Pimpinan Baleg: Tak Ada yang Mau Jadi PRT bila Punya Pendidikan Baik
10 September 2025 13:59 WIB
·
waktu baca 3 menit
Pimpinan Baleg: Tak Ada yang Mau Jadi PRT bila Punya Pendidikan Baik
SIsi pendidikan jadi pembahasan dalam RUU PPRT di Baleg DPR.kumparanNEWS
PerbesarBadan Legislasi (Baleg) DPR melanjutkan penerimaan pandangan dari berbagai instansi untuk mematangkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Kali ini, rapat digelar bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Salah satu yang jadi sorotan, yakni hubungan antara pendidikan dan para pekerja rumah tangga. Wakil Ketua Baleg, Sturman Panjaitan mengatakan, pada dasarnya, tak ada yang mau jadi PRT. Tapi karena masalah ekonomi termasuk pendidikan, mereka akhirnya menjadi PRT.
"Yang saya ingin garis bawahi adalah kekurangan kesempatan pendidikan. Jadi kalau orang punya kemampuan pendidikan yang baik, dia tidak akan pernah mau menjadi pekerja rumah tangga," kata Sturman dalam rapat di ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9).
Sturman mengatakan, kondisi ini yang membuat negara harus hadir. Salah satunya lewat pendidikan vokasi.
Dia juga tak ingin, PRT mendapat kesempatan mengenyam pendidikan yang baik. Di sisi lain, tidak boleh juga biaya dibebankan kepada PRT atau orang yang mempekerjakan PRT.
"Tidak bisa kita serahkan pembiayaan ke pemberi kerja karena pemberi kerja itu bukan karena dia punya uang tapi kebutuhan rumah tangganya yang baru, punya anak satu, istri-suami bekerja. Pekerja di luar negeri juga banyak yang tak punya pendidikan layak. Tak ada orang yang mau jadi PRT bila punya pendidikan tinggi," jelas dia.
Wakil Ketua Baleg lainnya, Martin Manurung mengatakan, pendidikan terhadap PRT sudah seharusnya diatur dalam UU PRT. Sebab, sejatinya, PRT itu pekerjaan yang harus memiliki kemampuan dasar yang mumpuni.
"Ini tanggung jawab Dikdasmen bagaimana membuat PRT naik kelas. Kalau di luar negeri house made, itu bukan unskilled labor, memang kalau di sana yang menggunakan bangsawan, kenapa seperti itu karena pekerjaannya juga skilled. Bagaimana cara berpakaian menyediakan kopi, teh, suhunya berapa. Itu, Pak perlu pendidikan vokasi sehingga PRT kita tidak selalu dikategorikan unskilled labor. Di situlah peran Dikdasmen," kata Martin.
Terkait hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, dalam setahun bisa membiayai sekitar 140 ribu orang per tahun untuk ikut pelatihan di semua Badan Latihan Kerja. Siapa saja bisa ikut secara gratis bahkan konsumsi dan transportasi ditanggung Kemenaker.
"Pelatihan yang ada rata-rata 2 bulan. Pelatihan care taker, family cook, house keeper,gardener, baby and child care, itu satu setengah bulan atau 2 bulan. Ini sulit dipersingkat," kata Yassierli.
Dia mengakui, untuk jumlah penduduk Indonesia yang besar, seharusnya bisa menyediakan paling tidak 500 ribu pelatihan kerja setahun. Karena itu, politikus PKS itu akan melihat lagi anggaran mana yang bisa direalokasikan agar kapasitas pelatihan bisa meningkat.
"Pelatihan IT dan lain-lain misalnya itu bisa kita hybrid. Anggaran itu bisa kita alihkan ke pelatihan PRT. Kami setuju tidak dibebankan ke P3RT dan ke PRT-nya," tambah dia.
Sementara, Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga di Kemendikdasmen Biyanto menjelaskan, selama ini para PRT atau anak PRT sudah ikut belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB). Ini merupakan tempat belajar bagi warga yang ingin menempuh kesetaraan dan kursus dan pelatihan yang membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan dan kemandirian.
"Karena itu kalau ada misalnya kami harus mengembangkan kurikulum yang dioerientasikan khusus PRT maka akan kami siapkan di paket-paket pelatihan LKP itu. Atau bisa juga di-insert di paket pendidikan nonformal yang kami siapkan," ucap dia.