Klarifikasi BPI Usai Sebut Poster FFI 2025 Merupakan Pengkhianatan
17 Juni 2025 16:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Klarifikasi BPI Usai Sebut Poster FFI 2025 Merupakan Pengkhianatan
BPI sempat membuat unggahan bernada sindiran soal poster FFI yang tak ada logo BPI.kumparanHITS
PerbesarFestival Film Indonesia (FFI) 2025 kembali diselenggarakan tahun ini dengan mengusung tema Puspawarna Film Indonesia.
Banyak pecinta film Tanah Air yang menyambut antusias ajang penghargaan film paling prestisius itu.
BPI menyinggung soal logo BPI yang sudah tak ada lagi di poster FFI 2025. Mereka pun mengambil sikap tegas dengan menyatakan tak akan lagi tanggung jawab atas penyelenggaraan FFI.
Ketua BPI, Gunawan Paggaru, menjelaskan duduk perkara hingga BPI mengambil langkah tersebut. Gunawan menekankan bahwa BPI adalah amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman.
Masalah ini bermula sejak Januari 2025 lalu. Ketika itu, pihak BPI ingin meminta pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan FFI 2024.
Gunawan mengirimkan surat kepada Ario Bayu sebagai Ketua Komite FFI untuk bertemu secara resmi. Namun, undangan itu tak diindahkan.
"Undangan pertama itu tidak diindahkan. Saya pikir positif, mungkin masih libur tahun baru," kata Gunawan kepada kumparan, Selasa (17/6).
BPI pun melayangkan surat undangan kedua kalinya pada Maret 2025. Saat itu, kKomite FFI datang dan menghadiri undangan.
Namun, kedatangan Komite FFI saat itu ternyata bukan untuk menjelaskan tanggung jawab penyelenggaraan dan hal substansi tentang FFI.
"Mereka datang, tapi justru substansi membahas banyak hal tentang perfilman itu enggak dapat. Karena Ketua saat itu menyampaikan bahwa pihaknya merasa tidak perlu melaporkan kepada BPI. Komite FFI saat ini merasa tidak ada BPI," ujar Gunawan.
Menurut Gunawan, hal ini sudah melawan Undang-Undang. Padahal, Ketua Komite FFI ditunjuk langsung oleh BPI. Selama beberapa tahun belakangan, lanjut Gunawan, penyelenggaraan FFI juga dilangsungkan berkat integrasi dari BPI.
"Ini kan udah menegasikan SK. Mereka merasa FFI under Kementerian. Memang pembiayaan itu dari Pemerintah. Tapi ada tanggung jawab substansi, dan itu tanggung jawab BPI. Yang mengagetkan, saya enggak tahu, ini dasarnya apa?" tutur Gunawan.
Saat pertemuan kedua itu, Gunawan pun memutuskan walk out dan meninggalkan Ario Bayu.
"Saya pada saat itu meninggalkan tempat dan saya merasa tidak perlu omong. Kalau sudah sikapnya gitu, ya berarti ada yang salah ini," ujar Gunawan.
Ada SK Baru dari Dirjen Kebudayaan
Pihak BPI pun melakukan riset dan mencari alasan di balik sikap FFI saat itu. Mereka menemukan laporan bahwa ada SK baru dari Dirjen dan sama sekali tidak menyinggung BPI.
"Saya cek lagi, mendapat laporan, ternyata ada SK lagi dari Dirjen Kebudayaan terkait dia dan tidak memasukkan SK BPI sebagai salah satu considerannya," jelas Gunawan.
Oleh karenanya, Gunawan menyatakan sikap FFI saat ini adalah sebuah pengkhianatan. Pihak FFI dianggapnya telah menimbulkan bias dan telah menyalahi Undang-Undang perfilman.
"Ini ada persoalan etika, pengkhianatan Undang-Undang. Setelah saya menemukan SK Dirjen itu, saya pikir ini masalah. SK itu terkait pembiayaan. SK itu tidak terbit atas tanggung jawab BPI, makanya jadi bias. Harusnya kalau ada SK BPI, jadi lebih kuat," ucap Gunawan.
Konfirmasi ke Dirjen
Pihak BPI lalu melakukan konfirmasi kepada Dirjen terkait. Mereka bilang bahwa pelaksanaan FFI akan bersifat pribadi, bukan mewakili masyarakat film.
"Kalau ini terjadi, akhirnya orang merasa, pelaksanaan FFI itu penunjukannya berjalan dengan persoalan pribadi. Artinya tidak ada kaitan dengan masyarakat film," ucap Gunawan.
Menurut Gunawan, sikap FFI saat ini sangat berisiko, karena bersinggungan langsung dengan pembiayaan.
"Sementara, pembiayaan itu, kalau itu pribadi, maka 100 lebih festival film di Indonesia harus diperlakukan adil oleh Kementerian di dalam pembiayaan," tegas Gunawan.
Poster Tanpa Logo BPI
Pihak BPI mengaku kaget saat melihat poster FFI 2025 yang diluncurkan tanpa logo BPI. Gunawan pun menyorot masalah etika yang ada di Komite FFI saat ini.
"Saya enggak tahu, tiba-tiba benar dilaunching poster, dengan tanpa BPI. Padahal kami menanti dialog. Itu kasus di belakangnya, sehingga saya simpulkan ini etikanya enggak ada," ucap Gunawan.
Gunawan sangat menyayangkan bahwa masalah ini terjadi di tengah pertumbuhan perfilman Indonesia yang tengah masif sekarang ini.
"Kenapa di IG itu dimunculkan? Karena masyarakat harus tahu. Banyak yang tidak tahu fungsi dan tugas BPI seperti apa. Sangat saya sayangkan, karena perfilman Indonesia sedang tumbuh, malah ada masalah seperti ini," tutup Gunawan.
Dugaan Ada Oknum
Gunawan menduga, ada oknum yang mendekat ke FFI dan berusaha menyelenggarakan festival secara mandiri.
"Kami punya dugaan, bahwa ada oknum-oknum, kan biasa kalau perubahan penguasa. Ini kami sedang investigasi soal itu. Saya yakin, pasti ada," ucap Gunawan.
BPI berharap, SK dari Dirjen terkait kepada FFI segera direvisi.
"Harapan saya, enggak terlalu sulit. Satu, SK Dirjen itu harus diubah. Kuncinya di situ. Kenapa terjadi, ini atas inisiasi siapa. Kami masih terus investigasi," tutup Gunawan.