Bencana Sumatera: Diterjang Banjir Bandang, Dihantam Kayu Gelondongan
10 Desember 2025 9:01 WIB
·
waktu baca 14 menit
Bencana Sumatera: Diterjang Banjir Bandang, Dihantam Kayu Gelondongan
Di Sumut, Sumbar, dan Aceh banjir bandang membawa serta kayu gelondongan. Selain cuaca ekstrem, deforestasi yang masif dinilai jadi penyebab kerusakan. #kumparanNEWSkumparanNEWS
Rombongan lima mobil dinas Pemkab Tapteng yang dua di antaranya ditumpangi Masinton dan wakilnya, Mahmud Efendi, terhenti. Mereka memutuskan putar balik menuju Tarutung, Tapanuli Utara.
Selain cari selamat, keduanya berusaha menjangkau Tapanuli Utara untuk meminta bantuan alat berat dari daerah tetangga. Dari lima mobil, hanya empat yang berhasil dibawa karena mobil Wabup Mahmud Efendi terjebak longsor.
Pada hari itu, sejak tengah hari, akses listrik hingga komunikasi sudah putus. “Listrik mati, putus (jaringan) ya sudah. Memang sulit untuk berkomunikasi,” kata Masinton, Selasa (9/12).
Malam itu hujan terlampau deras. Masinton dan rombongan memutuskan bermalam di sebuah warung di perjalanan menuju Tapanuli Utara. Setelah berhasil memanggil bantuan alat berat pada 26 November, Masinton dan rombongannya kembali menuju tempat semula ia terjebak longsor.
Mereka mendapati mobil dinas Mahmud Efendi yang ditinggalkan di sana sudah terperosok bergeser 150 meter jauhnya dari tempat semula dan ringsek penuh lumpur.
Namun alat berat tak serta merta membuka seluruh jalan menuju Tapteng. Sebab, longsor rupanya terjadi di banyak titik. Karena kondisi itulah, Masinton memutuskan berjalan kaki ke Tapanuli Tengah, tempat pemerintahannya berasal.
“Jalan kaki selama 11 jam lebih, dari sore sampai tengah malam, jam 3 sampai jam 12 dari arah Tarutung sampai ke Adiankoting, mau ke perbatasan Tapanuli Tengah,” kenang eks anggota DPR RI 2019-2024 itu.
Namun perjalanan panjang itu tak membuatnya sampai ke Tapteng, karena pada tengah malam ia mendapati longsoran terlampau tebal untuk ditembus. Anggota Polsek Adiankoting menyarankan Masinton menginap karena perjalanan malam dianggap berisiko.
Paginya, Bupati Tapteng itu kembali menuju Tarutung, Tapanuli Utara, untuk mengikuti rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Di kantor Bupati (Taput) terus naik helikopter BNPB, pada saat itu mereka sudah datang dengan helikopter, kita rapat koordinasi di tanggal 27 November itu,” kata Masinton.
Selain Masinton, rakyatnya di Desa Anggoli, Tapanuli Tengah, juga didera kecemasan serupa. Hujan yang tak berhenti selama sepekan memicu banjir bandang yang jauh lebih ganas dari perkiraan. Di antara yang menjadi korban ialah keluarga Waldi.
Banjir bandang itu juga mengangkut kayu-kayu gelondongan yang memenuhi tujuh aliran sungai di Tapteng. Waldi yang tengah berada di Sumatera Barat (Sumbar) tak pelak meminta kedua orang tuanya untuk langsung mengungsi.
“Enggak pernah beranggapan bahwa banjirnya separah ini. Ini jauh berkali-kali lipat [lebih parah] dari banjir sebelumnya,” kata Waldi pada kumparan, Minggu (7/12).
Akibat banjir itu, rumah Waldi tertutup lumpur. Sedangkan di desa tetangga, Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, rumah-rumah warga, khususnya yang berada di sekitar aliran sungai, hampir seluruhnya rata dengan tanah.
Banjir serupa juga terjadi di Provinsi Aceh dan juga Sumbar. Fenomena yang sama juga terjadi: cuaca ekstrem mengawali banjir bandang, banjir itu membawa serta kayu gelondongan di sejumlah titik.
Dipicu Siklon Senyar
Bencana besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera tak lepas dari cuaca ekstrem yang mengguyur di akhir November. Prakirawan cuaca BMKG, Hasmororini Sulistami, mengatakan prediksi cuaca buruk telah dipantau sejak 21 November. Ketika itu sudah terlihat Bibit Siklon Tropis 95B di Selat Malaka.
