Anggota Komisi I DPR soal Game Online Mau Dibatasi: Bisa Contoh Australia
14 November 2025 14:33 WIB
·
waktu baca 2 menit
Anggota Komisi I DPR soal Game Online Mau Dibatasi: Bisa Contoh Australia
Usai ledakan di SMAN 72 Jakarta yang dilakukan oleh salah satu siswa, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar game online seperti PUBG dibatasi. kumparanNEWS
PerbesarUsai ledakan di SMAN 72 Jakarta yang dilakukan oleh salah satu siswa, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar game online seperti PUBG dibatasi. Langkah itu menurutnya bisa meminimalisasi potensi kejadian serupa terjadi lagi.
Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan pun menilai pemerintah seharusnya tidak hanya membatasi anak dari game online. Namun, batasi anak dari seluruh platform digital dan harus dibuat regulasi yang mengikat.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan filter otomatis atau imbauan moral. Negara harus menetapkan aturan tegas dengan sanksi jelas bagi platform yang melanggar," kata Junico, Jumat (14/11).
"Kita bicara semua PSE. Semua platform digital, bukan hanya game online. Media sosial, konten streaming, aplikasi interaktif, semuanya harus tunduk pada aturan yang sama. Ruang digital tidak boleh jadi area bebas tanpa tanggung jawab,” ujar Nico.
Ia pun menilai pemerintah bisa mencontoh Australia yang membatasi berbagai platform digital untuk anak di bawah usia 16 tahun.
"Pemerintah, khususnya Komdigi, harus punya mekanisme yang bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses game dan seluruh platform digital. Aturan seperti di Australia bisa jadi acuan," tutur Junico.
"Bukan sekadar filter, tapi perlu sistem registrasi dan kontrol usia yang diwajibkan bagi semua penyelenggara platform. Kalau ada pelanggaran, harus ada konsekuensi hukum,” lanjutnya.
Nico mendorong Komdigi untuk memperkuat kerja sama antar kementerian dan agama untuk menyusun regulasi yang melindungi anak dari konten tidak baik.
“Kita harus bangun sistem digital yang sehat dengan pengawasan, literasi digital di sekolah dan keluarga, serta mekanisme pelaporan yang mudah bagi orang tua dan masyarakat. Negara tidak boleh kalah cepat dari teknologi,” jelas Nico.
Ia menambahkan, kebijakan pembatasan ruang digital harus disusun berbasis bukti ilmiah, mempertimbangkan dampak sosial-ekonom, dan diimbangi dengan edukasi publik.
"Pembatasan tanpa kesiapan sistem pengawasan dan pendampingan bisa kontraproduktif dan justru menimbulkan resistensi di masyarakat," tutur Nico.