DPRD DKI Sepakat Evaluasi Tunjangan Rumah hingga Gaji Anggota
4 September 2025 14:24 WIB
·
waktu baca 3 menit
DPRD DKI Sepakat Evaluasi Tunjangan Rumah hingga Gaji Anggota
“Terkait tunjangan dan gaji kita, kita sepakat untuk dievaluasi. Disesuaikan dengan situasi hari ini," ujar Basri Baco.kumparanNEWS
PerbesarPimpinan DPRD DKI Jakarta menerima perwakilan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) untuk berdiskusi di ruang protokol Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (4/9).
Pertemuan ini berlangsung saat aksi demo mahasiswa di depan gedung DPRD berlangsung. Demo itu menyoroti besarnya tunjangan anggota DPRD dan mendesak untuk mengaudit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menjabarkan tuntutannya secara langsung kepada pimpinan DPRD DKI, yakni pengurangan tunjangan anggota dewan dan audit menyeluruh BUMD, termasuk Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.
Mereka diterima oleh para Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, di antaranya ada Basri Baco, Ima Mahdiah, Wibi Andrino, dan Rany Mauliani.
“Yang pertama, kami juga prihatin dengan apa yang terjadi hari ini dan kami juga berusaha memahami bahwa hari ini rakyat tuntutannya adalah agar wakil rakyat lebih merakyat, dan memang prihatin terhadap situasi kondisi ekonomi dan lain-lain,” kata Baco di hadapan perwakilan mahasiswa.
Ia menegaskan komitmen DPRD untuk menyesuaikan hak keuangan mereka dengan kondisi terkini. Ia menyebut, tunjangan dan gaji pimpinan serta anggota DPRD DKI akan dievaluasi.
“Terkait tunjangan dan gaji kita, kita sepakat untuk dievaluasi. Disesuaikan dengan situasi hari ini. Nggak apa-apa memang begitu tugas kita,” ujar Baco.
“Karena tugas memang salah satunya dalam melayani rakyat. Karena kita ada di sini karena rakyat juga. Kalau kita nggak dipilih oleh rakyat nggak mungkin kita duduk di sini,” lanjutnya.
Dalam aksinya di depan gedung DPRD DKI, mahasiswa menyoroti dua hal. Pertama, mereka meminta evaluasi gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta agar lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Raden Gusti Arief Yulifard, menyatakan pihaknya terbuka untuk evaluasi.
“Seperti yang disampaikan pimpinan, kami siap melakukan evaluasi dengan prinsip transparansi. Dan sejujurnya, Apa yang kami terima sebagai dewan pada akhirnya juga harus kembali untuk memenuhi aspirasi masyarakat,” ujar Gusti Arief.
Kedua, mahasiswa mendesak adanya audit menyeluruh terhadap BUMD DKI Jakarta agar tidak hanya mengejar profit, tetapi benar-benar memberikan pelayanan maksimal kepada warga. Gusti Arief menegaskan, DPRD akan mengawal penuh jalannya pengawasan BUMD.
“Kami setuju bahwa BUMD jangan sampai hanya jadi mesin pencetak keuntungan. Tugas utamanya adalah melayani warga. Karena itu, DPRD akan memastikan audit berjalan bersih, tanpa permainan yang merugikan rakyat, transparansi keuangan adalah wajib," ucapnya.
Pertemuan tersebut, ucap dia, menjadi bukti ruang demokrasi di Jakarta tetap terjaga. Aspirasi mahasiswa tak hanya diterima, tetapi ditindaklanjuti dengan komitmen DPRD membuka pintu dialog seluas-luasnya demi kebijakan publik yang berpihak pada warga DKI Jakarta.
“Inilah bagian dari demokrasi kita, suara rakyat adalah amanah yang wajib kita jaga, dan kami tidak anti terhadap kritikan maupun pengawasan rakyat,” jelasnya.
Sebelumnya, polemik tunjangan rumah DPR RI yang dihentikan mulai 31 Agustus 2025 kembali menyeret perhatian publik pada tunjangan serupa di tingkat daerah.
Di Jakarta, anggota dan pimpinan DPRD juga dianggarkan tunjangan perumahan. Besarannya antara pimpinan parlemen dan anggota berbeda.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jakarta Nomor 415 Tahun 2022, besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD ditetapkan sebesar Rp 78,8 juta per bulan termasuk pajak. Sementara bagi anggota DPRD, tunjangan perumahan yang diberikan sebesar Rp 70,4 juta per bulan.