Kinerja Menteri Kabinet Prabowo Beda di 7 Lembaga Survei, Kenapa Bisa?
22 Oktober 2025 12:20 WIB
·
waktu baca 11 menit
Kinerja Menteri Kabinet Prabowo Beda di 7 Lembaga Survei, Kenapa Bisa?
Mengapa hasil survei setahun kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berbeda-beda?kumparanNEWS
PerbesarSejumlah lembaga survei merilis penilaian kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang jatuh pada 20 Oktober 2025 lalu. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah kinerja para menteri di kabinet Prabowo di mata publik. Menariknya, tiap lembaga survei menghasilkan daftar menteri dengan kinerja terbaik yang berbeda satu sama lain.
Berdasarkan catatan kumparan, paling tidak ada tujuh lembaga yang merilis kinerja para pembantu presiden tersebut. Mereka adalah CELIOS, IndoStrategi, SPIN, Poltracking, Indo Survei and Consulting, Indeks Politica Indonesia, dan Indonesia Political Opinion.
Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN), misalnya, menempatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto di posisi ketiga dengan tingkat kepuasan kinerja 66,9 persen. Di antara enam lembaga survei lain, hanya SPIN yang memasukkan nama Yandri dalam 10 besar menteri dengan kinerja terbaik.
Bila merujuk pada survei yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), nama Yandri justru berada di posisi ke-15 sebagai salah satu menteri dengan kinerja terburuk.
Sama seperti Yandri, nama Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga hanya muncul di satu lembaga survei. Menurut survei yang dilakukan Indeks Politica Indonesia, Bahlil berada di urutan ke-9 sebagai menteri dengan kinerja terbaik.
Menteri yang nyaris konsisten berada di posisi 10 besar menurut berbagai lembaga survei adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu'ti. Nama Mu'ti menurut IndoStrategi dan SPIN berada di urutan pertama sebagai menteri dengan kinerja terbaik.
Sementara itu, CELIOS menempatkan Mu'ti di urutan ke-3. Lalu Indo Survei and Consulting menempatkan kader Muhammadiyah itu di urutan ke-7. Menariknya, Poltracking, Indeks Politica Indonesia, serta IPO sama sekali tidak memasukkan Mu'ti dalam 10 besar menteri terbaik.
Gambaran pemeringkatan menteri kabinet Prabowo-Gibran dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Sebagai catatan, daftar menteri terbaik dari CELIOS di tabel ini adalah survei versi masyarakat. Sebab, CELIOS juga punya pemeringkatan versi expert (jurnalis) yang hasilnya tak begitu jauh berbeda.
Yang Merilis Survei Bukan Anggota Persepi
kumparan menghubungi Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Djayadi Hanan, untuk menanyakan kenapa setiap lembaga survei menghasilkan pemeringkatan kinerja menteri yang berbeda satu sama lain. Terlebih, objek penelitiannya sama-sama masyarakat dan dilakukan dalam rentang yang sama pula, yaitu Oktober 2025.
Menurut Djayadi, 7 lembaga survei yang merilis kinerja menteri di satu tahun pemerintahan Prabowo bukanlah anggota Persepi. Oleh sebab itu, kata dia, dirinya enggan berkomentar. Djajadi sendiri menyebut keanggotaan Persepi bersifat sukarela.
"Saya hanya mau komentar kalau terkait Persepi saja. Yang di luar Persepi kami enggak punya informasinya," kata Djayadi saat dihubungi kumparan, Selasa (21/10).
Persepi sendiri merupakan organisasi profesi yang menaungi lembaga-lembaga survei di Indonesia. Didirikan untuk menjaga standar etik, transparansi, dan kualitas metodologi riset opini publik. Persepi berperan memastikan agar survei yang dilakukan anggotanya memenuhi prinsip ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mungkinkah Hasil Survei Berbeda?
Peneliti Politik Universitas Katolik Atma Jaya, Yoes C. Kenawas, menilai perbedaan hasil survei merupakan hal yang wajar. Ia menjelaskan, perbedaan bisa muncul karena banyak faktor, mulai dari cakupan wilayah, jumlah responden, hingga redaksi pertanyaan yang digunakan dalam survei.
