Melihat Estetika Demokrasi ala Korea Selatan Jelang Pemilihan Presiden
1 Juni 2025 15:50 WIB
·
waktu baca 4 menit
Melihat Estetika Demokrasi ala Korea Selatan Jelang Pemilihan Presiden
Pemilu presiden Korea Selaran akan digelar Selasa, 3 Juni 2025. Di tengah bayang-bayang darurat militer dan pergantian kekuasaan mendadak, jalan-jalan di Seoul, Suwon, hingga Busan tetap rapi.kumparanNEWS
PerbesarDi tengah hiruk-pikuk kontestasi politik yang kerap memadati ruang publik dengan baliho dan spanduk, Korea Selatan menawarkan pendekatan berbeda.
Pemilu presiden Negeri Ginseng akan digelar Selasa, 3 Juni 2025. Di tengah bayang-bayang darurat militer dan pergantian kekuasaan mendadak, jalan-jalan di Seoul, Suwon, hingga Busan tetap rapi.
Tak ada baliho saling tindih, tak ada poster lusuh menempel di tiang listrik.
Komisi Pemilihan Umum Korea Selatan menyediakan kampanye visual dalam satu spanduk berisi tujuh kandidat dengan desain seragam.
Tak ada dominasi warna partai atau jargon berlebihan. Hanya foto resmi, nomor urut, dan tagline yang disusun simetris.
Penempatannya pun strategis, umumnya di jalur utama kota, lorong stasiun subway, hingga sejumlah titik di kawasan publik tanpa mencederai estetika kota.
Meski demikian, beberapa tim pemenangan tetap melakukan kampanye jalanan, dengan pendekatan yang minim gangguan.
Di Suwon, sekelompok relawan pendukung Lee Jae-myung—kandidat nomor 1—berdiri tenang di trotoar, mengangkat papan bertuliskan nama sang calon.
Sementara di Busan, sebuah mobil berpengeras suara membawa gambar wajah Lee melintasi jalan-jalan kota.
Kampanye berlangsung tanpa keributan, tanpa teriak-teriak, apalagi musik bervolume tinggi. Warga yang lewat hanya melirik singkat, sebagian memotret. Semuanya terasa biasa, namun tertib.
Lee memang unggul di hampir semua jajak pendapat utama. Survei Gallup Korea terbaru menunjukkan 49 persen responden menganggapnya sebagai kandidat terbaik.
Lawan utamanya, Kim Moon-soo dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif—partai lama Presiden Yoon Suk-yeol—hanya meraih 35 persen dukungan.
Lee bukan sosok yang asing bagi publik. Ia lahir dari keluarga miskin, pernah menjadi pekerja pabrik di usia belia sebelum meniti karier sebagai pengacara hak asasi manusia.
Ia sempat menjabat wali kota, gubernur, hingga anggota parlemen. Pada 2022, ia kalah tipis dari Yoon dalam pemilu presiden.
Namun kisahnya tak berhenti di situ. Januari lalu, ia menjadi korban upaya pembunuhan saat menghadiri acara publik di Busan. Lehernya ditikam oleh pria yang mengaku ingin mencegah Lee menjadi presiden.
Sejak itu, Lee berkampanye dengan langkah keamanan ketat. Podium kampanyenya kini dilengkapi perisai antipeluru, dan ia mengenakan rompi pelindung di setiap acara publik.
Tentu tak semua pihak sepakat dengan pendekatan kampanye Lee. Kim Moon-soo, rival utamanya, mengkritik penggunaan rompi dan perisai antipeluru.
“Lihat, saya tidak pakai rompi antipeluru, kan? Tapi Lee sekarang pakai perisai juga. Dengan begitu, dia sedang menyiapkan kediktatorannya,” ujar Kim saat kampanye di Suwon, mengutip AFP.
Di Gangnam, kandidat nomor urut 4, Lee Jun-seok, menyewa dinding gedung untuk satu spanduk besar.
Sedangkan di tepi Pantai Gwangalli Busan, seorang relawan kandidat nomor 5 Kwon Yeong-guk terlihat duduk sendiri sembari memegang papan kampanye.
Pemilihan presiden digelar lebih cepat dari jadwal normal, menyusul pemakzulan Presiden Yoon setelah langkah darurat militer yang menuai kecaman luas.
Hampir 35 persen pemilih sudah mencoblos lewat pemungutan suara awal pekan lalu. Sisanya akan datang ke TPS pada hari pemungutan suara nasional. Hasil akhir diperkirakan keluar pada malam itu juga atau keesokan harinya.
Sekitar 44,4 juta warga Korea Selatan berhak memilih. Tempat pemungutan suara dibuka sejak pukul 6 pagi dan ditutup pukul 8 malam waktu setempat.
Tak perlu dua putaran—siapa pun yang meraih suara terbanyak langsung terpilih, meski tak menyentuh 50 persen suara.
Pemilu kali ini bukan sekadar siapa yang menang, melainkan ujian bagi sistem demokrasi Korsel yang diperjuangkan sejak demonstrasi berdarah di Gwangju pada 1980.
Saat itu gelombang protes berlanjut hingga 1987 dan memaksa pemerintah menggelar pemilu langsung.
Kini, lebih dari tiga dekade kemudian, demokrasi Korsel tumbuh stabil. Kebebasan pers terjaga, unjuk rasa menjadi hal lazim, dan partisipasi warga tetap tinggi.
Di depan Majelis Nasional, misalnya, tak sulit menemukan demonstrasi berlangsung damai, tanpa intimidasi aparat.
Bagi Indonesia, perjalanan Korsel bisa jadi pelajaran penting. Dua negara ini sama-sama lahir pada Agustus 1945 dan pernah terjerat otoritarianisme.
Kini, Korea lebih dulu menemukan stabilitas dan konsistensi kelembagaan. Demokrasi dijaga melalui media, hukum, dan kesadaran publik. Jurnalis pun diperbolehkan menulis apa saja, tanpa ada represi.
Ditemui di Kantor Majelis Nasional dalam program kunjungan Indonesian Next Generation Journalist oleh Korean Foundation & Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), anggota dari Partai Demokrat Kim Young-bae, juga menyebut pemilu kali ini sebagai ujian penting bagi demokrasi Korsel.
Ia tetap optimis, meski mengakui gejolak politik pasca-darurat militer meninggalkan trauma.
Sementara Yu Yong-weon dari Partai Kekuatan Rakyat juga menyampaikan penyesalan atas darurat militer yang diberlakukan Yoon, namun tetap yakin partainya akan meraih banyak suara.
Pemilu ini akan menentukan arah hubungan Korsel dengan Amerika Serikat, China, dan tentu saja Korea Utara.
Presiden baru juga akan mewarisi tantangan ekonomi yang kian pelik, dari ekspor baja dikenakan tarif tinggi oleh AS hingga menurunnya daya beli masyarakat.
Namun dari cara Korsel menggelar kampanye, dunia dapat melihat bahwa pesta politik tak harus mencemari kota. Bahwa pilihan bisa disampaikan tanpa perlu gaduh. Sebuah pelajaran yang barangkali patut kita tengok lebih dekat.