BMKG lantas menyebarkan informasi itu melalui beragam media sosial. Peringatan dini tersebut juga disampaikan kepada masing-masing pemda maupun BNPB/BPBD via grup-grup WhatsApp.
“Supaya informasinya lebih cepat diterima…dan pemerintah daerah lebih cepat untuk mengambil tindakan harapannya,” kata Hasmororini.
Beberapa hari setelahnya, suhu muka air laut lebih hangat -yang meningkatkan suplai uap air- membuat Bibit Siklon Tropis 95B berubah menjadi Siklon Tropis Senyar.
Alhasil curah hujan ekstrem tak dapat dihindarkan. Pada 24-25 November, curah hujan tertinggi tercatat di Sumut sebesar 229,7 milimeter dan Sumbar 154 milimeter. Kemudian pada 25-26 November, curah hujan tertinggi tercatat di Aceh sebesar 310,8 milimeter.
Pada 26-27 November, Aceh tercatat masih mengalami curah hujan ekstrem tertinggi sebesar 302 milimeter, diikuti Sumut 262 milimeter dan Sumbar 218 milimeter. Pada periode tersebut, curah hujan di tiga provinsi itu lebih tinggi 3-4 kali lipat dari kondisi normal.
“Biasanya memang intensitasnya cenderung ringan hingga lebat. Lebat itu berarti 50 hingga 100 milimeter,” ucapnya.
Siklon Tropis Senyar sedianya tidak hanya melintasi Indonesia, tetapi juga Sri Lanka, Thailand, dan Malaysia. Namun dari negara-negara tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban tewas terbanyak yang nyaris menyentuh 1.000 jiwa, diikuti Sri Lanka hampir 500 korban meninggal, Thailand nyaris 300 jiwa, dan Malaysia 3 orang tewas.
Hasmororini menilai dampak Siklon Tropis Senyar di Indonesia lebih besar disebabkan kondisi topografi maupun tata guna lahan yang kurang mendukung.
Diperparah Deforestasi
Selain cuaca, Kementerian Kehutanan menyebut bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera terjadi karena faktor perubahan geomorfologi daerah aliran sungai (DAS) dan kerusakan pada daerah tangkapan air.
Data Kemenhut mengidentifikasi area DAS di 3 provinsi yang dialiri banjir bandang memang cukup memprihatinkan. Di Aceh misalnya, deforestasi di hulu 31 DAS dalam kurun 2019-2024 mencapai 21.476 hektare atau hampir 2 kali lipat Kota Bogor.
Sementara di Sumut, dari 13 DAS yang dialiri banjir bandang, sekitar 9.424 hektare lahannya di hulu sudah gundul. Adapun di Sumbar, sekitar 1.821 hektare hutan di hulu 13 DAS telah dibabat.
Berdasarkan data Global Forest Watch (GFW), Aceh dan Sumbar masing-masing kehilangan 320 ribu hektare hutan sepanjang 2002-2024. Angka ini setara 5 kali lipat luas Jakarta. Sementara di Sumut angka deforestasinya lebih tinggi: 390 ribu hektare.
Deforestasi di Aceh tertinggi terjadi pada 2009 seluas 33 ribu hektare, Sumut pada 2009 seluas 41 ribu hektare, dan Sumbar pada 2017 seluas 22 ribu hektare.
Ironisnya dalam setahun terakhir atau 2024, menurut Madani Insight, ketiga daerah tersebut masuk 10 besar provinsi dengan deforestasi tertinggi di Indonesia. Aceh berada di posisi ke-5 dengan deforestasi 11 ribu hektare, Sumut posisi ke-8 seluas 6.879 hektare, dan Sumbar di posisi ke-10 seluas 6.724 hektare.
Masifnya deforestasi di tiga provinsi tersebut terpampang nyata saat bencana melanda. Batang kayu gelondongan ikut terbawa saat banjir bandang menerjang.
Setidaknya ada 3 lokasi yang ditemukan batang kayu gelondongan yakni Meureudu, Pidie Jaya, Aceh; Garoga, Tapanuli Selatan, Sumut; dan Pantai Parkit, Padang, Sumbar. Dari ketiga lokasi tersebut, pemandangan batang kayu gelondongan di Desa Garoga bisa dibilang yang paling parah.
