Puan Minta DPR Awasi Kelangkaan BBM Swasta hingga Makan Bergizi Gratis
2 Oktober 2025 15:09 WIB
·
waktu baca 2 menit
Puan Minta DPR Awasi Kelangkaan BBM Swasta hingga Makan Bergizi Gratis
DPR RI akan awasi perlindungan ojol, kelangkaan BBM swasta, hingga ekonomi rakyat. APBN 2026 difokuskan untuk kedaulatan dan kesejahteraan.kumparanBISNIS
PerbesarKetua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 pada Kamis (2/10). Ia juga menyinggung fungsi pengawasan DPR RI yang nantinya akan diarahkan ke berbagai persoalan ekonomi seperti evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai kelangkaan BBM di SPBU swasta.
Selain itu, terdapat pula beberapa persoalan ekonomi lain yang menurut Puan akan diawasi dan pemerintah wajib untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari rapat kerja yang sudah dilakukan bersama DPR RI.
“Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari Rapat Kerja dengan DPR RI,” kata Puan dalam pidatonya di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (2/10).
Adapun beberapa isu ekonomi lainnya selain kedua isu tersebut meliputi penguatan ekonomi rakyat melalui pusat layanan usaha terpadu bagi UMKM, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penerapan paket stimulus ekonomi untuk mendorong daya beli sampai penempatan uang negara pada bank umum.
Untuk tahun 2026, Puan menyebut APBN akan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan sampai menjadikan indonesia mandiri dan sejahtera. Ia juga mengingatkan bahwa APBN sejatinya bukan sekadar dokumen fiskal melainkan wujud nyata negara untuk kesejahteraan rakyat.
“Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.
Nantinya, dengan pelaksanaan APBN 2026, Puan juga berharap dampaknya bisa terasa dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan petani, nelayan dan buruh, peningkatan penghasilan rakyat dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Berikut 11 poin yang akan menjadi fokus pengawasan DPR usai Puan menutup masa persidangan:
