PPATK Diminta Beri Notifikasi ke Pemilik Sebelum Blokir Akun Dormant E-wallet
10 Agustus 2025 14:56 WIB
·
waktu baca 2 menit
PPATK Diminta Beri Notifikasi ke Pemilik Sebelum Blokir Akun Dormant E-wallet
PPATK diminta memberikan notifikasi ke pemilik akun sebelum memblokir rekening dormant e-wallet. kumparanBISNIS
PerbesarPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berencana untuk melakukan pemblokiran sementara pada rekening dormant dompet digital atau e-wallet. Langkah ini diharapkan tak merugikan konsumen.
PPATK diminta untuk membuat notifikasi atau pemberitahuan kepada konsumen sebelum memblokir akun tersebut. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi juga menyoroti pentingnya kriteria yang terukur dan jelas.
“Pihak platform digital dan PPATK harus menginformasikan kepada konsumen, jika posisi e-wallet dormant, dan akan diblokir. Jangan asal blokir tanpa notifikasi pada pemilik akun e-wallet,” kata Tulus kepada kumparan, Minggu (10/8).
Meski demikian, Tulus turut mengimbau agar para konsumen sebagai pemilik akun e-wallet juga lebih peduli kepada status akun dan tidak membiarkan akun e-wallet menjadi akun dormant.
“Sebaiknya konsumen sebagai pemilik akun e-wallet jangan membiarkan posisi akun dormant, terlalu lama. Sebab secara teknis digital akun e-wallet sepertinya lebih mudah diretas daripada rekening bank,” ujarnya.
Selain Tulus, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo juga mengungkap beberapa poin yang harus diperjelas oleh PPATK terkait pemblokiran akun e-wallet dormant.
Untuk itu, YLKI berharap PPATK dapat menjelaskan dengan gamblang dan transparan terkait alasan memblokir e-wallet. Terkait rencana pemblokiran, YLKI juga meminta agar PPATK tak hanya .menyampaikan jumlah rekening yang diblokir tapi juga jumlah uang yang diblokir agar menjadi transparansi ke publik.
“YLKI meminta PPATK jangan kembali menyulitkan konsumen jasa keuangan yang akunnya diblokir,” ujar Rio.
Lebih lanjut, menurut Rio oknum pelaku tindak pidana keuangan terkait akun e-wallet dormant lah yang seharusnya diusut.
“YLKI minta pemerintah bukan hanya mengincar e-wallet yang dormant tapi mengusut oknum pelaku yang berbuat dugaan tindak pidana keuangan,” kata Rio.
PPATK memang sempat mengidentifikasi adanya potensi penyalahgunaan e-wallet untuk tindak pidana pencucian uang maupun praktik judi online (judol). Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, mengatakan ke depannya PPATK juga akan melakukan penghentian sementara akun rekening dormant pada e-wallet. Namun saat ini, PPATK masih mengukur risiko-risiko yang akan ditimbulkan.
Danang menjelaskan, akun-akun rekening e-wallet itu memang lumrah dijadikan transaksi judol oleh para pemain dengan nominal transaksi kecil. Sebelumnya, PPATK juga melakukan pemblokiran sementara pada rekening nganggur atau rekening dormant di perbankan.