Poin-poin Penting Pidato Tahunan Menlu Sugiono
15 Januari 2026 6:37 WIB
·
waktu baca 5 menit
Poin-poin Penting Pidato Tahunan Menlu Sugiono
Menteri Luar Negeri Sugiono memberi Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, Rabu (14/1). kumparanNEWS
PerbesarMenteri Luar Negeri Sugiono memberi Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, Rabu (14/1). Pada pernyataan itu, Sugiono menyinggung bagaimana tatanan dunia diganggu oleh prinsip "Might Makes Right" atau "Siapa yang kuat, dia menang".
Baginya, cara-cara ini yang merusak keseimbangan global.
"Dunia menyaksikan kembalinya fenomena "Might Makes Right" atau "Siapa kuat, dia menang". Standar ganda dipraktikkan secara terbuka, yang mengikis kepercayaan antarnegara. Tata kelola global yang dibentuk untuk mengelola krisis semakin kesulitan mengejar realita yang terjadi," ucap Sugiono.
Di tengah kondisi ini, Sugiono menyebut beberapa negara kunci dunia justru menarik dirinya dari tanggung jawab tata kelola global. Jika dibiarkan, krisis besar akan terjadi.
Sebab, negara-negara akan masuk ke mode bertahan masing-masing dan tak ideal bagi iklim diplomasi global. Sejarah mencatat, terakhir kali dunia mengalami situasi ini, Perang Dunia II pecah.
"Terakhir kali dunia mengalami gejala-gejala ini, Liga Bangsa-Bangsa collapse, yang kemudian berujung pada pecahnya Perang Dunia Kedua. Dan saat ini, dunia bergerak menuju kompetisi yang lebih tajam dan fragmentasi yang lebih dalam," kata Sugiono.
Atas kondisi tersebut, Sugiono menekankan pentingnya membaca situasi. Mau tak mau, Indonesia harus turut masuk dalam mode survival dengan caranya sendiri.
Menlu: Setahun Terakhir, RI Teken 7 Kerja Sama Pertahanan & 16 Perjanjian Hukum
Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, pemerintah menyepakati puluhan kerja sama strategis lintas negara, mulai dari sektor pertahanan hingga penegakan hukum dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
“Dalam setahun terakhir, kita menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk di antaranya dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania,” kata Sugiono.
“Kita juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam,” lanjutnya.
Sugiono mengatakan, berbagai kesepakatan tersebut tidak berdiri sendiri, tapi menjadi fondasi untuk memperkuat kepastian kerja sama antarnegara.
“Berbagai kesepakatan ini adalah komitmen untuk memperdalam kepastian kerja sama dan interoperabilitas,” tutur Sekjen Partai Gerindra ini.
Menlu Sugiono: Komunikasi ke Iran Sulit, Tak Banyak WNI Terdampak
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan komunikasi ke Iran saat ini menghadapi kendala, di tengah situasi demonstrasi besar-besaran yang meluas di negara tersebut.
Meski begitu, pemerintah menilai dampak terhadap WNI di Iran masih relatif terbatas.
“Komunikasi agak sulit ke Iran. Tapi dari informasi terakhir yang saya terima — karena kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan —laporan yang sampai ke saya, tentu saja ini juga kita lihat dinamikanya, ya tidak banyak WNI yang terdampak,” ujar Sugiono menjawab pertanyaan jurnalis di Kantor Kemlu, Jakarta, Rabu (14/1).
Namun, Sugiono tetap mengimbau seluruh WNI di Iran untuk meningkatkan kewaspadaan dan memantau perkembangan situasi keamanan.
Sugiono: Sejak Awal Kita Dampingi WNI Terduga Dukung ISIS yang Ditahan Yordania
Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan pendampingan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap kepolisian Yordania, karena diduga terlibat ISIS.
“Dari awal kita sudah memberikan pendampingan sebenarnya. Kemudian, terakhir juga kita sudah diberi izin untuk mengunjungi yang bersangkutan di juvenile detention,” kata Sugiono di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Rabu (14/1).
Sugiono menegaskan, upaya pendampingan akan terus dilakukan, terlebih karena WNI yang ditahan itu masih di bawah umur.
“Satu, kita juga tetap akan melakukan upaya-upaya pendampingan dan perlindungan, karena yang bersangkutan juga masih di bawah umur,” ujarnya.
Sugiono juga menekankan, pemerintah tetap akan mencermati perkara ini secara menyeluruh.
Indonesia Incar Kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Sugiono: Bukan Prestise Semata
Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029–2030.
Sugiono menyebut, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai inisiatif momentum 80 Tahun PBB. Indonesia mendorong PBB untuk lebih responsif, efisien, dan berdampak nyata di lapangan.
“Atas dasar inilah, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2029–2030,” kata Sugiono di hadapan para diplomat asing dan mantan menlu/wamenlu RI.
“Hal ini kita lakukan bukan untuk prestise semata, tetapi untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi, bahkan di tekanan yang semakin besar, dan sebagai wujud komitmen Indonesia untuk memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral,” lanjutnya.
Menurut Sugiono, multilateralisme saat ini tengah menghadapi tantangan serius. Bukan karena nilai dasarnya keliru, melainkan karena arsitekturnya tertinggal dari realitas geopolitik, ekonomi, dan keamanan global yang bergerak cepat.
Meski demikian, Indonesia memilih tetap berada di dalam sistem internasional. Sugiono menegaskan, Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja, tetapi juga tidak akan menyerahkan masa depannya pada dunia tanpa aturan.
Menlu Sugiono Pantau Tiap Jam Nasib 2 WNI yang Diculik Bajak Laut di Gabon
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan kasus pembajakan kapal penangkap ikan IB FISH 7 (Liang Peng Yu 828) di perairan Ekwata, Gabon, yang terjadi pada Minggu (11/1).
Insiden itu melibatkan empat Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai korban penculikan oleh pelaku pembajakan.
Sugiono menyebut, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kedutaan Besar China di Gabon untuk mendapatkan informasi terbaru terkait nasib para korban. Dua korban yang diculik diketahui dalam kondisi aman di dalam kapal.
“Ya, ini kita lagi satu, memantau terus perkembangannya. Dan saya juga mencoba untuk berkoordinasi dengan Kedutaan Tiongkok (China),” kata Sugiono di Kantor Kemlu, Rabu (14/1).
Sugiono mengatakan hingga saat ini pemerintah belum memperoleh kepastian mengenai kondisi dua WNI yang masih belum diketahui keberadaannya.
“Terus terang sejauh ini juga kita belum tahu nasib yang dua. Tapi kita akan coba cari jalur untuk bisa cari tahu kondisinya seperti apa,” katanya.