Aksi Anarki Penunggang Demonstrasi
2 September 2025 18:45 WIB
·
waktu baca 14 menit
Aksi Anarki Penunggang Demonstrasi
Demo menentang tunjangan DPR dan menuntut keadilan bagi Affan disusupi aksi anarki. Rumah para pejabat dijarah dan fasilitas umum dirusak-dibakar. Siapa menunggangi? Adakah operasi cipta kondisi?kumparanNEWS
Azan subuh baru saja berkumandang. Sekelompok pemuda tiba-tiba menyerbu cluster Kebayoran Essence di Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu (31/8). Massa yang berjumlah sekitar 20 orang itu langsung menyasar rumah tiga lantai berpagar coklat yang disebut-sebut milik anggota DPR dari Fraksi NasDem, Nafa Urbach (kini nonaktif).
Satpam cluster, Syarif, sempat mencegat massa sebelum memasuki cluster. Namun karena kalah jumlah, massa akhirnya masuk dengan leluasa. Mereka menguras isi rumah yang sedang tak ada penghuninya itu dan menggondol berbagai barang seperti TV hingga kulkas. Aksi penjarahan itu berlangsung sekitar 15 menit.
“Barang-barang berharga di dalam sudah berantakan semua, habis dibongkar-bongkar,” ujar Syarif, Minggu (31/8).
Syarif menyebut, tak semua massa ikut masuk ke dalam. Sebagian ada yang menunggu di luar rumah. Ada pula yang berjaga di dalam mobil Mercy.
“[Mayoritas bawa] motor, [ada juga] mobil satu, kalau gak salah Mercy. Gak tahu itu siapanya, tapi dia nunggu di luar,” ucap Syarif.
Setelah massa pertama pergi, datang lagi kelompok yang lain. Mereka pun langsung menjarah barang-barang yang masih tersisa.
“Selesai jam 5.30. Ada dua kali [penjarahan],” kata Syarif.
Setelahnya, baru ada pengamanan dari polisi dan tentara. Seorang warga sekitar, Zulhakim, menyatakan massa yang datang tak mengganggu rumah sekitar. Mereka hanya mengincar rumah tersebut.
Nafa Urbach menjadi sasaran usai pernyataannya di media sosial yang sempat membela pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Menurutnya, tunjangan diperlukan agar anggota dewan bisa menyewa tempat tinggal di sekitar komplek parlemen Senayan. Sehingga tidak perlu terjebak macet seperti yang ia alami dari Bintaro ke DPR.
Ucapan Nafa itu menuai kecaman. Ia kemudian meminta maaf yang diunggah di akun medsosnya pada Sabtu (30/8). Namun nasi sudah jadi bubur. Kediamannya tetap menjadi sasaran. Walau demikian, belakangan disebut bahwa Nafa tidak tinggal di sana. Rumah itu disebut ditinggali mantan suaminya, Zack Lee, dan statusnya sewa.
Aksi penjarahan dengan pola serupa juga dialami rumah anggota DPR (nonaktif) Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu (30/8).
Warga sekitar menyatakan, awalnya mereka hanya menggelar aksi di depan rumah Sahroni selama dua hari berturut. Mereka memprotes ucapan Sahroni yang menyebut para pengusul pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia”.
Sorenya, tiba-tiba segerombolan ABG dan pemuda tak dikenal datang. Mereka merusak pagar, lalu menjarah isi rumah. Mereka menggondol segepok dolar Singapura, jam tangan dan tas mewah, AC, hingga treadmill. Massa disebut datang dari arah Kampung Bahari Cilincing dan Kemayoran.
“Massa (penjarah) itu dari luar semua. Kami enggak ada yang kenal. Terus anaknya (penjarah) juga kayaknya masih remaja-remaja, sekitar SMA," kata Yuridisman, Ketua RT setempat.
Warga sekitar tak berani menghalau karena massa datang tiba-tiba dalam jumlah banyak, dan di antaranya membawa senjata tajam. Selain itu, saat penjarahan terjadi, personel TNI yang berjaga hanya segelintir, sedangkan petugas polisi tak terlihat.
Menuju Sabtu malam (30/8), giliran rumah anggota DPR dari Fraksi PAN, Eko Patrio (kini nonaktif), di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, yang dijarah.
Massa yang mayoritas pemuda datang bergelombang, menggunakan helm dan masker. Ketika itu sudah terlihat ada penjagaan TNI. Namun karena massa begitu banyak, para penjarah bebas melenggang.