Waldi, warga Desa Anggoli yang bertetangga dengan Desa Garoga, menyebut banjir yang membawa gelondongan kayu tak hanya terjadi tahun ini. Kondisi ini telah berlangsung selama 5 tahun terakhir. Tetapi gelondongan kayu yang hanyut terbawa banjir kali ini merupakan yang terparah.
“Ini pembuktian kalau di hulu sungai ada penebangan…Makin masif kehancurannya,” ucap Waldi.
Masinton Pasaribu mengungkap, selama 9 bulan menjabat, ia mendapati banyak perbukitan yang beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Modusnya: pemotongan kayu di kawasan hutan, meninggalkan log-log kayu, lalu menggantinya dengan tanaman sawit. Fenomena ini menurutnya terjadi di semua kecamatan di Tapteng.
“Statistik BPS saya lihat itu dari 2023 ke 2024 terjadi deforestasi (di Tapteng) yang sangat masif. Dari 16.000 hektare lebih menjadi 40.800-an,” kata Masinton.
Menggunakan citra satelit Google Earth dan Sentinel-2 L2A, kumparan menelusuri bukaan lahan di hulu DAS Garoga, Batang Toru dan daerah sekitar yang terdampak kayu gelondongan.
Hasilnya kumparan menemukan sekitar 30 titik bukaan lahan dengan luas bermacam-macam. Dua di antaranya masuk kawasan hutan lindung.
Bukaan lahan terbesar terpantau berada di Sibabangun, Tapanuli Tengah. Dari citra satelit, hutan di kawasan itu baru dibabat pada tahun ini dengan luas sekitar 263 hektare atau setara 370 lapangan sepak bola.
Sementara di hulu Meureudeu, Pidie Jaya, Aceh, ada sekitar 9 bukaan lahan yang terpantau dari citra satelit.
Adapun di hulu sungai yang bermuara di Pantai Parkit, Padang, Sumbar, tampak sekitar 8 titik bukaan lahan yang mayoritas berada di kawasan konservasi.
kumparan menunjukkan titik-titik bukaan lahan tersebut kepada Dirjen Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, usai rapat dengan Komisi IV DPR, Kamis (4/12). Dwi menyatakan akan mempelajari temuan itu.
Dwi pun menyebut belakangan memang ditemukan modus pencucian kayu ilegal dengan menumpang skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).
Pola modusnya beragam, dari manipulasi dokumen kepemilikan lahan, kayu dari luar areal PHAT ‘dititipkan’ menjadi seolah-olah berasal dari PHAT, hingga perluasan batas peta PHAT melampaui alas hak yang sah sehingga penebangan masuk ke kawasan hutan negara.
Sepanjang 2025, Kemenhut telah mengusut 5 kasus pencucian kayu ilegal di antaranya di Tapanuli Selatan, Aceh Tengah, dan Solok Sumbar. Sedangkan mengenai asal kayu yang terbawa banjir bandang apakah berasal dari modus serupa, Dwi masih mengusutnya. Yang pasti, Kemenhut sejauh ini telah menemukan indikasi pelanggaran pada 12 perusahaan di Sumut.
Prof Erizal Mukhtar, Kepala Laboratorium Ekologi Tumbuhan Universitas Andalas, meyakini kayu-kayu yang terlihat di Pantai Parkit, Padang, merupakan hasil pembalakan liar, bukan pohon tumbang terbawa arus. “Kalau pohon hanyut masih ada rantingnya, daunnya masih ada,” ucap Erizal pada kumparan, Jumat (5/12).
Erizal menyebut praktek illegal logging di Sumbar kerap terjadi di kawasan Limau Manis maupun Lubuk Minturun.
“Saya berapa kali melihat orang membawa kayu pakai truk-truk kecil, sudah dipotong-potong kecil. Dan itu dibiarkan saja oleh aparat keamanan,” kata dosen di Departemen Biologi FMIPA tersebut.
Sementara itu Pakar Ekologi & Konservasi Universitas Sumatera Utara, Onrizal, menyatakan sumber kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Garoga kemungkinan tidak berasal dari satu faktor. Ia menyebut bisa jadi kayu tersebut merupakan bekas pembukaan lahan yang dibiarkan begitu saja atau berasal dari longsor di hulu.
