KPK Gelar Puncak Peringatan Hakordia 2025 di Yogya
9 Desember 2025 12:24 WIB
·
waktu baca 2 menit
KPK Gelar Puncak Peringatan Hakordia 2025 di Yogya
KPK menggelar puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan Pemda DIY, Selasa (9/12).kumparanNEWS
PerbesarKPK menggelar puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan Pemda DIY, Selasa (9/12).
Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak hadir di acara ini.
Meski demikian, tampak beberapa menteri hadir seperti Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, hingga Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, hingga Gubernur Banten Andra Soni pun turut hadir.
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya menjelaskan alasan dipilihnya Kota Yogyakarta dalam Hakordia dengan tema tahun ini “Satukan Aksi Basmi Korupsi”.
"Jadi Yogyakarta terkenal dengan Kota Pendidikan Kota Budaya banyak wisatawan yang hadir berkunjung melaksanakan aktivitas dengan berbagai kegiatan," kata Setyo.
Menurut Setyo, selama lima hari kegiatan KPK di Yogya, respons dari masyarakat sangat baik. Berbagai kegiatan seperti pameran, karnaval, hingga hiburan dihadiri masyarakat dengan antusias. Kesederhanaan Yogya juga jadi salah satu alasan dipilihnya kota ini.
"Kesederhanaan dan ini lah yang kemudian menjadi salah satu pilihan," katanya.
Selain itu, Yogyakarta memiliki skor 79,4 pada Survei Penilaian Integritas (SPI). Artinya nilainya baik.
"Nilai ini bisa menjadi sebuah magnet motivasi daerah lain," jelasnya.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya mengatakan Yogyakarta berkomitmen memberantas korupsi dari level paling dasar yaitu kalurahan.
"Melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023, tentang Reformasi Kalurahan, strategi pencegahan korupsi, diarahkan pada penguatan tata kelola, transparansi, dan partisipasi publik di tingkat lokal," kata Sultan.
Reformasi Birokrasi Kalurahan jadi instrumen utama "Good Governance from the Ground Up". Ini untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Melalui pengendalian gratifikasi, digitalisasi administrasi, serta pengawasan masyarakat," jelasnya.
Pencegahan korupsi, juga diwujudkan melalui penguatan pendidikan integritas.
"Komitmen ini tercermin, dalam partisipasi aktif Pemda DIY, pada berbagai instrumen nasional penguatan tata kelola, antara lain: Pariwara Antikorupsi, “Monitoring Controlling Surveillance for Prevention” (MCSP), serta pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang menjadi kerangka koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Pemda DIY juga menggandeng Penyuluh Antikorupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa (PAKSIJI) sebagai mitra strategis dalam internalisasi nilai integritas, melalui pendidikan dan kampanye publik yang berorientasi pada perubahan perilaku.