Insiden serupa juga terjadi di rumah anggota DPR Uya Kuya (juga dari Fraksi PAN dan telah nonaktif) di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, serta kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan.
Para penjarah di rumah Uya dan Srimul juga kelompok tak dikenal, bukan warga sekitar. Mereka datang bergerombol dalam jumlah besar. Massa penjarah di rumah Sri Mulyani bahkan datang dalam dua gelombang.
Massa pertama datang tengah malam, berjumlah seratusan orang dan membawa bambu. Satpam komplek yang hanya lima orang jelas tak bisa membendung massa. Berikutnya, massa gelombang kedua datang sekitar pukul 03.00 dini hari dengan jumlah lebih banyak.
Di luar Jabodetabek, penjarahan juga terjadi di kantor Pemkot Pekalongan dan kantor DPRD NTB.
Massa Penjarah Dimobilisasi?
Penjarahan terhadap empat rumah anggota DPR (nonaktif) dan satu menteri itu memiliki ciri-ciri yang sama: massa mayoritas pemuda, datang berkelompok, dan tak dikenal warga sekitar. Kecuali di rumah Sahroni, peristiwa penjarahan seluruhnya dilakukan pada malam atau dini hari, ketika hari sedang gelap.
Ketua SETARA Institute, Hendardi, menyebut bahwa penjarahan bukanlah bagian dari demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum—sekalipun rakyat marah dengan kelakuan para pejabat negara.
Menurutnya, penjarahan yang tertarget, mempunyai pola, serta dilakukan saat gelap, umumnya digerakkan oleh orang-orang terlatih. Ia menduga ada kontestasi kepentingan yang menggerakkan aksi-aksi anarkis tersebut.
“Ada ketegangan elite, kontestasi kekuasaan, avonturir politik, juga conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor-faktor penarik yang menjadikan aksi damai tereskalasi menjadi anarkis,” ucap Hendardi, Minggu (31/8).
Ia pun mendorong aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dengan tindakan tegas terukur, yang didahului peringatan, jika penjarahan terulang. Hendardi menjelaskan, tindakan tegas terukur bukan berarti penembakan, melainkan bisa juga blokade teritori.
Dengan demikian, aparat keamanan tidak bertindak sebagai pemadam yang datang belakangan dan hanya menonton penjarahan terjadi.
“Jika aksi anarkis yang bergulir dibiarkan, akan mengundang aksi lanjutan yang menyasar pada kelompok-kelompok lain dan rentan,” kata Hendardi.
Pengamat keamanan ISESS Khairul Fahmi menyatakan, penjarahan terhadap beberapa rumah anggota DPR dan Menkeu ikut didorong oleh agitasi (hasutan) konten medsos. Agitasi tersebut kemudian menguasai emosi kolektif massa yang menjarah.
Menurut Khairul, narasi penjarahan sudah muncul di medsos bahkan sebelum aksi demonstrasi tanggal 25 Agustus. Konten-konten itu meromantisasi situasi krisis 1998.
“Ada upaya untuk memasukkan kembali memori kolektif tentang [Tragedi 1998] itu secara tidak langsung untuk mengarahkan masyarakat,” kata Khairul.
Demo Berubah Amuk
Sebelum muncul anarki yang mengotori aksi, demonstrasi yang dilakukan sepanjang pekan lalu sedianya murni untuk memprotes tunjangan perumahan DPR dan menuntut keadilan atas kematian seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21), yang dilindas rantis polisi. Demo-demo tersebut digelar pada 25, 28, dan 29 Agustus.
Sosiolog UGM Derajad Sulistyo berpendapat, gerakan massa belakangan ini sedikit banyak ‘terinspirasi’ dari aksi demo rakyat Pati yang berani melawan pemimpin mereka. Ia melihat kondisi contentious politics di Pati telah menjalar ke nasional.
Contentious politics adalah kondisi di mana rakyat secara kolektif tergerak melakukan aksi politik berhadapan dengan pemerintah.
“Negara langsung vis a vis dengan rakyatnya. Tidak ada aktor lain,” ucap Derajad.
Lead Analyst Drone Emprit Rizal Nova Mujahid menyatakan, berdasarkan pemantauan percakapan di medsos, aksi demo pada 25 Agustus sudah terkonsolidasi sejak tanggal 15 Agustus. Artinya, sepuluh hari sebelumnya.
Mulanya konsolidasi terjadi di Twitter, lalu di Instagram dan Facebook pada 19 Agustus, dan Tiktok pada 20 Agustus.
“Pertama, mereka menggunakan tagar. Kedua, tuntutannya sudah mulai jelas: argumentasi kenapa DPR dibubarkan. Argumentasi ini kemudian dipakai di perbincangan-perbincangan berikutnya,” kata Nova pada kumparan, Sabtu (30/8).
Namun demikian, berdasarkan analisis Nova, aksi 25 Agustus dan tuntutan gaung pembubaran DPR disinyalir nonorganik, sebab aksi maupun tuntutan tersebut didorong oleh akun-akun buzzer yang terindikasi pro-rezim terdahulu dan saat ini.
Walau begitu, aksi 25 Agustus tetap berlangsung. Massa pendemo berasal dari Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) dan sejumlah pelajar yang menggaungkan tuntutan restrukturisasi DPR dan pencabutan tunjangan anggota DPR.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco kemudian memberi pernyataan bahwa tunjangan perumahan untuk anggota Dewan hanya diberikan sampai Oktober 2025.
Sore jelang petang, demo berubah ricuh. Bentrokan melibatkan massa yang memakai seragam putih abu-abu. Mereka memblokir jalur KRL Tanah Abang-Palmerah, merusak Pos Polisi Senayan, dan merusak mobil pelat merah.
Lurah Manggarai Selatan Muhammad Sidik bersama sopirnya, Asep Yudiana, bahkan menjadi korban pengeroyokan salah sasaran karena dikira anggota DPR. Polda Metro Jaya menangkap sekitar 160-an pelajar dari demo ricuh itu
Sementara pada 28 Agustus, aksi demo mulanya dimulai oleh massa buruh yang dikomandoi KSPI. Mereka menyuarakan kenaikan UMP, menolak PHK, hingga menuntut penghapusan sistem outsourcing.
Massa buruh bubar pada siang hari, kemudian giliran rombongan mahasiswa datang. Mereka berasal dari berbagai kampus seperti Unindra dan Universitas Pancasila. Massa mahasiswa menuntut pencabutan tunjangan anggota DPR dan pembubaran DPR.
Gesekan tak terhindarkan saat sekelompok pelajar mencoba menerobos kawat berduri, juga melempar botol dan batu. Polisi membalasnya dengan tembakan gas air mata. Polisi memukul mundur massa ke Pejompongan.
Malam hari, insiden tragis terjadi. Seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, terjebak di tengah massa aksi meski tak ikut demo. Pemuda 21 tahun itu tengah menunggu pesanan atau ‘on bid’.
Sekitar pukul 19.30 WIB, sebuah rantis Brimob Polri melaju membelah kerumunan massa. Rantis yang diduga berjenis Rimueng itu sempat bermanuver kanan-kiri. Di tepi jalan, Affan yang seperti hendak lari menyeberang jalan, terpeleset dan kena tabrak, tepat di depan komplek apartemen T-Plaza.
Rantis seberat 14 ton itu berhenti sejenak, namun kemudian tancap gas melindas Affan yang sudah tak berdaya. Aksi brutal polisi itu membuat massa yang mayoritas ojol meluapkan emosinya di Mako Brimob Kwitang, dan dibalas tembakan gas air mata.
Rantis itu berisi 7 anggota Brimob. Mereka langsung diamankan dan dikenai sanksi penempatan khusus (patsus) selama 20 hari.
Dari tujuh orang itu, 2 anggota bakal dikenai sanksi etik berat, yakni Kompol Cosmas Kaju Gae, Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri yang duduk di depan sebelah driver, dan Bripka Rohmat selaku pengemudi rantis. Sanksi itu dapat berujung pemberhentian tidak dengan hormat dan pidana.
Sementara 5 anggota sisanya dikenai sanksi etik sedang, yakni Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Bharaka Jana Edi, dan Bharaka Yohanes David.
Pengamat Kepolisian ISESS Bambang Rukminto menyebut, manuver rantis yang melaju di tengah kerumunan tak bisa dibenarkan. Rantis seharusnya tetap berada dalam formasi saat penindakan huru-hara (PHH). Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Kapolri No. 2/2019. Jika rantis bermanuver sendirian, kata Bambang, sudah jelas melanggar SOP sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf d Perkap 2/2019.
Adapun dalam pemeriksaan yang disiarkan langsung akun Instagram @divpropampolri, Bripka Rohmat mengaku diperintah untuk terus melaju. Kondisi rantis yang ia kemudikan terimpit oleh massa yang menyerang dari segala arah sehingga Rohmat merasa harus menyelamatkan rekan-rekannya yang ada di dalam rantis.
Rohmat mengatakan, pandangannya terbatas karena kaca rantis gelap berlapis ram besi, ditambah ada bekas asap gas air mata. Situasi itu, menurutnya, membuat dia tak memperhatikan massa di sekitar. Begitu pula saat menabrak dan melindas Affan, Rohmat berkilah tak tahu-menahu.
Namun, kesaksian itu bertolak belakang dengan video yang beredar. Dalam video itu, tak tampak kepulan asap putih sisa gas air mata yang bisa menghalangi pandangan.
Rantis itu sebetulnya dibekali teknologi bodi lapis baja tebal yang dirancang untuk menahan tembakan senjata ringan dan benturan keras. Kaca jendelanya juga sangat kuat dengan ketebalan NIJ level 3.
Praktis, kejadian Affan dilindas rantis berbuah ledakan kemarahan massa di medsos. Nova, analis Drone Emprit, menyebut insiden tersebut dibahas dalam 34 ribu mentions dan lebih dari 9 miliar interaksi di medsos, khususnya X.
Sentimen medsos 97% negatif, mengecam kebrutalan polisi.
Pada 29 Agustus, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demo di Polda Metro Jaya. Aksi serupa digelar di berbagai daerah seperti Medan, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, sampai Makassar.
“Tuntutan di medsos berubah tidak semata diarahkan ke DPR. Fokusnya justru bergeser ke kepolisian, menuntut keadilan bagi Affan,” kata Nova.
Penumpang Gelap Demonstrasi
Ironisnya, aksi demonstrasi yang menyuarakan keadilan untuk Affan disusupi kelompok anarkis. Beroperasi malam hari saat massa aksi sudah membubarkan diri, mereka menyebar di sejumlah titik dan sengaja membakar fasilitas umum seperti halte TransJakarta dan gerbang tol.
Salah satu aksi pembakaran yang sempat terekam dan beredar di medsos terjadi Halte Bunderan Senayan. Dalam video tersebut tiba-tiba muncul dua orang berboncengan sepeda motor yang membawa tangga. Salah satu di antaranya naik ke halte dan menyebarkan sesuatu yang disebut mesiu, sebelum akhirnya membakar.
Ada pula kelompok pemuda bukan massa demonstrasi sengaja ingin merusak dengan melempar bom molotov ke halte.
Selain itu, dari informasi yang diterima kumparan, terdapat kelompok anarkis yang diangkut truk kemudian diturunkan di beberapa titik khusus membakar fasilitas umum.
Tercatat ada 6 halte TransJakarta yang dibakar dan 16 halte dirusak. Kerusakan juga terjadi di stasiun MRT Istora serta Gerbang Tol (GT) Pejompongan dibakar. Nilai kerusakannya mencapai Rp 50 miliar.
Sedangkan di luar Jakarta, pembakaran juga menimpa gedung DPRD Makassar, DPRD Sulsel, Grahadi Surabaya, hingga DPRD Kediri. Kementerian PU menyebut kerusakan fasilitas daerah terjadi di 19 provinsi dengan biaya perbaikan ditaksir hampir Rp 1 triliun.
Informasi itu pula yang sampai di telinga Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyebut kericuhan yang terjadi beberapa hari terakhir seperti sudah terencana. Ia mendapat laporan ada truk-truk yang dikhususkan membawa petasan untuk massa.
"Di banyak tempat saya banyak laporan, datang truk di situ ada petasan berat, besar dan ini banyak anggota (polisi) kena petasan," kata Prabowo.
Pengamat keamanan Khairul Fahmi berpandangan, kemarahan massa atas tewasnya Affan berada di fase spontaneous riot ketika massa bergerak tanpa kendali dan muncul tindakan destruktif. Dalam teori intelijen, kata Khairul, fase ini bisa membuka ruang bagi oportunis untuk menunggangi situasi.
“Muncul ruang bagi aktor-aktor oportunis untuk mengendalikan situasi. Makanya kita lihat di daerah-daerah kecil yang kayaknya kok sulit, [ternyata] demonya sampai membakar, merusak,” ucapnya.
Khairul menganalisa, kemarahan massa seperti dikelola oleh jaringan penggerak untuk menciptakan gerakan remobilisasi. Hal itu bisa terlihat dari aksi penjarahan yang terjadi pada Sabtu (30/8) hingga Minggu (31/8) pagi. Padahal di masa-masa tersebut, letupan emosi massa demonstrasi murni mungkin sudah terkendali.
