Mu’ti Soroti Bahaya Paparan Radikalisme ke Anak Lewat Game Online
23 November 2025 12:27 WIB
·
waktu baca 3 menit
Mu’ti Soroti Bahaya Paparan Radikalisme ke Anak Lewat Game Online
Katanya, kewaspadaan harus ditingkatkan oleh seluruh pihak karena fenomena ini tidak bisa ditangani hanya oleh Kemendikdasmen.kumparanNEWS
PerbesarMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyoroti seriusnya potensi penyebaran paham radikalisme kepada anak-anak melalui game online dan media sosial.
Ia menegaskan kewaspadaan harus ditingkatkan oleh seluruh pihak karena fenomena ini tidak bisa ditangani hanya oleh Kemendikdasmen.
“Bagaimana Permendikdasmennya, kita lihat ya, bagaimana mereka berpengaruh itu. Tapi kan ini tidak tugas Kemendikdasmen sendiri,” ujar Mu’ti saat ditemui di Kantor KemenPPPA, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (23/11).
Ia menekankan penanganan radikalisme ini juga melibatkan lembaga lain seperti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), kepolisian, dan kementerian lain yang berwenang.
Mu’ti pun menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
“Kalau terorisme kan tentu ada di BNPT, ada di kepolisian, dan soal penggunaan media sosial kan ada di pemerintahan lain juga. Tapi kami ingin agar suasana sekolah benar-benar aman, anak-anak harus terbebas dari semua bentuk kekerasan,” kata Mu’ti.
“Baik mereka sebagai pelaku maupun sebagai korban, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyebut pengawasan terhadap aktivitas anak harus dilakukan secara lebih menyeluruh karena radikalisme bisa masuk dari berbagai celah.
“Sekarang nggak bisa cuek lagi, kita harus benar-benar tahu anak itu juga berkomunikasi dengan siapa, main game-nya apa, teman-teman dekatnya siapa, dan supaya tadi, terutama paparan radikalisme itu harus diwaspadai,” jelas Hetifah.
“Dan itu bukan semata-mata karena permainan, tapi banyak cara-cara yang dibuat untuk memetrasi anak-anak kita. Nah, itu juga menjadi peringatan yang sangat serius,” sambung dia.
Selain itu, Hetifah menyoroti kekerasan di sekolah seringkali berakar dari pengalaman anak di lingkungan rumah atau masyarakat. Karena itu, guru, orang tua, hingga fasilitas sekolah harus turut mendukung pencegahan kekerasan maupun radikalisme.
“Nah, kadang-kadang guru BK juga merasa bahwa tugas mereka kalau sudah terjadi atau pencegahannya itu di sekolah aja. Padahal sering kali pelaku kekerasan di sekolah itu mereka korban dari kekerasan yang terjadi di masyarakat atau di rumahnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri mengungkap temuan terkait penyebaran paham radikalisme terhadap anak-anak di Indonesia yang direkrut secara online. Saat ini, tercatat ada 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun yang teridentifikasi terpapar paham terorisme dan tersebar di 23 provinsi.
“Hingga saat ini, Densus 88 AT Polri mencatat ada sekitar 110 anak-anak yang memiliki usia antara 10 hingga 18 tahun, tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo saat konferensi pers Penanganan Rekrutmen Online Terhadap Anak-Anak oleh Kelompok Terorisme di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/11).
Trunoyudo menjelaskan, selain langkah penegakan hukum, Densus 88 menjalankan sejumlah intervensi pencegahan terhadap rencana aksi teror yang melibatkan anak-anak.
Intervensi itu meliputi penanganan anak teradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Banten akhir 2024, di Bali dan Sulawesi Selatan pada Mei 2025, serta 29 anak di 17 provinsi pada September 2025.
Langkah intervensi juga dilakukan terhadap seorang anak di Jawa Tengah pada Oktober 2025, dan 78 anak di 23 provinsi yang berniat melakukan aksi teror pada 18 November 2025.
Menurutnya, wilayah dengan sebaran tertinggi berada di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.