"Ada yang menggunakan skala misalkan sangat buruk, buruk, baik, sangat baik, itu saja sudah bisa menimbulkan hasil yang berbeda dibandingkan mereka yang menanyakan dengan skala misalkan sangat tidak puas, cukup atau kurang puas, terus cukup puas dan kemudian sangat puas.” kata Yowes saat dihubungi terpisah.
Meski perbedaan itu wajar secara metodologis, kata Yoes, potensi manipulasi hasil survei tetap ada. Karena itu, lanjutnya, kredibilitas lembaga survei menjadi hal penting untuk diperhatikan publik.
"Kemungkinan adanya hasil survei dimodifikasi sesuai keinginan ya itu mungkin itu akan selalu ada. Tergantung lagi-lagi kepada kredibilitas lembaga survei yang menyelenggarakan surveinya. Misalnya, lembaga survei itu tidak tergabung dalam Persepi dan ada kecurigaan itu bisa dicek oleh dewan etik Persepi, diperiksa metodologinya, diperiksa surveinya, pengambilan kesimpulannya dan lain-lain," ujarnya.
Sementara itu, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana juga menyebut perbedaan hasil survei merupakan hal yang lumrah terjadi. Semua tergantung apa metodologi yang digunakan.
“Ya sebuah survei itu pasti akan beda hasilnya karena metodologinya bisa berbeda, jumlah respondennya berbeda, cara acak atau ambil sampelnya juga kita tidak tahu apakah sama atau beda,” terangnya saat dihubungi kumparan,.
Meski begitu, Aditya enggan mengomentari hasil tujuh lembaga survei tersebut. Sebab, kata dia, dirinya belum melihat metodologi maupun hasil dari lembaga-lembaga survei tersebut.
"Saya tidak bisa menilai dan menjawab apabila saya tidak punya informasi data menyangkut hal tersebut," ungkap dia.
Penjelasan Lembaga Survei yang Merilis Kinerja Menteri
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menyampaikan temuan kinerja menteri yang dikeluarkan IndoStrategi bukan sekadar survei. Ia menyebut hasilnya sebagai hasil riset. Sebab, kata dia, IndoStrategi menggunakan responden "terdidik".
"Jadi begini, kami itu sebetulnya tidak melakukan survei semata, tapi lebih dari sekadar survei. Jadi kami menyebut sebagai riset gitu ya. Jadi judulnya adalah riset kinerja 1 tahun kabinet merah putih Prabowo-Gibran, gitu," jelas Ali kepada kumparan, Selasa (21/10).
"Nah, kami itu tidak memakai survei seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain, karena kami memakai pendekatan kualitatif yaitu kami menentukan responden sesuai dengan kriteria yang kami inginkan dengan responden terdidik," sambungnya.
Responden terdidik yang dimaksud IndoStrategi adalah responden dengan pendidikan minimal S1 dan sudah bekerja, lulusan S2 dan S3.
"Bahkan ketika menjawab pertanyaan itu, kami berikan kesempatan kepada mereka untuk membuka dokumen, membaca berita, atau mencari informasi. Sehingga ketika mereka memutuskan untuk memberikan penilaian atau scoring, itu sudah berdasarkan data yang dimiliki," kata Ali.
Penelitian kualitatif yang digunakan IndoStrategi adalah dengan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) dengan objek penelitian soal program prioritas pemerintah dan program prioritas setiap kementerian, serta isu-isu umum seperti keamanan, stabilitas politik, harga pangan, investasi, dan lapangan kerja.
"Narasumber kami dalam FGD itu dari berbagai profesi. Mulai dari dosen, aktivis LSM, PNS, pengusaha, dan juag wartawan. Pendanaan riset ini juga mandiri dengan budget minimalis," jelas Ali.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga menjelaskan soal metode penelitian yang digunakan IPO. Dalam survei IPO, Purbaya Yudhi Sadewa, Teddy Indra Wijaya, Sugiono, Zulkifli Hasan, Erick Thohir masuk dalam lima besar sebagai menteri dengan kinerja terbaik.
"Secara prinsip metode yang digunakan IPO sama dengan lembaga lain, sistem acak, obyektif, dan proporsional terbuka, sebaran sampel juga ditentukan sesuai dengan besaran populasi di masing-masing provinsi," jelas Dedi.