Mengenai temuan bukaan lahan sekitar 263 hektare pada tahun ini di hulu DAS Garoga, Onrizal menyebut bisa saja kayu-kayu gelondongan itu berasal dari sana. Apalagi topografi di daerah tersebut berupa lereng.
kumparan mencatat elevasi di bukaan lahan terbaru itu berkisar 518 mdpl sampai 682 mdpl. Sedangkan elevasi hulu sungai yang dekat bukaan lahan itu sekitar 224 mdpl dan titik terendahnya 43 mdpl
“Dia (kayu -red) akan masuk ke sana (sungai), terdorong oleh hujan yang sangat tinggi, kemudian topografinya juga kelerengan, pasti dia (kayu) akan terus ke bawah,” ucap Onrizal.
Besarnya kerusakan di Desa Garoga membuat warga setempat berharap agar penduduknya direlokasi. Lokasi Desa Garoga saat ini dinilai sudah tidak layak dibangun pedesaan karena telah menjadi perlintasan air sungai.
“Desanya sudah enggak layak lagi, sudah jadi lintasan sungai. Pasti akan terulang lagi,” ucap Waldi.
Sedangkan menurut Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, warga Garoga justru tetap berharap bisa tinggal di tempat semula. Warga Garoga, kata Irawan, juga meminta lintasan sungai baru yang terbentuk pascabanjir bandang dikembalikan lagi ke titik semula.
Atas permintaan tersebut, Irawan bersurat kepada Badan Geologi ESDM untuk meneliti apakah lokasi di Garoga masih aman untuk ditinggali atau tidak.
"Kami sedang meminta bantuan penelitian apakah itu (Desa Garoga -red) masih layak. Mereka (Badan Geologi) kami minta turun meneliti, supaya tidak ada keragu-raguan bagi kami," ucap Irawan.
Sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, pihaknya bersama Kemenhut tengah menyelidiki temuan kayu-kayu gelondongan saat banjir bandang, termasuk di Garoga. Hasil temuan sementara, sejumlah kayu yang terbawa banjir merupakan hasil gergaji mesin.
Adapun Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memutuskan menyetop sementara operasional 4 perusahaan di sekitar Tapanuli yang ditemukan banyak kayu gelondongan.
Keempatnya yakni PT Agincourt Resources yang mengelola tambang emas Martabe, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) selaku pengelola kebun sawit, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru, dan satu perusahaan yang tak disebut namanya.
kumparan telah meminta tanggapan ketiga perusahaan itu, namun hanya Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, yang menanggapi. Ia menyebut belum menerima surat resmi terkait penghentian operasional sementara. Sejauh ini perusahaannya baru menerima surat panggilan Ditjen Gakkum KLH untuk verifikasi data dan informasi.
“Saat ini kami masih fokus melanjutkan upaya tanggap bencana di wilayah terdampak di Tapanuli Selatan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait,” kata Katarina, Sabtu (6/12).
Dalam pernyataan terpisah, Agincourt menyebut banjir bandang dan gelondongan kayu berada di DAS Garoga, sedangkan perusahaan beroperasi di sekitar DAS Aek Pahu. Ketika banjir bandang terjadi, klaim Agincourt, tidak ditemukan aliran lumpur dan batang kayu yang intensif di Sungai Aek Pahu.
“Sehingga aktivitas PTAR di DAS Aek Pahu tidak berhubungan dengan bencana di Garoga,” tulis rilis Agincourt.
Masif Alih Fungsi Lahan Jadi Sawit
Onrizal menyatakan, bukaan lahan di bagian hulu sungai sudah terjadi lama, bahkan sejak ia meneliti hutan Batang Toru pada awal 2000. Ketika itu, masyarakat yang mayoritas pendatang membuka lahan untuk kebun karet.
Lalu sejak 2010 ke atas, sebagian di antara mereka berganti ke kebun sawit. Kondisi ini diamini Waldi. Ia menyebut warga berubah menanam sawit karena harga karet yang anjlok.
Penelusuran kumparan, pembukaan lahan sawit di badan sungai Garoga memang begitu mencolok. Luasnya bermacam-macam mulai dari 9 ribu m2 hingga 80 ribu m2. Padahal kebun sawit tak bisa maksimal menahan limpasan air seperti hutan alami ketika hujan besar.
“Karena (sawit) akarnya kecil, akar serabut, sama dengan pohon kelapa,” ucap Prof. Erizal.
Buktinya, sejumlah wilayah di Aceh yang dipenuhi oleh kebun sawit justru terendam oleh air banjir. Menurut Prof. Erizal, sebentar lagi pohon sawit yang terendam itu bakal busuk jika tak segera dikeringkan karena sawit tak bisa ditanam dalam air–meski tanaman itu sangat rakus air.
