Jaksa Agung: Ada Temuan Bencana di Sumatera Dipengaruhi Alih Fungsi Lahan Masif
24 Desember 2025 19:01 WIB
·
waktu baca 2 menit
Jaksa Agung: Ada Temuan Bencana di Sumatera Dipengaruhi Alih Fungsi Lahan Masif
Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Satgas PKH, telah melakukan identifikasi terhadap sejumlah perusahaan yang diduga turut menyebabkan banjir di Sumatera.kumparanNEWS
PerbesarJaksa Agung, ST Burhanuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), telah melakukan identifikasi terhadap sejumlah perusahaan yang diduga turut menyebabkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Burhanuddin menyebut, Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang berada di tiga provinsi tersebut.
Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam acara penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara, di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12).
"Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di tiga provinsi tersebut," ujar Burhanuddin.
Berdasarkan hasil klarifikasi, kata dia, ditemukan bahwa bencana banjir dan longsor tersebut bukan hanya sekadar fenomena alam biasa.
"Sehingga, dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang, aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrem, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Burhanuddin menekankan bahwa pihaknya bersama Satgas PKH pun merekomendasikan agar melanjutkan proses investigasi terhadap seluruh subjek hukum yang diduga berkontribusi terhadap bencana tersebut.
"Rekomendasi Satgas PKH menyikapi hal tersebut yakni melanjutkan proses investigasi terhadap seluruh subjek hukum yang dicurigai baik di Sumut, Aceh, maupun Sumbar yang melibatkan seluruh stakeholder, Satgas PKH, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Polri," ucap Burhanuddin.
"Guna menyelamatkan langkah menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan percepatan penuntasan kasus secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.