Dedi juga memastikan bahwa metode survei yang dilakukannya tidak dimodifikasi untuk kepentingan tertentu Menurut Dedi, modifikasi hasil survei adalah tindak kriminal.
"Metode survei tidak dapat dimodifikasi untuk menentukan hasil, jika ada yang memodifikasi, maka dipastikan itu kriminal. Yang dapat dimodifikasi hanya soal teknis wawancara, ini sekadar soal persuasi surveyor agar mendapat jawaban yang luas, tidak kaku dan banyak tidak tahunya, sisanya tidak dapat dimodifikasi," katanya.
Selain itu, Dedi juga memberikan informasi mengenai dana survei IPO. Ia mengaku IPO telah menghabiskan lebih dari Rp 400 juta untuk hasil riset setahun kepemimpinan Prabowo-Gibran ini.
"Dana survei IPO selama ini dari dana hibah untuk kebutuhan riset, juga dari pendanaan mandiri, skala survei tatap muka nasional bisa menghabiskan lebih dari 400 juta rupiah," ujar Dedi.
Survei CELIOS
CELIOS merilis survei berjudul “Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Survei ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni Survei Expert Judgment dengan panel jurnalis dan Survei Masyarakat Umum. Ada 120 jurnalis dari 60 lembaga pers dan 1.338 responden nasional yang terlibat dalam survei ini.
Teknik sampling perpaduan antara purposive sampling untuk panel jurnalis dan targeted digital sampling menggunakan iklan di Facebook dan Instagram sekaligus pembobotan demografis untuk responden nasional. Survei dilakukan 30 September - 17 Oktober 2025.
CELIOS memberi nilai akhir tiga dari sepuluh dalam rapor yang mereka rilis, Prabowo dapat nilai tiga dan Gibran Rakabuming Raka dapat nilai dua. TNI mendapatkan nilai tiga dan Polri dapat nilai dua.
Survei tersebut juga menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo turun, 36 persen responden yang memilih Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 mengaku tidak memilih lagi pasangan tersebut di pemilu mendatang.
Untuk kinerja menteri berdasarkan Survei Masyarakat Umum, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai sebagai menteri dengan kinerja terbaik dalam setahun dengan skor 1042, disusul Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan skor 470, dan Abdul Mu'ti dengan skor 287.
Sedangkan menteri dengan kinerja terburuk dalam setahun yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan skor -1320, Menteri HAM Natalius Pigai dengan skor -346, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan skor -253.
Survei IndoStrategi
Selanjutnya ada laporan riset berjudul “Kinerja Satu Tahun Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran 2025” dari IndoStrategi Research Intelligence. Laporan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Riset dilakukan pada September - Oktober 2025 dengan 424 responden terdidik dengan kriteria tertentu.
Berbeda dengan lembaga lain, IndoStrategi menggunakan purposive sampling dengan pertanyaan tertutup dan terbuka, ditambah forum diskusi dengan ahli. Hasil survei ditampilkan dengan skala 5.
Temuan riset ini menunjukkan kinerja pemerintah Prabowo-Gibran termasuk kategori “sedang” dengan skor rata-rata 3,07 dengan skor tertinggi soal pemberantasan korupsi dan skor paling rendah pada penciptaan lapangan pekerjaan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin Abdul Mu'ti jadi kementerian dengan skor teratas yakni 3,35, disusul Kementerian Luar Negeri dengan skor (3,32), dan Kementerian Agama dengan skor (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), dan Kementerian Pertanian (3,21).
Survei Poltracking
Ketiga, Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional berjudul “Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintah Prabowo-Gibran. Survei ini dilaksanakan pada 3-10 Oktober 2025 dengan 1220 responden.
Teknik sampling yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen, pengumpulan data dengan wawancara tatap muka langsung dengan responden.
Hasilnya, 78,1 persen publik mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sedangkan sisanya, 19,3 persen mengaku tidak puas.
Faktor-faktor yang mendorong kepuasan publik antara lain kepemimpinan tegas dan berwibawa, bantuan pemerintah tepat sasaran, pencegahan atau pemberantasan korupsi, dan kinerja yang terbukti. Sedangkan ketidakpuasan disebabkan ekonomi belum stabil, bantuan tidak tepat sasaran, kasus korupsi, dan harga kebutuhan pokok mahal.
