Pimpinan Komisi I Bicara Peran TNI dalam Pengamanan Kilang Minyak Pertamina
25 November 2025 13:06 WIB
·
waktu baca 2 menit
Pimpinan Komisi I Bicara Peran TNI dalam Pengamanan Kilang Minyak Pertamina
Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono memastikan tidak ada masalah dengan pengamanan TNI terhadap kilang minyak Pertamina.kumparanNEWS
PerbesarWakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan pelibatan TNI dalam pengawasan kilang minyak khususnya milik Pertamina yang sempat disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Menurut Dave, hal tersebut sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI dalam menjamin kedaulatan negara.
“Itu kan memang sudah sesuai dengan tupoksi TNI bahwa mengamankan kedaulatan negara. Tapi kan kalau kita bicara soal penegakan hukum, itu semua adalah ranahnya polisi dan para APH (Aparat Penegak Hukum),” ujar Dave di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).
“Jadi fungsinya ini lebih kepada pengamanan akan obvitnas (objek vital nasional) tersebut,” lanjutnya.
Dave menambahkan langkah ini tidak dimaksudkan sebagai upaya memperkuat posisi militer, melainkan bagian dari tanggung jawab TNI untuk menjaga kedaulatan energi dan keamanan nasional.
“Enggak, enggak, ini kan kita bicara soal kedaulatan negara dan kedaulatan energi ya, karena kan bagaimana pun juga kan obvitnas,” jelas Dave.
“Jadi kalau misalnya sampai ada penyerangan atau serangan terorisme atau segala macam, ya TNI harus bertindak,” sambung dia.
Ia juga menjelaskan fokus rapat di Komisi I pada Senin (24/11) lalu, lebih banyak membahas mengenai pembentukan satuan baru hingga penindakan aktivitas ilegal di sejumlah kawasan.
“Kalau kemarin rapat pembahasan kita fokuskan kepada pembentukan batalyon yang baru. Terus juga satgas-satgas penindakan lahan-lahan yang ilegal, tambang-tambang ilegal, lebih kepada itu sih,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan penugasan TNI untuk menjaga instalasi strategis seperti kilang minyak akan menjadi bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
“Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP dan ada di dalam Revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu,” ujar Sjafrie usai rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11).
Ia menjelaskan penugasan tersebut akan mulai diterapkan pada Desember 2025. Teknisnya, pasukan TNI AD yang akan dikerahkan bersamaan dengan pemantauan oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).
“Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” jelas Sjafrie.
“Untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial yang mungkin muncul. Sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik,” pungkasnya.