Vertical Mismatch: 35,36% Pemuda RI Bekerja Tidak Sesuai Tingkat Pendidikan
15 November 2025 12:42 WIB
·
waktu baca 9 menit
Vertical Mismatch: 35,36% Pemuda RI Bekerja Tidak Sesuai Tingkat Pendidikan
BPS mengungkapkan bahwa hanya 64,64 persen pekerja muda yang berkarier sesuai tingkat pendidikan (matched). Sisanya, sebanyak 35,36 persen bekerja tidak sesuai tingkat pendidikan.kumparanBISNIS
PerbesarHelmy (22) baru saja menyelesaikan pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Timur. Namun, pekerjaan pertama yang ia dapat justru berada pada level yang sedianya diisi lulusan SMA. Saat ini, ia bekerja di bagian sales and marketing di sebuah perusahaan jasa atau outsourcing di Kabupaten Kediri, tempat ia berdomisili.
Sebagai lulusan sarjana ilmu sosial dan ilmu politik, rekam akademiknya terbilang baik. Helmy lulus dengan IPK di atas 3,5 dan memiliki sertifikat TOEFL dengan skor 540. Praktis, Helmy mengaku tidak mengalami banyak hambatan dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaannya.
“[Pekerjaan ini] tidak memerlukan skill akademik yang tinggi, hanya dituntut untuk cakap dalam berkomunikasi,” ujarnya kepada kumparan, Rabu (12/11).
Sebelumnya, Helmy pernah bekerja sebagai freelance shopkeeper dan menjalani magang di instansi pemerintahan. Pengalaman kerja pun sebetulnya sudah dia miliki.
Helmy juga tahu betul bahwa pekerjaan yang ia jalani sekarang tidak sebanding dengan tingkat pendidikannya. Namun ia tetap memilih untuk menerimanya
“Karena belum menemukan atau diterima di pekerjaan lain yang sesuai dengan tingkat pendidikan,” kata Helmy.
Soal upah, kata Helmy, penghasilan yang ia terima belum sesuai dengan tingkat pendidikannya. Upahnya jadi sales cuma mencapai setengah dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ada di angka Rp 2,5 juta.
"Kalo dapet client, perusahaan kan dapet management fee. Kita dapet sekian persen dari management fee itu. Tapi cuma sekali, bukan setiap bulan," tambahnya.
"Jika diperhitungkan untuk hidup sehari-hari kemungkinan tidak layak," pungkas Helmy.
Fenomena Vertical Mismatch di Indonesia
Helmy hanyalah satu dari sekian banyak pemuda di Indonesia yang mengalami vertical mismatch dalam berkarier. Vertical mismatch terjadi ketika tingkat pendidikan/keterampilan pekerja tidak sesuai dengan tingkat pekerjaanya.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Mismatch Pendidikan–Pekerjaan Pemuda Indonesia: Implikasi Bagi Bonus Demografi, yangdirilis pada 31 Oktober 2025 lalu, terungkap bahwa pemuda yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya mencapai 64,64 persen. Sisanya, sebanyak 35,36 persen bekerja tidak sesuai tingkat pendidikan mereka.
Vertical mismatch ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, overeducated, yaitu mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi dibandingkan tuntutan pekerjaannya. Kedua, undereducated, yakni mereka yang tingkat pendidikannya berada di bawah kualifikasi yang seharusnya untuk sebuah posisi. Apa yang dialami Helmy adalah vertical mismatch kategori overeducated.
Menurut BPS, pemuda pekerja overeducated ada sebanyak 22,36 persen. Sedangkan 13 persennya undereducated. Fenomena tersebut, tulis BPS, menggambarkan ada ketidaksesuaian antara pasokan keterampilan lulusan dengan permintaan rill di dunia kerja.
"Fenomena ini sejalan dengan teori job-skill mismatch yang menekankan bahwa ketidakselarasan antara pendidikan dan kebutuhan kerja dapat menimbulkan inefisiensi dalam pasar tenaga kerja serta berdampak pada rendahnya produktivitas individu maupun ekonomi secara keseluruhan," tulis BPS dalam laporannya.
BPS mencatat pekerja muda dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih rentan mengalami overeducated. Selain itu, mereka yang overeducated juga menerima upah 7,57 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang matched.
Vertical Mismatch juga mempengaruhi durasi mencari kerja serta antrean pencari kerja. Selain itu, BPS menyebut, lulusan perguruan tinggi overeducated yang berpotensi menggeser lulusan pendidikan lebih rendah dan mengakibatkan nilai sebuah ijazah merosot.
BPS menilai Mismatch skala besar sebagai pemborosan investasi pendidikan dan kegagalan mengalokasikan talenta muda secara optimal.
"Bonus demografi tidak otomatis berarti bonus produktivitas bila sebagian besar pemuda masih terjebak dalam lintasan yang timpang antara terlalu lama menunggu atau terlalu cepat menerima pekerjaan apa adanya," tulis BPS.
Selain vertical mismatch, sebetulnya ada pula horizontal mismatch. Yakni, ketidaksesuaian antara bidang pendidikan dengan bidang pekerjaan yang dilakoni. Sebagai contoh sarjana teknik yang bekerja di bidang digital marketing.
