Melihat Visi hingga Kekayaan Inosentius Samsul, Calon Tunggal Hakim MK dari DPR
21 Agustus 2025 8:04 WIB
·
waktu baca 5 menit
Melihat Visi hingga Kekayaan Inosentius Samsul, Calon Tunggal Hakim MK dari DPR
Komisi III DPR telah menggelar fit and proper test untuk Inosentius Samsul yang menjadi calon tunggal hakim MK dari unsur DPR.kumparanNEWS
PerbesarKomisi III DPR telah menggelar fit and proper test untuk Inosentius Samsul yang menjadi calon tunggal hakim MK dari unsur DPR. Fit and proper test dilakukan pada Rabu (20/8).
Inosentius bakal menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun pada Februari 2026 mendatang.
“(Yang diseleksi) Satu orang,” kata Ketua Komisi III Ahmad Sahroni, saat dikonfirmasi, Rabu (20/8).
Dalam UU MK saat ini, usia pensiun Hakim MK adalah 70 tahun. Adapun Arief adalah Hakim Konstitusi yang berasal dari unsur DPR, sehingga penggantinya juga berasal dari pilihan DPR.
Fit and proper test digelar di ruang rapat Komisi III DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi III Habiburokhman memimpin rapat tersebut yang dimulai sekitar pukul 10.00WIB.
"Tata cara pelaksanaan pengajuan hakim konstitusi ini kita laksanakan dengan cara penelitian administrasi yang sudah dilaksanakan sebelum rapat ini dan tadi kita cek ke sekretariat memenuhi syarat Pak Inosentius Samsul ini secara administrasi kemudian penyampaian visi misi uji kelayakan yang akan segera kita laksanakan dan pemberitahuan kepada publik," kata Habiburokhman, Rabu (20/8).
35 Tahun Bekerja di DPR
Saat fit and proper test, Inosentius mengaku sudah puluhan tahun bekerja di DPR RI. Mulai dari staf, hingga menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR. Saat ini, dia menjabat Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama DPR.
"[Saya] Bekerja di DPR ini sudah 35 tahun," kata Inosentius dalam awal perkenalannya.
"Saya ingat Pak, Saya waktu berprofesi sebagai advokat, kalau menggugat DPR berhadapannya dengan Pak Sensi (Inosentius) dulu," timpal Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Dalam momen tersebut, Inosentius membeberkan dia telah bekerja membantu Ketua DPR lintas generasi.
Mulai dari kepemimpinan Wahono, Akbar Tanjung, Agung Laksono, hingga kini Puan Maharani.
"35 tahun sejak ketuanya Pak Wahono dari Golkar, lalu kemudian Kharis Suhud dari fraksi ABRI, Pak Akbar Tanjung dari Golkar, Agung Laksono dari Golkar, Pak Marzuki Ali dari Demokrat, Pak Setya Novanto dari Golkar, Bambang Soesatyo dari Golkar, Ade Komaruddin dari Golkar, setelah itu Ibu Puan Maharani dari PDIP," kata Inosentius.
"Alhamdulillah saya juga banyak membantu beliau-beliau," sambungnya.
Visi dan Misi Inosentius
Inosentius mengungkapkan visi dan misinya di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR. Ia menyebut salah satu visinya adalah membenahi pola pikir bahwa produk Undang-Undang DPR selalu buruk.
“Poinnya adalah menjaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi kebagian kekuasaan kehakiman yang merdeka, akuntabel dan tepercaya,” kata Inosentius saat fit and proper test di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).
Berikut visi yang diusung oleh Inosentius Samsul:
Visi
Menjaga Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga peradilan yang merdeka, akuntabel, dan terpercaya
Merdeka
Akuntabel
Menghadilkan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi dasar konstitusionalitas, rasionalitas, penalaran hukum, kemanfaatan, dan keadilan masyarakat.
Transparan
Mahkamah Konstitusi menjadi tempat harapan bagi pemenuhan keadilan bagi:
Berikut misi yang diusung oleh Inosentius Samsul:
1. Menjaga integritas sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, melalui taat pada aturan, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan dan menerima sanksi apabila ada pelanggaran, dan menjadi contoh bagi hakim serta pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
2. Menguatkan kemandirian Hakim Mahkamah Konsitusi
3. Meningkatkan Kualitas putusan:
4. Menciptakan peradilan yang transparan
Profil Inosentius Samsul
Inosentius Samsul lahir di Manggarai pada 10 Juli 1965. Dia merupakan lulusan fakultas hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Kemudian dia menempuh pendidikan magister hukum ekonomi di Universitas Tarumanegara lalu menyelesaikan program Doktor Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia.
Dia menjabat Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI sejak 2020. Saat ini, dia menjabat Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama DPR.
Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Pusat Perancangan UU Badan Keahlian DPR RI (2015–2020); Peneliti Bidang Hukum DPR RI (1995–2015); Staf Setjen DPR RI (1990–1995).
Adapun sebagai Kepala Badan Keahlian DPR, lembaga yang dipimpinnya ini bertugas memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam melaksanakan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dukungan tersebut mencakup perancangan undang-undang, pemantauan pelaksanaan undang-undang, kajian anggaran, dan analisis akuntabilitas keuangan negara.
Selain itu, dia juga tercatat sebagai Komisaris Utama di PT Semen Baturaja Tbk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2025.
Sebelumnya, Inosentius sempat menjabat sebagai Komisaris Perseroan PT Semen Baturaja Tbk sejak 8 November 2023.
Posisinya sekarang mengharuskan Inosentius melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Dia merupakan penyelenggara negara.
Dalam laman KPK, ia tercatat rajin melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN. Dalam laporan teranyarnya pada 17 Maret 2025 untuk tahun periodik 2024, ia melapor punya harta Rp 6.922.412.740.
Berikut rinciannya:
Total: Rp 6.922.412.740.
Akan Disahkan Hari Ini?
Komisi III DPR menyetujui Inosentius Samsul menjadi hakim MK. Setelah menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota dewan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman kemudian meminta ada yang membacakan kesimpulan.
Berikut kesimpulan yang dibacakan di forum tersebut:
"Komisi III DPR RI menyetujui saudara dr. Inosentius Samsul sebagai hakim konstitusi usulan DPR dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," demikian dibacakan di ruangan Komisi III DPR.
Lantas apakah Inosentius akan disahkan dalam rapat paripurna hari ini, Kamis (21/8)? Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, masih menunggu laporan Komisi III.
"Agendanya kita masih menunggu surat, ini kan Komisi III masih rapat-rapat, kalau memang itu, ada surat dari Komisi III untuk bisa disahkan di besok, ya kemungkinan kita sahkan besok," kata Adies pada Rabu (20/8).