Gubernur Aceh Pastikan Kondisi Aceh Aman Damai Pasca Pengembalian Empat Pulau
18 Juni 2025 2:03 WIB
·
waktu baca 2 menit
Gubernur Aceh Pastikan Kondisi Aceh Aman Damai Pasca Pengembalian Empat Pulau
Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Ketua DPR Aceh menyambangi rumah Wapres RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, usai pemerintah memutuskan 4 pulau yang dalam sengketa tetap milik Aceh.kumparanNEWS
PerbesarGubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang juga dikenal dengan Mualem menemui Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla di rumah pribadinya di Jalan Brawijaya, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, Selasa, (17/6).
Mualem tiba menyusul Wali Nanggroe ke-IX Teungku Malik Mahmud Al-Haythar yang digelar pada pukul 21.50-22.30 WIB tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Mualem memastikan bahwa saat ini kondisi aman dan damai pasca pengembalian empat pulau yang sempat jadi sengketa dengan provinsi Sumatera Utara ke Aceh.
"Saat ini aman dan damai. Tak ada cekcok, itu yang kita harapkan," kata Mualem kepada wartawan usai bertemu Jusuf Kalla.
"Masyarakat juga semua sudah pulang mereka yang berbuat mendukung," imbuhnya.
Mualem juga menyinggung rencana pemerintah Aceh pasca pengembalian empat pulau tersebut. Hal itu terkait dengan potensi kandungan migas yang terdapat di empat pulau itu.
"(Terkait potensi migas) Agaknya seperti itu, mungkin. feeling kita gitu," ujar Mualem lagi.
Ketika ditanya soal Jusuf Kalla, Mualem menyebutnya sebagai bapak perdamaian.
"(Beliau) Bapak kami lah, bapak perdamaian," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan 4 pulau itu sah milik Pemprov Aceh. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Mensesneg Prasetyo Hadi di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).
Prasetyo mengatakan pemerintah sudah menggelar rapat terbatas membahas sengketa polemik 4 pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
"Rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh," kata Prasetyo.
Prasetyo mengatakan, berdasarkan dokumen dan data pendukung telah diambil keputusan. Pemerintah mengambil keputusan 4 pulau tersebut sah milik Pemprov Aceh.