Nasib Mereka yang Mengalami Vertical Mismatch
Menurut BPS, mereka yang overeducated berpeluang 7,37 persen lebih cepat memperoleh pekerjaan baru ketimbang para matched dan undereducated. Pengalaman kerja sebelumnya dinilai sebagai modal mempercepat langkah mereka di pasar kerja.
Berdasarkan kurva Kaplan-Meier BPS, overeducated bagaikan 'pelari kencang'. Kurva yang turun tajam di awal menunjukkan banyak overeducated yang mudah mendapatkan pekerjaan baru.
Mereka yang undereducated cenderung lebih lambat, sedangkan para matched berada di tengah-tengah.
"Temuan ini memberi sinyal bahwa status pendidikan pada pekerjaan sebelumnya bukan sekadar catatan riwayat kerja, tetapi juga bekal awal yang memengaruhi lama waktu pemuda dalam menembus pintu kerja berikutnya," tulis BPS.
Cepatnya pemuda overeducated memperoleh pekerjaan baru bukan semata-mata karena pengalaman. Temuan BPS menunjukkan, ada pula faktor serapan sektor informal yang digambarkan sebagai 'katup penyelamat' yang menyerap para overeducated ke dunia kerja.
Para undereducated juga menghadapi ancaman. Mereka lebih banyak berhenti kerja karena habis kontrak. BPS menyebut, hal ini menunjukkan kerentanan dan nihilnya jaminan jangka panjang untuk mereka. Pendidikan rendah membatasi pilihan pekerjaan, ditambah persyaratan kerja yang semakin ketat.
Mereka yang undereducated dan overeducated sama-sama dilanda ketidakpastian soal upah jangka panjang. Mereka cenderung mengalami penurunan upah pada 6-10 tahun masa kerja, sedangkan upah para matched cenderung naik sampai masa kerja lebih dari 10 tahun.
Berdasarkan catatan BPS, para overeducated memperoleh upah lebih besar pada awal karier, namun dalam beberapa tahun akan disalip pekerja matched. Hal ini, tulis BPS, dapat dipicu oleh stagnasi karier dan upah serta penyerapan di sektor non-formal yang lebih besar.
"Overeducated seringkali berkorelasi dengan kepuasan kerja yang lebih rendah dan upah yang lebih kecil (wage penalty) dibandingkan rekan mereka dengan tingkat pendidikan yang sama namun bekerja dibidang yang sesuai," tulis BPS.
Ekonom: Mismatch Berkepanjangan Menciptakan 'Generasi Hilang'
Senada dengan temuan BPS, Kepala Lembaga Demografi FEB UI, I Dewa Gede Karma Wisana, mengatakan bahwa fenomena ini memang nyata terjadi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor.
Menurut Dewa, vertical mismatch pada mereka yang overeducated umumnya disebabkan pekerjaan yang sifat-nya skill-intensive yang jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan lulusan pendidikan, terlebih pendidikan tinggi.
"Selain itu juga biasanya disebabkan oleh struktur ekonomi yang didominasi sektor informal dan low productivity. Penyebab lain yaitu kurangnya pengalaman kerja khususnya untuk fresh graduate, biasa disebut fresh graduate trap," terang Dewa saat dihubungi kumparan, Kamis (13/11).
Untuk mereka yang undereducated, disebabkan efek dari periode sebelumnya, saat jumlah tenaga kerja yang berpendidikan/skill rendah masih cukup besar.
Sedangkan horizontal mismatch, kata dia,dapat dipengaruhi faktor geografis dan perbedaan kebutuhan industri antarkawasan.
Kata Dewa, fenomena mismatch ini dapat berdampak ke semua pihak. Tak hanya pekerja, perusahaan dan negara pun harus menanggung akibatnya jika tidak tertangani dengan baik.
"Bagi perusahaan, fenomena ini menyebabkan produktivitas tidak optimal dan sulit-nya menemukan pekerja yang skill-spesifik," ungkapnya.
Dewa mengingatkan, skenario terburuk akibat mismatch yang berkepanjangan ialah menciptakan 'generasi hilang', meningkatnya pengangguran terdidik, dan mandegnya produktivitas nasional.
"Alhasil, perekonomian juga akan terjebak dalam pekerjaan informal dan berupah rendah. Hal ini berkontribusi pada middle-income trap versi pasar tenaga kerja," tambahnya.
Untuk keluar dari persoalan ini, Dewa mengingatkan, perlu untuk menyusun strategi penguatan sistem vokasi berbasis kebutuhan industri dan skilling strategies (reskilling-upskiling), serta sistem informasi pasar tenaga kerja yang efektif.
Selain itu, diperlukan pula upaya untuk menciptakan pekerjaan layak yang ranahnya ada di aspek industrialisasi, penguatan sektor manufaktur.
"Program apprenticeship, dual training dan sertifikasi juga perlu diperkuat," ujarnya.