“Tujuannya bisa beragam, mulai dari sekadar kriminal biasa sampai memang sengaja membuat kekacauan yang strategis, sehingga terjadi delegitimasi terhadap DPR-Polri, atau pemerintah secara keseluruhan,” kata Khairul.
Khairul tak bisa memastikan apakah aksi-aksi tersebut didalangi oleh proxy actors yang memanfaatkan momentum. Yang jelas, kata dia, berdasarkan catatan sejarah, aksi massa bisa menjadi ‘kendaraan’ bagi operasi intelijen baik dalam bentuk agitasi, infiltrasi, maupun manipulasi informasi.
Sumber kumparan di lingkaran kepolisian menyatakan, berdasarkan analisa setahun terakhir, massa yang bertindak anarkis dalam demo polanya seperti terlatih. Hal itu terlihat dari molotov yang dipakai untuk membakar fasilitas umum bukan lagi dari botol, melainkan membulat seperti bom. Sumber itu menduga pelatihan itu dilakukan oleh instansi intelijen tertentu.
Entah terkait atau tidak, dugaan keterlibatan aparat untuk memprovokasi massa aksi demo ramai dibahas di medsos beberapa hari terakhir.
Dalam unggahan yang ramai di medsos, terdapat aparat yang ditangkap Brimob di Pejompongan karena diduga memprovokasi aksi demo pada 30 Agustus. Aparat yang ditangkap itu disebut anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang ditunjukkan dengan KTA.
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menyatakan, seharusnya penangkapan itu tidak disebar di medsos karena terkait tugas intelijen. Sedangkan Kapuspen TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, ada yang ingin membenturkan TNI dan Polri.
“Banyak video konten maupun narasi yang bersifat provokatif dan mengadu domba antara masyarakat dan aparat, maupun antara TNI dengan Polri,” kata Brigjen Freddy.
Hoaks Perkeruh Situasi
Aksi anarki dengan menjarah maupun membakar fasilitas umum salah satunya disebabkan oleh penyebaran hoaks yang masif di medsos. Inilah yang dialami Menkeu Sri Mulyani.
Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, menyatakan kemarahan publik tak lepas dari viralnya video hoaks Sri Mulyani soal ‘Guru Beban Negara’.
Menurutnya, video deepfake yang tersebar itu memiliki pengaruh besar terhadap gerakan kemarahan massa demo. Deepfake merupakan teknologi AI untuk menciptakan video palsu yang meyakinkan.
Septiaji mencatat, hoaks yang memicu naiknya eskalasi kericuhan menggelinding sejak 28 Agustus. Salah satu hoaks yang tersebar luas adalah video kerusuhan di Baghdad diklaim sebagai kejadian di Jakarta, ataupun klaim penjarahan di gedung DPR dan Mall Atrium Senen. Beberapa hoaks itu juga sudah menggunakan teknologi deepfake.
Sementara itu Menkomdigi Meutya Hafid mengaku menerima banyak laporan konten misinformasi atau hoaks hingga unggahan bernada provokasi di ruang digital selama aksi demo beberapa hari terakhir. Unggahan provokasi itu termasuk ajakan penjarahan, penyerangan, dan penyebaran isu SARA.
Meutya juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital selama masa demo. Aliran dana itu terkait konten kekerasan dan anarkisme yang disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gift. Dari indikasi awal, akun-akun yang memonetisasi konten kekerasan dan anarkisme terkait dengan online.
“Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online. Kami juga mencatat adanya kelompok yang sengaja digerakkan melalui media sosial, menuju titik-titik tertentu, menayangkan konten secara maraton dan menerima insentif dalam jumlah tidak wajar,” kata Meutya dalam akun Instagramnya.
Meutya pun meminta masyarakat tetap mengecek ulang informasi yang diterima di medsos dan lebih baik menggunakan sumber terpercaya seperti media yang berpegang pada kode etik jurnalistik.
Adapun Prabowo meminta Polri untuk menindak para penjarah dan perusak fasilitas umum, serta mencari dalangnya. Polda Metro Jaya sejauh ini telah menangkap 1.240 orang yang diduga terlibat perusakan dan penjarahan.
“Aksi massa tidak bisa hanya ditangani dengan pendekatan keamanan. Ada perang narasi yang harus dimenangkan. Tanpa manajemen narasi yang cerdas, negara berisiko kehilangan kepercayaan publik meski masih bisa menang secara represif di jalanan,” tutup Khairul.
***
Pesan redaksi:
Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.