Populer: Daftar Pengurus Baru GMFI; OJK Diminta Percepat Aturan Rekening Dormant
28 September 2025 5:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
Populer: Daftar Pengurus Baru GMFI; OJK Diminta Percepat Aturan Rekening Dormant
Perubahan pengurus anak usaha Garuda Indonesia (GMFI) jadi berita populer, bersamaan dengan DPR minta OJK percepat aturan rekening dormant. kumparanBISNIS
PerbesarBerita mengenai PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI), menetapkan susunan direksi dan komisaris baru melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (26/9), menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS pada Sabtu (27/9).
Selanjutnya adalah berita Komisi XI DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat regulasi terkait rekening dormant. Berikut rangkumannya, Minggu (28/9).
Jajaran Pengurus Baru Anak Usaha Garuda
Dalam agenda RUPSLB, GMFI menerima pengunduran diri Mukhtaris sebagai Direktur Line Operation, seiring pengangkatannya sebagai Direktur Teknik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejak Juni 2025. Sebagai penggantinya, para pemegang saham yang hadir menyetujui pengangkatan Endang Tardiana menduduki posisi Direktur Line Operation.
Selain itu, RUPSLB juga menetapkan Sugiharto Prapto sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru.
Berikut susunan pengurus GMFI terbaru:
Dewan Komisaris:
Direksi:
OJK Diminta Percepat Aturan Rekening Dormant
Kasus pembobolan rekening dormant di salah satu bank BUMN yang menelan kerugian Rp 204 miliar mendapat perhatian dari Komisi XI DPR RI. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Puteri Komarudin meminta OJK percepat aturan rekening nganggur ini.
“OJK sendiri menyebut akan segera mengeluarkan regulasi terkait pengaturan rekening dormant ini. Makanya, kami mendesak OJK untuk segera menuntaskan hal ini, apalagi, dengan terungkapnya kasus ini, tentu menjadi alarm bagi regulator untuk mengatur pengelolaan rekening dormant,” ucap Puteri kepada kumparan, Sabtu (27/9).
Puteri menilai kejadian ini menjadi pengingat penting bagi industri perbankan untuk memperkuat sistem keamanan, khususnya dalam mengamankan rekening dormant yang rawan disalahgunakan.
Dia menyebut kasus ini bisa berimbas pada menurunnya kepercayaan publik terhadap perbankan nasional, terlebih melibatkan oknum internal bank. “Sehingga, semakin menegaskan perlunya mitigasi risiko siber hingga pengawasan dan tata kelola yang lebih ketat,” tambahnya.