Anggota Parlemen Jepang Tolak Beri Izin Lahan Makam untuk Penduduk Muslim
2 Desember 2025 19:03 WIB
·
waktu baca 4 menit
Anggota Parlemen Jepang Tolak Beri Izin Lahan Makam untuk Penduduk Muslim
Anggota parlemen Jepang dari Partai Sanseito menolak memberi izin lahan makam untuk penduduk Muslim. kumparanNEWS
PerbesarAnggota parlemen dari Partai Sanseito, Mizuho Umemura, menolak memberi izin lahan makam untuk penduduk Muslim di Jepang. Dikutip dari Epoch Times Japan, Selasa (2/12), Umemura yang berbicara dalam rapat Komite Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan itu menyinggung mengenai meningkatnya permintaan pemakaman tanah (ground burial) dari penduduk Muslim di Jepang.
Dalam rapat yang digelar pada Kamis (27/11) lalu itu, Umemura menyinggung masalah kebersihan, drainase, pengolahan tanah, risiko bencana, dan potensi dampak lingkungan lain jika lahan digunakan untuk pemakaman tanah.
"Prinsip dasarnya adalah harus ada larangan terhadap pemakaman tanah," ujar Umemura saat itu.
Ia mengatakan, jika pemerintah memperbolehkan pemakaman tanah dalam jumlah besar, itu bisa menciptakan beban besar bagi pemerintah daerah. Umemura kemudian menyarankan penduduk atau pendatang Muslim yang ingin menguburkan keluarganya sebaiknya melakukan kremasi sesuai tradisi di Jepang atau memulangkan jenazah ke negara asal jika ingin dimakamkan sesuai ajaran agama.
Sebagaimana diketahui, hampir seluruh penduduk Jepang melakukan proses pemakaman melalui proses kremasi. Tingkat pemakaman melalui proses kremasi disebut mencapai 99%.
Menurut Umemura, pemerintah seharusnya tidak memberikan izin untuk makam Muslim hanya karena jumlah warga Muslim sedang meningkat di Jepang. Ia menyatakan kebijakan soal lahan pemakaman harus mempertimbangkan budaya Jepang, keamanan dan kebersihan, bukan hanya kebutuhan agama tertentu.
Ada Gubernur Jepang yang Ingin Bangun Pemakaman Muslim, tapi Batal karena Ditolak
Kantor berita Kyodo pada Januari 2025 melaporkan ada peningkatan permintaan lahan pemakaman di tengah meningkatnya populasi Muslim di Jepang. Sejumlah pemerintah daerah mempertimbangkan membentuk lahan pemakaman baru untuk mengakomodir pekerja asing.
Penduduk Muslim di Jepang mengatakan terbatasnya lahan pemakaman tanah membuat mereka khawatir akan masa depan.
Pada Desember 2024, Gubernur Miyagi Yoshihiro Murai menyatakan mempertimbangkan membangun pemakaman baru di wilayahnya setelah seorang penduduk Muslim menyatakan kesulitan tinggal di Jepang karena kurangnya lahan pemakaman.
Dalam ajaran Islam, umat harus dikubur. Kremasi sangat dilarang dalam ajaran Islam.
"Saya merasa pemerintah seharusnya lebih memperhatikan terhadap kurangnya multikulturalisme, meski mengeklaim sebagai masyarakat multikultural," kata Murai saat menyinggung tak ada pemakaman tanah di wilayah Tohoku.
"Meski saya dikritik, saya harus melakukan sesuatu tentang ini," lanjutnya.
Sayangnya pada September 2025, Murai membatalkan rencana membangun pemakaman baru karena derasnya penolakan di media sosial. Mereka yang kontra mengatakan ide tersebut terlalu mengakomodir penduduk asing yang mempraktikkan adat istiadat yang berbeda dari penduduk Jepang pada umumnya.
"Rencana itu sangat sulit untuk dilaksanakan," kata Murai.
Ia mengatakan, kepala daerah di prefektur Miyagi khawatir penduduk mereka tidak akan menerima pemakaman tanah di lingkungan mereka. Saat ini, tidak ada pemakaman tanah di enam prefektur termasuk Miyagi yang terletak di wilayah Tohoku.
Meningkatnya Kebutuhan Pemakaman Tanah karena Penduduk Muslim di Jepang Meningkat
Di wilayah lain, proyek untuk membangun pemakaman tanah besar di kota Hiji, prefektur Oita, telah dipromosikan oleh Asosiasi Muslim Beppu yang merupakan badan keagamaan di kota Beppu. Namun, masa depan dari proyek ini jadi tidak jelas karena ditentang oleh wali kota yang baru terpilih tahun lalu.
Rencana tersebut tampaknya berjalan lancar. Penduduk setempat pada 2023 menyetujui rencana penjualan tanah milik pemerintah kota dengan syarat mematuhi peraturan lokasi pemakaman. Pemerintah kota tidak keberatan.
Perkembangan yang bagus itu tentu bertolak belakang dengan penolakan yang muncul pada 2018 oleh rencana pembelian lahan lain. Itu memicu rumor mengenai dugaan kerusakan, termasuk dampaknya terhadap kualitas air tanah.
Syarat agar rencana itu terealisasi mencakup kesepakatan dengan asosiasi warga di lokasi yang direncanakan, menjanjikan tidak ada pemakaman tambahan selama 20 tahun, dan air tanah akan diuji setahun sekali.
Namun, situasi berbalik saat tokoh yang menentang rencana itu, Tetsuya Abe, memenangkan pemilihan wali kota pada Agustus 2024.
Perwakilan asosiasi, Tahir Khan, diberi tahu bahwa Abe tidak berniat menjual lahan itu untuk digunakan sebagai pemakaman setelah penduduk menyatakan kekhawatirannya tentang kemungkinan kontaminasi air minum di antara isu-isu lainnya.
Menurut perkiraan profesor emeritus di Waseda University, Hirofumi Tanada, populasi Muslim di Jepang sekitar 350 ribu orang pada awal 2024. Jumlah masjid di Jepang meningkat menjadi sekitar 150 per Juni 2024.
Meski jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat, menurut kota Hiji dan kota lainnya, hanya ada sekitar 10 lokasi utama pemakaman tanah di Jepang yang berafiliasi dengan agama, termasuk pemakaman Kristen.
UU terkait pemakaman tidak melarang penguburan di tanah dan pemerintah daerah dapat menetapkannya jika menentukan syarat. Namun berdasarkan survei nasional yang dilakukan pada 2023, lebih dari 99,9% pemakaman masih hanya melakukan kremasi.