Dirut PFN Ifan Seventeen Tanggapi Isu Dugaan PH Besar Monopoli Bioskop Indonesia
26 November 2025 10:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
Dirut PFN Ifan Seventeen Tanggapi Isu Dugaan PH Besar Monopoli Bioskop Indonesia
Dirut PFN Ifan Seventeen Tanggapi Isu Dugaan PH Besar Monopoli Bioskop Indonesia. Selengkapnya di sinikumparanHITS
PerbesarDirektur Utama Produksi Film Negara (PFN), Ifan Seventeen, merespons terkait temuan Komisi VII DPR RI soal dugaan praktik monopoli pada industri film dan bioskop tanah air.
Menurutnya, pembahasan soal dominasi atau dugaan monopoli memang sering muncul dalam berbagai bidang industri.
“Semua itu running. Kalau menurut saya, ya, semua industri baik itu musik, film, industri lainnya, semua itu pasti ada berita miringnya, pasti ada sifat monopolinya,” kata Ifan saat ditemui di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (24/11).
Lebih lanjut, mantan vokalis grup musik Seventeen itu mengatakan bahwa perlu adanya kajian yang lebih mendalam untuk memahami faktor yang mendorong munculnya persoalan ini.
“Balik lagi, itu happen by setting atau organik, ini yang perlu kita cari tau dulu, real case-nya seperti apa, kejadian sebenarnya seperti apa gitu,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika ada PH yang memproduksi film lebih sering, maka hal tersebut terjadi karena kapasitas dan sumber daya mereka memang lebih besar.
“Jadi kalau saya tidak akan mengatakan kalau memang ada PH-PH yang melakukan monopoli, nggak juga. Kalaupun memang mereka mengeluarkan film secara lebih banyak dan lebih sering, yes, karena secara rumah produksinya besar, mungkin itu juga yang jadi salah satu concern kenapa disebut seperti itu,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa kecenderungan dominasi di industri film belum otomatis menandakan adanya praktik monopoli yang disengaja.
“Tapi kalau menurut saya, it happens by organik, not by setting ya, karena memang by market, by condition… mesti tau dulu real case-nya, dipelajari dulu gitu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyoroti dugaan praktik monopoli dalam industri film saat rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (6/11).
Ia menilai ada pelaku usaha yang merangkap sebagai pemilik PH, importir film, sekaligus pengelola jaringan bioskop. Menurutnya, kondisi ini tidak sehat bagi perkembangan industri perfilman nasional karena berpotensi membatasi ruang bagi rumah produksi lain untuk menayangkan film mereka.
"Kalau kemudian dia punya bioskop, dia importir, dia PH, tentu berarti orang tersebut akan memprioritaskan film-filmnya masuk ke layar lebar," tutur Lamhot, dikutip dari ANTARA.
Reporter Salsha Okta Fairuz