Menteri Agama Nasaruddin Umar jadi pejabat kabinet terbaik versi Poltracking, publik yang merasa puas atas kinerja sebanyak 65,7 persen. Selanjutnya ada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir 63,5 persen, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 61,2 persen, AHY 61 persen, dan Panglima TNI Agus Subiyanto 60,2 persen.
Survei ISC
Indo Survey and Consulting juga meluncurkan hasil survei kepuasan atas kinerja Prabowo-Gibran selama setahun. Survei dilakukan pada September 2025 dengan 1.200 responden usia di atas 17 tahun, sedangkan margin of error survei ini kurang lebih 2,8 persen.
Hasilnya, ada 12 pejabat kabinet dengan skor kepuasan publik di atas 70 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa nomor satu, mendapatkan skor 85 persen, disusul Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 83 persen.
Ada pula Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar 82 persen, Sjafrie Sjamsoeddin 80 persen, dan Sugiono 79 persen.
Survei SPIN
Strategic and Political Insight Network (SPIN) merilis “Laporan Survei Evaluasi Publik Atas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih 2025” dari survei yang dilakukan 1-9 Oktober 2025 dengan 1.600 responden minimal usia 17 tahun.
Teknik pengambilan sampel dengan multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,45 persen. Pengambilan data melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur (structured interview).
Hasil survei SPIN menunjukkan, 64,6 persen responden merasa keadaan politik nasional saat ini dalam keadaan baik dan 73,4 persen merasa optimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia di satu tahun mendatang.
Selain itu, 87,2 persen responden mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada di wilayahnya.
Soal kinerja menteri teknis, Abdul Mu’ti jadi menteri yang dianggap memiliki kinerja paling baik, 67,5 persen puas terhadap kinerjanya.
Ada Amran Sulaiman dengan kepuasan publik 67,3 persen, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 66,9 persen, Sjafrie Sjamsoeddin 66,5 persen, dan Nasaruddin Umar 66,1 persen.
Sedangkan yang paling bawah ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai 41,5 persen puas, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni 41 persen, dan Menteri Pariwisata Widyanti Putri 40,5 persen.
Survei Indeks Politica
Survei Indeks Politica Indonesia (IPI) dilakukan 5-12 Oktober 2025 kepada 1.220 responden, margin of error kurang lebih 3 persen dengan metode multistage random sampling.
Hasil survei IPI menunjukkan pejabat kabinet dengan tingkat kepuasan publik tertinggi adalah Andi Amran Sulaiman dengan skor 4,8 persen, disusul Sjafrie Sjamsoeddin 4,3 persen, Sugiono 4,2 persen, Purbaya Yudhi Sadewa 4,10%, dan Teddy Indra Wijaya 4%.
Survei Indonesia Political Opinion (IPO)
Berdasarkan hasil survei dari Indonesia Political Opinion (IPO), tingkat kepercayaan publik pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto cukup tinggi mencapai 81 persen.
Metode survei yang dilakukan adalah dengan menggunakan Primary Sampling Unit (PSU) pada sejumlah kelurahan/desa untuk menjadi sampel. Responden yang memenuhi syarat berusia paling rendah 17 tahun atau sudah menikah, pemilihan dilakukan secara acak dengan pembagian responden laki-laki dan perempuan pada pembagian 50:50. Total responden berjumlah 1.200 orang.
Selain itu, dalam hasil survei ini, terdapat 15 menteri dengan persepsi kerja paling baik. Nama menteri pada urutan pertama adalah Purbaya dengan persentase mencapai 17,5 persen. Di urutan kedua, terdapat Teddy dengan perolehan persentase 15,1 persen.
Nama Teddy disejajarkan dalam daftar 15 menteri dengan persepsi kerja paling baik versi IPO. Padahal secara nomenklatur jabatan Teddy sebagai Seskab berada di bawah Kementerian Sekertariat Negara (Mensesneg). Artinya, jabatan Teddy tak setara dengan menteri.
Kemudian, di urutan ketiga, Sugiono menmepati posisi ke-3 dengan capaian persentase sebesar 11,8 persen. Disusul dengan Zulkifli Hasan dengan 9,8 persen.