PDIP Tegaskan Tak Terlibat Kericuhan Agustus
19 September 2025 14:02 WIB
·
waktu baca 2 menit
PDIP Tegaskan Tak Terlibat Kericuhan Agustus
PDIP menegaskan tetap berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo.kumparanNEWS
PerbesarPDIP meluruskan kabar yang menyebut partainya terlibat dalam kericuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Mereka menegaskan, langkah politik PDIP yang memilih tetap berada di luar pemerintahan juga masih dijalankan dengan konsisten.
"PDIP membantah informasi menyesatkan kalau PDI Perjuangan terlibat kerusuhan. Apalagi ada berita, bahwa Presiden Prabowo menerima informasi yang PDI Perjuangan terlibat kerusuhan," kata juru bicara PDIP Guntur Romli dalam keterangannya, Jumat (19/9).
Guntur mempertanyakan narasi yang menyebut PDIP ikut berperan dalam kericuhan Agustus 2025. PDIP merupakan bagian dari DPR dan tidak mungkin mendukung pembubaran DPR.
"Bertugas di DPR adalah kekuatan politik PDI Perjuangan saat ini, buat apa demo-demo dengan tuntutan bubarin DPR apalagi sampai rusuh? Ini seperti membakar kandang sendiri," ujar dia.
Bahkan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir di Istana bersama Presiden Prabowo untuk membahas situasi terkini. Megawati berdiri di sebelah Prabowo usai rapat bersama dengan para ketua umum partai lainnya.
"Kehadiran Ibu Megawati pada konferensi pers bersama Presiden Prabowo dan ketua-ketua umum parpol baik di dalam dan di luar Pemerintahan 31 Agustus sebagai dukungan pada Presiden untuk mengendalikan situasi," tegas dia.
Guntur juga menyebut politikus PDIP lainnya Adian Napitupulu datang ke RSCM untuk melayat Affan karena ada info pengurusan jenazah dipersulit. Adian, kata Guntur, juga terus memperjuangkan para ojol yang menuntut pemotongan biaya Aplikator dari 20% menjadi 10%.
Reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo terhadap Budi Gunawan juga dikaitkan dengan melepaskan peran PDIP dalam kabinet. Tapi, Guntur menegaskan, Budi Gunawan bukan kader PDIP.
"Bapak Budi Gunawan bukan kader PDI Perjuangan, beliau dipilih karena prerogatif Presiden dan di-reshuffle juga karena prerogatif Presiden. PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan dan tidak terkait reshuffle," jelas dia.
Dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo juga ditunjukkan dalam keputusan presiden memberi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto amnesti.
"Maka, tuduhan PDI Perjuangan terlibat dengan kerusuhan merupakan informasi sesat dan upaya untuk mencari kambing hitam karena pola kerusuhan yang terorganisir dan terlatih memantik dugaan kuat adanya pertarungan elite-elite yang memegang kekuasaan dan komando," tutur dia.
"Bahwa PDI Perjuangan juga adalah korban dari kerusuhan. Ada 2 kader kami yang meninggal saat kantor DPRD Makassar dibakar," tambah dia.
Guntur menegakan, PDIP konsisten menjalankan putusan Rakernas 2024 dan Kongres 2025, yakni berada di luar pemerintahan, menjadi politik penyeimbang, menjaga demokrasi dan checks and balances.
