Ketua Fraksi Golkar MPR Minta Anggaran Pendidikan dan Kedinasan Dipisah
8 Agustus 2025 18:35 WIB
·
waktu baca 3 menit
Ketua Fraksi Golkar MPR Minta Anggaran Pendidikan dan Kedinasan Dipisah
Saat ini anggaran pendidikan kedinasan digabung dengan anggaran pendidikan umum.kumparanNEWS
PerbesarKetua Fraksi Golkar MPR RI, Melachias Markus Mekeng, mengusulkan agar anggaran pendidikan dan pendidikan kedinasan dipisah. Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan terlalu berat untuk kedinasan yang jumlah pesertanya sedikit.
Amanat konstitusi, minimal 20 persen alokasi APBN dan APBD harus dialokasikan untuk pendidikan. Mekeng menilai, alokasi anggaran pendidikan kini malah tak condong untuk pendidikan umum yang jumlah pesertanya sangat banyak.
“Tahun 2025, anggaran pendidikan kita Rp 724 triliun. Mungkin bisa dibuka, ya. Rp 724 triliun, itu ke mana saja? Setelah saya melakukan searching, anggaran untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi hanya Rp 91,4 triliun. Terus, ada anggaran kedinasan. Anggaran Rp 91,4 triliun itu digunakan untuk 64 juta siswa,” ucap Mekeng di dalam Sarasehan Pendidikan Fraksi Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (8/8).
Politikus asal Maumere, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini pun meminta agar pemerintah memisahkan anggaran pendidikan dengan pendidikan kedinasan. Menteri Keuangan, kata dia, harusnya bisa melihat lagi pos anggaran yang ada.
“Ini yang menurut hemat saya harus kita, harus kita angkat isu ini agar Presiden Prabowo mendengarkan tentang pendidikan, situasi pendidikan kita. Saya tidak against terhadap kedinasan. Kedinasan silakan saja dilakukan. Tapi tidak mengambil anggaran dari pendidikan ini,” ucap Mekeng.
“Menteri Keuangan harus mengalokasikan anggaran kedinasan dari pendapatan yang lain. Bukan mengambil dari porsi pendidikan,” tambah Mekeng.
Sekilas Pendidikan Kedinasan
Pendidikan/sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mencetak calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten di bidangnya.
Keunggulan utama sekolah kedinasan antara lain:
Ikatan Dinas: Lulusannya memiliki peluang besar untuk langsung diangkat menjadi PNS atau aparatur negara sesuai dengan instansi yang menaunginya.
Gratis Biaya Kuliah: Sebagian besar sekolah kedinasan membebaskan biaya pendidikan bagi mahasiswanya, bahkan beberapa menyediakan uang saku.
Contoh sekolah kedinasan yang populer antara lain STAN di bawah Kemenkeu dan IPDN di bawah Kemendagri.
Honor Guru dan Sekolah Tak Punya Toilet
Dalam kesempatan itu, Mekeng lalu mengungkap beberapa masalah yang ia temukan di lapangan seputar dengan pendidikan. Mulai dari gaji guru yang rendah dan sekolah tak punya toilet.
“Saya masih mendengarkan ada guru honor dibayar hanya Rp 250 ribu per bulan dan sampai ada tunggakan sembilan bulan. Ini membuat hati saya gelisah,” ucap Mekeng.
“Bahkan ada sekolah yang muridnya 500 orang yang saya temui, tidak mempunyai toilet. Saya tanya kepada siswa yang wanita, kalian kalau mau ke toilet bagaimana? Kami lari ke rumah penduduk,” tambah dia.