KBRI Yangon Upayakan Pemulangan 144 WNI Korban TPPO dari Myanmar
1 November 2025 19:29 WIB
·
waktu baca 2 menit
KBRI Yangon Upayakan Pemulangan 144 WNI Korban TPPO dari Myanmar
KBRI Yangon mengupayakan pemulangan 144 WNI korban dugaan perdagangan orang dan eksploitasi di Myawaddy, Myanmar, dengan koordinasi bersama otoritas setempat.kumparanNEWS
PerbesarKedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon tengah mengupayakan pelindungan terhadap 144 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi di kawasan Myawaddy, Negara Bagian Kayin, Myanmar.
Berdasarkan siaran pers yang dirilis hari ini (1/11), KBRI Yangon telah berhasil berkomunikasi dengan 144 WNI di tiga lokasi berbeda.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 orang diketahui sudah berada di wilayah aman di luar pusat aktivitas daring ilegal, 45 orang berada di lokasi Gate 25, dan 45 orang lainnya di Gate UK999. KBRI juga telah memperoleh data yang memuat nama dan paspor mereka.
Selain itu, diketahui bahwa masih terdapat 58 WNI di lokasi keempat yang hingga kini belum dapat menyerahkan data identitas dan dokumen perjalanan ke KBRI. Pihak KBRI menyebut, pendekatan persuasif terus dilakukan agar seluruh data dapat segera dilengkapi sebelum proses pemulangan dimulai.
Kemlu menyebut, data lengkap yang telah terkumpul akan segera disampaikan secara resmi kepada otoritas Myanmar sebagai dasar permohonan pemindahan 90 dari 144 WNI tersebut ke lokasi aman, serta pengajuan penerbitan izin keluar (exit permit) bagi seluruh WNI.
“Bagi WNI yang tidak memiliki paspor, KBRI akan menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk mendukung proses pemulangan,” demikian tertulis dalam siaran pers.
Setelah izin keluar diterbitkan, para WNI akan dipindahkan melalui jalur perbatasan Myawaddy–Mae Sot, yang menjadi penghubung antara Myanmar dan Thailand.
KBRI Yangon menyatakan akan terus berkoordinasi dengan otoritas Myanmar, yang selama ini mendukung dan memastikan proses pemulangan WNI berjalan aman. Pihak KBRI menegaskan, “Keamanan dan keselamatan para WNI menjadi prioritas utama.”