Menlu: Setahun Terakhir, RI Teken 7 Kerja Sama Pertahanan & 16 Perjanjian Hukum
14 Januari 2026 12:51 WIB
·
waktu baca 2 menit
Menlu: Setahun Terakhir, RI Teken 7 Kerja Sama Pertahanan & 16 Perjanjian Hukum
Menlu Sugiono menyebut Indonesia sudah berbuat banyak di kancah global.kumparanNEWS
PerbesarMenteri Luar Negeri Sugiono menyebut, pemerintah menyepakati puluhan kerja sama strategis lintas negara, mulai dari sektor pertahanan hingga penegakan hukum dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Hal itu disampaikannya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Ruang Nusantara Gedung Kemlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (14/1). Kegiatan ini dihadiri antara lain oleh diplomat negara sahabat dan mantan menlu/wamenlu RI.
“Dalam setahun terakhir, kita menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk di antaranya dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania,” kata Sugiono.
“Kita juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam,” lanjutnya.
Sugiono mengatakan, berbagai kesepakatan tersebut tidak berdiri sendiri, tapi menjadi fondasi untuk memperkuat kepastian kerja sama antarnegara.
“Berbagai kesepakatan ini adalah komitmen untuk memperdalam kepastian kerja sama dan interoperabilitas,” tutur Sekjen Partai Gerindra ini.
Selain perjanjian formal, Indonesia juga mengintensifkan dialog strategis tingkat tinggi.
“Sepanjang satu tahun terakhir juga, kita telah melakukan empat dialog 2 plus 2 dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan negara mitra kunci, yaitu Tiongkok, Jepang, Australia, dan baru saja di awal tahun ini dengan Turki,” ungkapnya.
Menurut Sugiono, frekuensi dialog tersebut mencerminkan kesadaran strategis Indonesia dalam membaca dinamika global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.
Ia menilai, meningkatnya risiko salah perhitungan antarnegara membuat persepsi dan komunikasi menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas kawasan maupun global.
“Ketika risiko salah hitung meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah instrumen stabilisasi,” kata Sugiono.
“Dan bagi Indonesia, pertahanan tidak dibangun dengan unjuk kekuatan, tetapi melalui kepastian, pencegahan, dan membuka ruang-ruang dialog,” tandasnya.