Ramai Buruh Bermalam di Stasiun Cikarang, Menhub Kaji Kemungkinan KRL 24 Jam
18 November 2025 19:20 WIB
·
waktu baca 4 menit
Ramai Buruh Bermalam di Stasiun Cikarang, Menhub Kaji Kemungkinan KRL 24 Jam
Menhub Dudy Purwagandhi bakal koordinasi dengan KAI mengenai operasional KRL 24 jam.kumparanBISNIS
PerbesarMenteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi buka suara soal ramai para buruh yang menginap di Stasiun Cikarang karena tidak sempat naik KRL Jabodetabek jadwal keberangkatan terakhir menuju Bekasi dan Jakarta.
Dudy membuka kemungkinan penyesuaian operasional layanan KRL menjadi 24 jam. Ia mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan KAI Commuter untuk mengkaji bertambahnya operasional kereta tersebut.
Dudy menegaskan keputusan pengoperasian KRL menjadi 24 jam tidak bisa diambil sepihak. KAI perlu menghitung berbagai aspek, termasuk biaya operasional
“Nanti saya coba koordinasi dengan Kereta Api Indonesia, saya mesti tanya sama KAI cost-nya kan mereka harus hitung juga. Apakah dengan mengaktifkan kereta 24 jam cost-nya seperti apa atau ada solusi lain,” ujar Dudy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).
Dudy akan memantau dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melihat berapa banyak buruh yang kerap bermalam di Stasiun Cikarang.
“Kalau dengan kereta api, ya kita koordinasi dengan kereta api. Kita lihat juga berapa jumlah yang menginap,” kata Dudy.
KAI Sarankan Buruh Tidak Menginap di Stasiun
KAI Commuter tidak menyarankan untuk pengguna menginap di stasiun. KAI Commuter akan memastikan seluruh lokasi stasiun akan kembali steril setelah keberangkatan kereta terakhir.
“Ini dilakukan tak lepas dari keperluan untuk pembersihan dan perawatan fasilitas, sehingga Commuter Line dapat kembali melayani para pengguna esok harinya,” tutur VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11).
Karina menyebut pemeliharaan itu bertujuan agar armada KRL Jabodetabek dan setiap fasilitas tetap bisa beroperasi optimal dan untuk menjaga keamanan, serta kenyamanan stasiun dari potensi-potensi yang tidak diinginkan.
Saat ini jam operasional KRL Jabodetabek atau Commuter Line adalah pukul 04.00 WIB sampai 23.30 WIB dengan jumlah perjalanan sebanyak 1.063 yang melayani pengguna di 83 stasiun.
Karina mengeklaim KAI Commuter sudah memaksimalkan operasional seluruh armada yang dimiliki, termasuk menjalankan 11 trainset CLI-125 baru dengan Stamformasi (SF) 12, mengurangi SF 8, dan menjaga headway perjalanan di semua lintas.
Karina memahami KRL Jabodetabek sudah menjadi kebutuhan mobilitas masyarakat dari daerah penyangga. Namun dalam operasional dan layanan Commuter Line, pengelola juga terus berupaya agar layanan perlu terus ditingkatkan.
“Termasuk fasilitas sarana dan prasarana yang harus dilakukan perawatan secara berkala, untuk memastikan operasional dan layanan berjalan maksimal,” jelas Karina.
Pengamat Usul KAI Tambah Jam Operasional Rute Tertentu
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai solusi dari permasalahan ini tidak perlu mengoperasikan KRL Jabodetabek selama 24 jam, akan tetapi ditambah 1 keberangkatan dari keberangkatan terakhir saat ini, disesuaikan dengan jam kepulangan buruh.
Terlebih, menurut dia, pengoperasian sepanjang hari justru tidak efisien karena permintaan rendah dan akan mengganggu jadwal pemeliharaan prasarana maupun armada.
“Ya ditambah, jam berapa mereka berakhir? Jam 10, jam 11 dari sana. Seperti halnya dari Bogor itu sampai malam juga, penyesuaian, karena ada demand. Nggak usah 24 jam. Nanti demandnya nggak ada, rugii, pemeliharaan keretanya gimana? Kan rel perlu dipelihara tiap hari. Cukup tambah satu (dari kereta terakhir),” kata Djoko kepada kumparan, Selasa (18/11).
Dia juga menilai pemerintah tidak perlu membuat KRL atau kereta khusus buruh. Dia menegaskan KRL reguler sudah cukup menampung kebutuhan mobilitas seluruh penumpang, baik buruh maupun masyarakat umum lainnya yang pulang malam. “Nggak usah lah (kereta khusus buruh) KRL saja lah,” tutur Djoko.
Ketua Umum Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Agusmidah, mengatakan pemerintah memang perlu menyediakan transportasi umum sesuai dengan karakteristik penduduknya.
Dalam permasalahan di daerah yang mayoritas penduduknya merupakan pekerja pabrik dengan jam kerja berbasis shift, maka pemerintah harus menyediakan transportasi yang memadai bagi pekerja yang pulang bekerja shift terakhir.
“Pemerintah itu memetakan, jadi kebutuhan penduduknya terkait-terkait transportasi. Iya (sesuai karakteristik masyarakat) kebutuhan masyarakat ini ada pekerja, ada anak sekolah, ada turis, tapi itu bagian dari cara pemerintah untuk mensejahterakan dan melindungi pekerjaan,” ujar Agusmidah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).