Menurut Erizal, idealnya 10% dari lahan konsesi untuk sawit diperuntukkan sebagai kawasan konservasi sehingga ada lahan khusus yang diperuntukkan untuk menyimpan dan menahan limpasan air sehingga tidak banjir.
Sayangnya alih fungsi lahan menjadi kebun sawit begitu masif di 3 provinsi terdampak bencana. Merujuk data BPS, pertumbuhan lahan sawit di Aceh meningkat 30,51% dari 360 ribu hektare pada 2011 menjadi 470 ribu hektare pada 2024.
Pertumbuhan tertinggi kedua ada di Sumbar sebesar 21%, dari semula 370 ribu hektare pada 2011 menjadi 448 ribu hektare di 2024. Lalu Sumut dengan laju pertumbuhan kebun sawit mencapai 16,6%. dari 1,16 juta menjadi 1,35 juta dalam kurun 2011-2024.
Jika merujuk data berbeda milik MapBiomas, jumlah lahan sawit yang tercatat di 3 provinsi itu jauh lebih tinggi. Seperti di Aceh, pada 1990-an luas hutan di sana mencapai 3,77 juta hektare dan kebun sawit hanya 62 ribu hektare. Kini luas hutan di Aceh menyusut jadi 3,39 juta hektare dan kebun sawit meluas hingga 628 ribu hektare atau setara 31 kali luas kota Depok.
Sementara di Sumut, luas hutan pada 1990-an mencapai 2,96 juta hektare dan kebun sawit baru seluas 546 ribu hektare. Kini luas hutan Sumut tersisa 2,46 juta hektare dan kebun sawit melebar hingga 2,11 juta hektare atau lebih dari dua kali lipat luas Provinsi Banten.
Adapun di Sumbar, luas hutan yang semula 2,75 juta hektare pada 1990-an, kini tersisa 2,4 juta hektare. Sedangkan kebun sawitnya bertambah luas dari hanya 42 ribu hektare menjadi 569 ribu hektare atau hampir dua kali lipat luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Terus menyusutnya luas hutan, kata Onrizal, perlu disikapi serius. Apalagi regulasi luas hutan minimal 30% dari luas DAS atau pulau di Pasal 18 ayat (2) UU No 41/1999 tentang Kehutanan telah dihapus dalam UU Cipta Kerja pada 2020 lalu.
Onrizal berpendapat regulasi batas minimal luas hutan perlu dihidupkan lagi. Sebab aturan itu dibutuhkan bagi daerah yang rawan bencana. Menhut Raja Juli Antoni pun sepakat jika aturan itu dikembalikan.
“Saya setuju kalau memang ada ruang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dan mengembalikan angka 30 persen minimum,” ucap Raja Juli saat rapat bersama Komisi IV DPR di Jakarta.
Mencegah luas hutan menyusut, Raja Juli memutuskan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Sedangkan untuk memperbaiki lahan kritis seluas 464 ribu hektare di tiga provinsi tersebut, Kemenhut telah menyiapkan anggaran senilai Rp 29 miliar.
Dana itu bakal digunakan untuk rehabilitasi DAS dengan skema reboisasi di dalam kawasan hutan dan skema kebun bibit rakyat pada area penggunaan lainnya (APL).
Erizal mengusulkan upaya reboisasi hutan lindung dilakukan dengan menanam pohon-pohon pionir terlebih dulu seperti sengon, jengkol, petai, manggis, rambutan, atau durian.
Tanaman-tanaman itu lebih cepat besar hanya dalam waktu 5 tahun, berfungsi menyuburkan tanah lantaran memiliki rhizobium, serta bisa sebagai naungan bagi tanaman klimaks (Dipterocarpaceae) seperti meranti.
“Dengan [tanaman] multipurpose masyarakat bisa menikmati, ada durian, mangga, duku, rambutan, petai, jengkol. Mereka (masyarakat) tidak mungkin menebang karena menikmati. Itu salah satu trik untuk reboisasi,” ucap Erizal,
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto meminta Menhut Raja Juli untuk menyetop permanen izin penebangan hutan, bukan sekadar moratorium. Ia meminta Raja Juli tak takut memproses hukum para pembabat hutan.
“Mau siapa kek itu di belakangnya, mau bintang-bintang kek, mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia…Siapa pun itu, kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak aja. Bapak enggak usah takut-takut. Kami di belakang Bapak,” tutup Titiek.