Menteri LH: Jabar Sangat Rentan Bencana, 1,2 Juta Hektare Kawasan Lindung Hilang
3 Desember 2025 13:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
Menteri LH: Jabar Sangat Rentan Bencana, 1,2 Juta Hektare Kawasan Lindung Hilang
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq meminta warga Jabar untuk waspada terhadap potensi bencana. kumparanNEWS
PerbesarMenteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, bicara soal banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang merenggut ratusan nyawa saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI.
Menurutnya, bencana besar itu terjadi akibat siklus hujan yang tinggi pada 25-29 November.
“Rata-rata hujan tercatatkan di angka 300 lebih milimeter pada dua hari tersebut. Angka ini cukup sangat tinggi,” ucap Hanif di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).
Menurut Hanif, volume hujan yang terjadi saat itu lebih besar dari bencana banjir besar lainnya yang juga terjadi pada tahun ini. Hanif pun menilai bila siklus hujan serupa terjadi di Jawa, maka bencana serupa juga akan terjadi.
Ia menyinggung beberapa daerah yang sudah kehilangan kawasan lindung untuk menopang daerahnya dari intensitas air hujan, seperti di Jawa Barat.
“Semisal kalau kita bicara Jawa Barat, maka Jawa Barat telah kehilangan kawasan lindungnya sejumlah 1,2 juta hektare,” ucap Hanif.
“Sehingga hari ini Jawa Barat hanya dilindungi 400 ribu hektare untuk kawasan lindung yang melindungi ekosistem di bawahnya, sehingga sangat rentan bencana,” tambahnya.
Menurutnya, luas wilayah lindung itu tidak sesuai dengan ketetapan peraturan pemerintah yang sudah berlaku.
“Berdasarkan kajian lingkungan hidup yang strategis yang ditandatangani Menteri, seharusnya area lindung yang sejumlah 1,6 juta itu ditingkatkan bukan dihilangkan,” ucap Hanif.
“Namun, dalam peraturan daerah tahun 2022 tentang data ruang Provinsi Jawa Barat, kawasan lindung itu tinggal 400 ribu,” tambahnya.
Hal ini menurutnya harus segera dimitigasi. Ia menilai harus ada dukungan politik agar daerah-daerah di Indonesia menaati peraturan soal tata ruang hutan lindung.
“Kami telah menyurati banyak pihak, sepertinya perlu dukungan politik dari Komisi XII untuk kemudian mengingatkan kita semua agar menaati daya dukung, daya tampung dalam perencanaan kabupaten, provinsinya masing-masing untuk melakukan langkah-langkah mitigasi terkait dengan potensi bencana ini,” tandasnya.