi sejauh mana itu akan berdampak ke 2026. Tapi kalau kami lihat sekarang ini kita masih dalam tahapan penanggulangan,” kata Shinta.
Kerusakan parah pada UMKM, perdagangan lokal, dan sektor manufaktur yang bergantung pada pasokan bahan baku dari Sumatera menjadi sorotan. Menurutnya, gangguan utilitas seperti air, listrik, hingga infrastruktur transportasi memicu supply shock yang meningkatkan biaya logistik dan menekan output regional.
Namun, kontribusi ekonomi wilayah terdampak terhadap PDB nasional dinilai tidak cukup besar untuk menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan.
“Kalau kita melihat dampak konsumsi dari daerah yang bersangkutan mungkin tidak terlalu besar kalau untuk keseluruhan ekonomi Indonesia. Jadi kalaupun ada dampak mungkin tidak akan sampai,” ucap Shinta.
Meski begitu, pemerintah sudah harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana.
Apindo menilai 2026 akan menjadi tahun penuh kehati-hatian karena tekanan global masih tinggi. Ketidakpastian kebijakan AS di bawah pemerintahan Donald Trump, tensi Laut China Selatan, hingga regulasi EUDR diprediksi memengaruhi arus perdagangan Indonesia khususnya pada komoditas strategis dan manufaktur yang terhubung dengan rantai pasok global.
Volatilitas aset termasuk emas juga diperkirakan meningkat, yang dapat menjadi indikator risiko resesi global.
Tanpa adanya one-off booster struktural pada 2026, Indonesia harus mengandalkan konsumsi domestik, investasi, dan ekspor sebagai mesin pertumbuhan utama. Apindo menilai pembentukan Satgas P2SP menjadi sinyal positif dalam mempercepat belanja pemerintah, mengurai hambatan implementasi, dan meningkatkan kepastian regulasi.
Sektor yang diprediksi tetap dominan dalam PDB 2026 adalah:
Industri pengolahan: 18–19 persen
Pertanian: 13–15 persen
Perdagangan: 12–14 persen
Pertambangan: 8–10 persen
Sementara itu, ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan green economy berpotensi memperkuat akselerasi pertumbuhan melalui skema KPBU, PINA, dan land value capture.
Namun, sejumlah sektor masih berada di bawah tren nasional atau bahkan kontraksi, seperti real estate, otomotif, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Produk komoditas unggulan seperti rempah, kopi, dan teh juga masih melemah.
Proyeksi Apindo soal Ekonomi Makro 2026:
Inflasi 2026: 2,5 persen ± 1 persen
Rupiah: Rp 16.500–16.900 per dolar AS
Defisit APBN: 2,7–2,9 persen dari PDB
Pertumbuhan kredit: moderat, melanjutkan perlambatan sejak 2025
Kebijakan suku bunga BI diperkirakan berada dalam fase kompleks, dengan peluang penurunan di awal tahun namun ruang pelonggaran menyempit bila tekanan eksternal menguat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi dipastikan akan dirasakan terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia mengatakan perhitungan dampaknya akan dilakukan oleh pemerintah setelah masa tanggap bencana selesai.
“Tentu dampaknya pasti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, nanti kita akan hitung karena sekarang masih dalam tanggap bencana dulu,” kata Airlangga.
Airlangga memastikan pemerintah pasti akan mengambil langkah-langkah pencegahan bencana di masa mendatang. “Tentu mitigasi diperlukan ya,” tutur Airlangga.
Purbaya Optimistis 2026 Bisa Tembus 6 Persen
Meskipun dalam APBN 2026 pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,4 persen, Menteri Keuangan Purbaya tetap optimistis ekonomi Indonesia bisa menembus 6 persen pada tahun depan.
Purbaya menjelaskan kebijakan ekonomi pemerintah saat ini sudah tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun depan.
“Tahun depan saya harapkan, saya perkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi, mungkin di kisaran 6 persen. Jadi kelihatannya kalau kebijakan yang sekarang dijalankan terus dengan baik, kita berada di arah yang benar,” ujarnya.
Sebelumnya, Purbaya menjelaskan Indonesia pernah mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana saat itu pendorong utamanya berasal dari sektor swasta.
“Pada waktu itu, yang mendorong pertumbuhan adalah private sector karena monetary policy cukup longgar,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).
Melihat Potret Kontribusi MBG Terhadap Pertumbuhan Ekonomi RI
Kontribusi program MBG juga mulai terlihat dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kinerja ekonomi kuartal III-2025.
“Kebijakan fiskal pemerintah dalam memastikan efektivitas belanja, khususnya melalui implementasi program Makan Bergizi Gratis, turut menopang kinerja ekonomi pada triwulan III 2025,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, seperti dikutip dari Antara, Selasa (25/11).
Edy memaparkan, pertumbuhan sektor pertanian tercatat mencapai 6,51 persen, didorong meningkatnya permintaan daging ayam dan telur ayam ras seiring semakin luasnya distribusi makanan bergizi. Sub-sektor tanaman pangan juga tumbuh 9,94 persen, sejalan dengan kenaikan produktivitas dan bertambahnya luas panen padi yang ikut menjaga ketersediaan pangan untuk mendukung MBG.
Kemudian, industri pengolahan makanan dan minuman tumbuh 6,49 persen, diikuti peningkatan produksi berbagai bahan pangan olahan. Dari sisi konsumsi, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen dan menyumbang 53,14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan dengan kontribusi 2,54 persen terhadap PDB,” kata Edy.
Peningkatan aktivitas digital juga terlihat dari naiknya transaksi e-commerce sebesar 6,19 persen secara kuartalan, didorong semakin banyaknya pelaku usaha pangan termasuk UMKM yang memanfaatkan platform daring untuk distribusi MBG.
BPS mencatat pasar tenaga kerja ikut membaik. Hingga Agustus 2025, jumlah penduduk bekerja bertambah 1,90 juta orang, sementara tingkat pengangguran menurun menjadi 4,85 persen.