Minat Berwirausaha Sarjana Masih Minim
Indonesia tengah menikmati periode emas dengan adanya 'bonus demografi', jumlah penduduk produktif berusia 15-64 tahun jauh lebih banyak melampaui usia non-produktif, mencapai 69,28 persen dari keseluruhan penduduk pada 2020.
Hal ini bisa menjadi peluang, namun ada ancaman yang menunggu jika bonus ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Nyatanya apa yang terjadi saat ini?
Menurut data BPS, Terbuka (TPT) pemuda berada di level 12,24 persen, angka tersebut lebih dari dua kali lipat TPT nasional.
TPT nasional Indonesia selama 2017-2024 menunjukkan tren penurunan dari 5,56 persen pada 2017 menjadi 4,91 persen pada 2024.
BPS melihat ada indikasi ketidakselarasan pertumbuhan kesempatan kerja dengan pemuda. Mereka yang baru menamatkan pendidikan seolah terjebak dalam 'jebakan transisi' mulai dari minimnya pengalaman kerja hingga keterbatasan akses informasi soal pekerjaan.
Pemuda terdidik (lulusan SMA ke atas) cenderung lebih lambat terserap di bursa kerja, 24,50 persen. Pendidikan tinggi tidak menjamin pemuda cepat mendapatkan pekerjaan.
Di saat yang sama, BPS mencatat bahwa bahwa persentase pemuda yang terjun sebagai wirausahawan kerah putih (white-collar) sangat rendah, bahkan menyentuh titik terendah dalam tiga tahun terakhir. Sepanjang 2017–2024 hanya bergerak pada kisaran 0,39–0,53 persen.
"Jalur kewirausahaan formal kelas menengah belum menjadi pilihan dominan di kalangan pemuda, meskipun bonus demografi tengah berlangsung. Keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya dukungan ekosistem kewirausahaan berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi ini," tulis BPS.
Senada dengan BPS, Dewa menjelaskan bahwa rendahnya minat berwirausaha tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya “jiwa bisnis”, melainkan juga oleh berbagai hambatan struktural.
“Mulai dari akses permodalan, ekosistem inkubasi yang minim, risiko kegagalan yang tinggi, hingga orientasi pendidikan yang masih fokus pada pencari kerja, bukan pencipta kerja,” terangnya.
Menurutnya, persoalan ini bukan sepenuhnya soal kurikulum. Ada akar masalah yang lebih besar pada aspek ekosistem, seperti birokrasi perizinan yang berbelit, proteksi yang lemah, serta biaya pembiayaan tahap awal yang tinggi.
Ia mendorong agar insentif wirausaha diarahkan pada usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja berteknologi menengah hingga tinggi.
Mengadu Nasib di Kota Makin Tak Relevan, Perempuan Makin Terjepit
Temuan BPS juga menunjukkan bahwa pemuda yang tinggal di Pulau Jawa 43,71 persen lebih lambat memperoleh pekerjaan dibandingkan mereka yang tinggal di luar Jawa. Persaingan kerja yang jauh lebih ketat di kawasan tersebut menjadi salah satu penyebabnya.
Karena itu, asumsi lama tentang “datang ke Pulau Jawa untuk mencari kerja” patut dipertanyakan kembali: apakah masih relevan dalam kondisi pasar kerja saat ini?
Tinggal di wilayah perkotaan pun bukan jaminan. BPS mencatat pemuda di kota 17,19 persen lebih lambat mendapat pekerjaan dibandingkan pemuda di desa. Preferensi terhadap pekerjaan formal dan kompetisi yang sangat tinggi membuat pasar kerja perkotaan semakin sulit ditembus.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota juga lebih tinggi, mencapai 5,79 persen, sementara di desa hanya 3,67 persen.
Menariknya, data BPS juga menemukan bahwa pemuda yang sudah atau pernah menikah memiliki peluang 61,74 persen lebih cepat memperoleh pekerjaan dibandingkan yang belum menikah.
“Semua ini memberi gambaran bahwa mimpi pemuda tidak selalu berjalan lurus dengan realita. Pendidikan tinggi, tinggal di kota, atau status belum menikah tidak otomatis menjadi tiket emas untuk cepat bekerja,” tulis BPS.
BPS menambahkan bahwa pemuda perempuan menghadapi tantangan ganda. Yakni, kerasnya pasar kerja, ditambah hambatan struktural berbasis gender. Data menunjukkan pemuda perempuan 9,47 persen lebih lambat memperoleh pekerjaan dibandingkan laki-laki.
Menurut BPS, hal ini tidak terlepas dari beban ganda pekerjaan dan urusan rumah tangga, diskriminasi dalam proses rekrutmen, serta keterbatasan akses informasi mengenai pekerjaan yang layak dan fleksibel.
Di tengah situasi pasar kerja yang kompleks, BPS menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satunya dengan memperkuat proses transisi dari pendidikan ke dunia kerja melalui program magang yang lebih terstruktur.
“Mengelola mismatch adalah kunci untuk memastikan bonus demografi benar-benar menjadi bonus produktivitas,” tulis BPS.
Selain itu, BPS juga mendorong pemerintah untuk memantik tumbuhnya wirausaha muda melalui akses modal dan pendampingan. Hadirnya usaha-usaha baru diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas.