Nusron Ungkap Masalah Tumpang Tindih Tanah di Jabodetabek: 1 Tanah, 4 Sertifikat

22 Oktober 2025 17:55 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Nusron Ungkap Masalah Tumpang Tindih Tanah di Jabodetabek: 1 Tanah, 4 Sertifikat
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkap polemik sertifikat tanah yang terjadi di kawasan Jabodetabek. Dia menyebut, satu tanah seringkali punya banyak sertifikat.
kumparanNEWS
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengunjungi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengunjungi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkap polemik sertifikat tanah yang terjadi di kawasan Jabodetabek. Dia menyebut, satu tanah seringkali punya banyak sertifikat.
Masalah ini, katanya, menjadi salah satu hal yang dibahas dengan KPK untuk diperbaiki ke depannya.
"Bagaimana ngatasi tumpang tindih sertifikat tanah. Karena kan sudah jadi rahasia umum kita ngatasi bersama terutama di kawasan Jabodetabek ini ada lahan yang satu numpuk, satu tanah sertifikatnya papat (empat), tiga, dua, kan banyak yang model gitu," kata Nusron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).
Nusron menyebut, tumpang tindih sertifikat itu baru terungkap ketika adanya pembebasan lahan atau eksekusi pengadilan.
"Kalau kemudian ada pembebasan jalan tol, eksekusi pengadilan, itu yang umumnya pada muncul, 'saya punya girik ini, saya punya ini, saya punya ini'. Itu banyak sekali," ucapnya.
Menurut dia, hal ini terjadi karena buruknya sistem administrasi di masa lalu. Sehingga, perlu ada perbaikan ke depannya.
"Ini kan menandakan bahwa dulu-dulunya kan administrasinya enggak baik. Nah kita ke depan menata sistem administrasi pertanahan di Indonesia yang jauh lebih baik sehingga ke depan enggak muncul lagi isu tumpang tindih," jelas Nusron.
Selain masalah tersebut, Nusron juga membahas persoalan lamanya pengurusan sertifikat tanah dan maraknya praktik pungli. Dia berharap, dengan masukan yang didapat dari KPK bisa mengatasi ini semua.
"Kami di sini diskusi membedah, mencari penyakit anatomi penyakit di tubuh ATR/BPN yang penyakit itu berpotensi menimbulkan tindakan korupsi," kata Nusron.
"Yang nomor dua, kami bersama-sama mencarikan obat dan dokter yang mujarab untuk mengatasi. Obatnya apa? Sistem. Dokternya siapa? SDM yang punya integritas," lanjut dia.
Trending Now