Menteri KP Tanggapi 2 ABK Bogor Minta Pulang dari Kalimantan: Sedang Ditangani
6 Oktober 2025 19:16 WIB
·
waktu baca 2 menit
Menteri KP Tanggapi 2 ABK Bogor Minta Pulang dari Kalimantan: Sedang Ditangani
Dua orang anak buah kapal (ABK) asal Kota Bogor, Jawa Barat, viral. Mereka meminta untuk dipulangkan dari kapal mereka di Pulau Kalimantan.kumparanNEWS
PerbesarDua orang anak buah kapal (ABK) asal Kota Bogor, Jawa Barat, viral. Mereka meminta untuk dipulangkan dari kapal mereka di Pulau Kalimantan.
Kedua ABK yang merasa ditipu itu membuat video minta tolong di atas kapal mereka. Menanggapinya, Menteri Perikanan dan Kelautan, Sakti Wahyu Trenggono menyebut kasus itu tengah ditangani oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
“Sedang ditangani Dirjen Pengawasan,” ucap Trenggono kepada kumparan, Senin (6/10).
Adapun kedua ABK itu mengaku menjadi korban penipuan usai bekerja tanpa tanda tangan kontrak. Bahkan, ketika meminta pulang, mereka harus membayar penalti Rp 15 juta.
"Saya minta tolong pulangkan saya ke Bogor, karena banyak kejanggalan. Saya tidak menerima tanda tangan kontrak bahkan saat saya mengajukan pulang, malah saya kena penalti Rp 15 juta harus ganti rugi," kata salah satu warga Bogor itu.
"Saya enggak kuat lagi dengan posisi sekarang ini. Saya benar-benar ingin pulang dan keluarga ingin saya pulang," tambah dia.
Berdasarkan informasi dihimpun, 2 warga Bogor itu bernama Dikdik Ardiansyah dan Ujang Oman.
Respons Walkot Bogor
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, mengkonfirmasi jika Dikdik dan Ujang merupakan warganya.
"Kalau dari data Dukcapil, KTP terdaftar di Kota Bogor. Namun tempat tinggalnya kemungkinan sudah tidak di lokasi," kata Dedie saat dikonfirmasi, Senin (6/10).
Dedie menjelaskan, Pemkot Bogor sudah menghubungi Dikdik dan Ujang. Mereka saat ini berada di Kalimantan.
"Kami sudah komunikasi dengan mereka dan posisi di perairan sekitar Kalimantan," ucap dia.
Terkait langkah Pemkot Bogor apakah akan membantu pemulangan mereka, Dedie mengatakan baru akan dilakukan setelah koordinasi dengan instansi terkait rampung.
"Sedang dikoordinasikan dengan beberapa instansi pusat untuk langkah teknis yang paling mungkin diambil," kata Dedie.