Di Tengah Konflik, Junta Myanmar Lanjutkan Pemilu
11 Januari 2026 12:44 WIB
·
waktu baca 2 menit
Di Tengah Konflik, Junta Myanmar Lanjutkan Pemilu
Militer Myanmar kembali menggelar pemungutan suara pada Minggu (11/1) dalam fase kedua pemilu yang dijalankan junta. kumparanNEWS
PerbesarMiliter Myanmar kembali menggelar pemungutan suara pada Minggu (11/1) dalam fase kedua pemilu yang dijalankan junta. Pemilihan ini dinilai kelompok pemantau demokrasi sebagai upaya militer mempertahankan kekuasaan lewat kedok pemerintahan sipil.
Tempat pemungutan suara dibuka sejak pukul 06.00 pagi di Kawhmu, wilayah yang sebelumnya merupakan daerah pemilihan Aung San Suu Kyi, sekitar 25 kilometer selatan Yangon. Sejumlah warga tetap menggunakan hak pilihnya, meski konflik dan ketidakpastian masih berlangsung, demikian seperti dilansir AFP.
“Kami tahu masalahnya banyak dan tidak akan langsung selesai. Tapi kami harus melangkah sedikit demi sedikit demi generasi mendatang,” kata Than Than Sint (54), seorang petani, usai mencoblos.
“Saya pikir keadaan akan lebih baik setelah pemilu,” tambahnya.
Junta militer berjanji pemilu tiga tahap yang berakhir 25 Januari 2026 akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Namun, pada fase pertama bulan lalu, partai yang dinilai sebagai proksi militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) memenangi hampir 90 persen kursi DPR.
Dengan Suu Kyi dipenjara dan partainya, Liga Demokrasi Nasional (NLD), dibubarkan, para pengamat menilai pemilu ini telah direkayasa. “Hasilnya hanya ada di mulut militer,” kata seorang warga Yangon kepada AFP.
“Pemilu ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluar dari penderitaan,” ujarnya.
Pemungutan suara juga tidak digelar di sejumlah wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Militer menuduh kelompok tersebut melakukan serangan drone dan roket selama fase pertama pemilu, yang menewaskan lima orang.
Pakar HAM PBB, Tom Andrews menyebut pemilu ini sebagai upaya menciptakan legitimasi palsu. “Junta merekayasa pemilu untuk memastikan kemenangan partai proksinya dan mengokohkan dominasi militer,” ujarnya.
Di tengah proses pemilu, lebih dari 22 ribu tahanan politik masih ditahan, sementara ratusan orang diburu dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara karena memprotes pemilu. Konflik bersenjata yang pecah sejak kudeta 2021 diperkirakan telah menewaskan sekitar 90 ribu orang.