Blak-blakan Pemprov Jabar Buka Anggaran Operasional 4 Kantor KDM
15 September 2025 11:35 WIB
·
waktu baca 2 menit
Blak-blakan Pemprov Jabar Buka Anggaran Operasional 4 Kantor KDM
"Anggaran-anggaran tersebut tidak hanya digunakan di Gedung Pakuan Bandung yang saat ini dijadikan salah satu kantor wilayah kerja gubernur," kata Akhmad Taufiqurrahman.kumparanNEWS
PerbesarKepala Biro Administrasi dan Pimpinan (Adpim) Pemprov Jawa Barat (Jabar), Akhmad Taufiqurrahman, blak-blakan soal anggaran untuk tunjangan rumah jabatan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Ternyata, anggaran itu tadinya Rp 14 miliar per tahun, namun Dedi memangkasnya sehingga menjadi kurang dari Rp 13 miliar. Lalu digunakan untuk apa?
"Untuk gaji non-ASN teknis, makan-minum tamu, belanja bibit dan bunga, cenderamata tamu, ATK, cetakan, alat listrik, langganan listrik-air, perjalanan dinas tim, dan lain sebagainya," ujar Akhmad.
Nah, seluruhnya itu untuk menjalankan operasional 4 rumah jabatan yang oleh Dedi digunakan sebagai kantor, yakni:
"Anggaran-anggaran tersebut tidak hanya digunakan di Gedung Pakuan Bandung yang saat ini dijadikan salah satu kantor wilayah kerja gubernur, tapi juga digunakan untuk 4 kantor wilayah kerja gubernur lainnya," kata Akhmad.
Ia melanjutkan, "Untuk gubernur sendiri, sesuai arahan beliau sejak menjabat, tidak akan menggunakan Gedung Pakuan menjadi rumah dinas beliau. Beliau tetap tinggal di rumah kediaman pribadi di Lembur Pakuan Subang, dan segala kebutuhan rumah tangga tersebut ditanggung sendiri oleh beliau."
KDM Ingin Pangkas Anggaran Rumah Tangga
Sebenarnya, Dedi ingin memangkas anggaran rumah tangga tersebut, sebagaimana ia sampaikan saat rapat dengan Akhmad dan Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi (namanya sama), awal September 2025.
"Yang lain selain perjalanan dinas, apa yang bisa digeser?" kata pria yang akrab disapa KDM atau Kang Dedi Mulyadi itu.
Dedi Kepala Bappeda kemudian menyebutkan ada anggaran natura, yaitu makan-minum hingga peralatan kebersihan, itu untuk 5 kantor gubernur.
Tadinya, anggaran tersebut selama empat bulan (September-Desember 2025) adalah Rp 1,281 miliar. KDM memangkasnya menjadi 1,225 miliar.
"1,225 (miliar rupiah) saja enggak apa-apa karena itu bukan untuk saya (melainkan) untuk pemeliharaan kantor," ujar KDM.