Pramono Sebut Uang Rp 14,6 T di Bank Bukan Dana Mengendap: Giro dan Deposito
24 Oktober 2025 15:48 WIB
·
waktu baca 3 menit
Pramono Sebut Uang Rp 14,6 T di Bank Bukan Dana Mengendap: Giro dan Deposito
Pramono mengatakan dana tersebut bukan termasuk kategori dana mengendap karena akan digunakan untuk menutup berbagai kebutuhan belanja daerah.kumparanBISNIS
PerbesarGubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dana sebesar Rp 14,6 triliun milik Pemprov DKI Jakarta yang tercatat di perbankan bukan merupakan dana mengendap.
Ia menjelaskan, dana tersebut tersimpan dalam bentuk giro dan deposito yang digunakan untuk membayar kewajiban hingga akhir tahun.
“Jadi kalau Jakarta, baik di Kemendagri, kami mengecek sendiri, maupun di BI, tidak ada perbedaan. Jumlah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan 14,6 triliun itu betul. Dan ada dua, satu yang memang berupa deposito, yang satu berupa giro,” ujar Pramono di RTH Kampung Kalibata, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (24/10).
“Dua-duanya diperbolehkan dan dua-duanya kita gunakan untuk menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang akan muncul, timbul sampai dengan akhir Desember,” lanjutnya.
Ia menegaskan, dana tersebut bukan termasuk kategori dana mengendap karena akan digunakan untuk menutup berbagai kebutuhan belanja daerah yang jatuh tempo menjelang akhir tahun.
“Bukan dana endapan, dana yang ditaruh berupa giro maupun deposito yang digunakan untuk membayar yang perlu dikeluarkan sesuai dengan pola yang ada. Tahun 2023 kita itu membayar hampir 16 triliun di akhir tahun, jadi bulan November-Desember,” jelas Pramono.
“Di tahun 2024 itu kurang lebih Rp 18 triliun. Sekarang saya juga memperkirakan kurang lebih Rp 16 sampai Rp 18 triliun. Jadi uang yang Rp 14,6 triliun ini pun masih kurang gitu,” sambung dia.
Pramono menambahkan, jika ada tambahan dana transfer dari pemerintah pusat, pihaknya akan memanfaatkannya untuk menutupi kekurangan tersebut.
Ia juga memastikan tidak ada perbedaan data antara Pemprov DKI dan Kementerian Keuangan. “Sekali lagi ya, betul, data enggak berbeda. Jadi enggak ada polemik untuk Jakarta,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja daerah sepanjang kuartal III-2025. Padahal, pemerintah pusat sudah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat.
Purbaya bilang, rendahnya serapan anggaran membuat dana daerah justru menumpuk di perbankan. Menurut data Kementerian Keuangan, DKI Jakarta menempati peringkat pertama daerah dengan simpanan tertinggi di bank, yakni sebesar Rp 14,6 triliun.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Senin (20/10).
Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) lebih bijak dalam mengelola anggaran. Menurutnya, dana daerah sebaiknya tak dibiarkan mengendap terlalu lama di bank.
Purbaya juga mengimbau agar Pemda mempercepat belanja produktif, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat, serta tidak menunggu hingga akhir tahun.
Hingga September 2025, realisasi belanja APBD tercatat Rp 712,8 triliun atau baru 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun. Capaian ini turun 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
---
Reporter: Nasywa Permana