Gaya Hidup Sehat dan Reformulasi Pangan untuk Kendalikan Gula, Garam, dan Lemak
25 November 2025 15:07 WIB
·
waktu baca 3 menit
Gaya Hidup Sehat dan Reformulasi Pangan untuk Kendalikan Gula, Garam, dan Lemak
Pola konsumsi masyarakat Indonesia yang cenderung tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) mendorong perlunya perubahan gaya hidup sehat yang didukung oleh kebijakan pangan yang kuat. kumparanFOOD
PerbesarPola konsumsi masyarakat Indonesia yang cenderung tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) mendorong perlunya perubahan gaya hidup sehat yang didukung oleh kebijakan pangan yang kuat.
Isu tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Food Policy Fellowship 2025 yang diselenggarakan Pijar Foundation bekerja sama dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes.
Selama dua hari, para perwakilan pemerintah, industri pangan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil berdiskusi intensif mengenai tantangan implementasi kebijakan pengendalian GGL serta reformulasi pangan.
Selain membahas aspek teknis regulasi, forum juga menyoroti bagaimana gaya hidup modern, yang semakin bergantung pada makanan cepat saji, ready-to-eat products, dan minuman manis, membentuk pola konsumsi masyarakat.
Para peserta menekankan penyamaan persepsi dan definisi operasional terkait turunan PP 28/2024 sangat mendesak untuk dilakukan. Kebutuhan akan batas ambang GGL yang jelas, kategori produk prioritas, dan standar implementasi yang konsisten menjadi fondasi penting agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan mendukung upaya perubahan gaya hidup.
Isu penggunaan Bahan Tambahan Pangan pemanis (Non-Sugar Sweetener/NSS) juga menjadi perhatian. Perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan menunjukkan perlunya harmonisasi standar nasional dengan praktik internasional agar inovasi pangan dapat berjalan seiring kebutuhan masyarakat yang ingin mengurangi konsumsi gula.
“Penurunan faktor risiko penyakit tidak menular menjadi agenda penting karena langsung mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan keunggulan manusia Indonesia. Kesehatan untuk semua adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.” ujar dr. Anas Ma’ruf selaku Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan Kemenkes.
Selain itu, forum juga menyoroti perlunya roadmap implementasi GGL yang tidak hanya teknis, tetapi juga relevan dengan perilaku konsumsi masyarakat.
Roadmap dinilai penting untuk menyusun langkah bertahap, memberikan masa transisi bagi industri, dan memastikan kebijakan pangan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang ingin hidup lebih sehat, tanpa harus mengubah preferensi rasa secara drastis.
Dukungan terhadap reformulasi pangan menjadi bagian kunci. Industri dan pakar menilai Indonesia memerlukan insentif serta harmonisasi standar reformulasi, termasuk kebijakan terkait NSS.
Hal ini penting agar produk reformulasi, seperti makanan rendah gula atau rendah garam, tetap dapat diterima konsumen, selaras dengan gaya hidup praktis dan kebutuhan nutrisi yang lebih seimbang.
“Kebijakan pangan dan inovasi teknologi, seperti NSS, harus berjalan bersama dalam visi yang sama : Indonesia Maju. Kebijakan pangan dan inovasi teknologi harus human-centric, menempatkan manusia bukan sekadar objek regulasi melainkan tujuan dari pembangunan nasional,” ungkap Cazadira Fediva Tamzil selaku Direktur Eksekutif Pijar Foundation.
Regulasi hingga Perubahan Perilaku Konsumen
Fellowship ini menghasilkan rekomendasi strategis jangka pendek, menengah, dan panjang yang tidak hanya menata regulasi, tetapi juga mendukung perubahan gaya hidup masyarakat:
Jangka pendek
Jangka menengah
Jangka panjang