Dipanggil Menteri saat Rapat Komisi VIII, Gus Irfan: Terserah Bapak Presiden
27 Agustus 2025 18:10 WIB
·
waktu baca 2 menit
Dipanggil Menteri saat Rapat Komisi VIII, Gus Irfan: Terserah Bapak Presiden
Dipanggil sebagai menteri, Gus Irfan tetap rendah hati dan menyebut semua keputusan penunjukkan menteri itu berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. kumparanNEWS
PerbesarKepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan dipanggil 'menteri' saat menghadiri rapat di Komisi VIII DPR.
Menanggapi hal tersebut, Gus Irfan mengaku menyerahkan semua keputusan kepada presiden, apakah ia akan ditunjuk jadi menteri untuk memimpin BP Haji yang berubah nomenklaturnya jadi setingkat kementerian.
“Itu terserah di Bapak Presiden kita, apakah siapa yang akan jadi pemimpin di Kementerian Haji yang baru ini terserah kepada beliau,” kata Gus Irfan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8).
“Kami sebagai pelaksanaannya manut saja, ditugaskan siap, tidak ditugaskan tidak siap. Itu memang prinsip kami,” imbuhnya.
Meski masih dalam nomenklatur BP Haji, Gus Irfan mengatakan sejumlah persiapan pun sudah mulai dilakukan. Misalnya saja pembayaran masyair.
“Kemarin kita sudah mulai membayar masyair, tenda dan paket Arafah, Mina. Kemudian nanti akan diikuti agenda lain yang jauh lebih awal, berbeda dengan tahun kemarin yang mepet harinya,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Gus Irfan juga mengatakan dalam penyelenggaraan haji ke depan, catatan-catatan dari Kementerian Agama maupun dari DPR akan ia tampung untuk diperbaiki dalam pelaksanaan ibadah Haji 2026 mendatang.
“Yang paling penting adalah koordinasi baik koordinasi antara kita di sini dengan DPR, maupun dan terutama koordinasi dengan pemerintah Saudi dalam hal ini Kementerian Haji,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, setelah RUU Haji disahkan dan diundangkan, struktur baru pelayanan haji akan berubah. Dia bahkan menyebut Kepala BP Haji Gus Irfan akan jadi menteri haji.
"Segera menteri agama tidak lagi mengurusi urusan haji, betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama, sudah tepat menjadi KH Nasaruddin Umar," tutur dia dalam rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8).
"Dan tentu nanti Gus Irfan tidak lagi kepala badan, jadi menteri haji. Dan pasal-pasal tentang itu sudah diputuskan," ujar dia.