Prabowo Sebut Jenderal Bekingi Tambang Ilegal, Lodewijk: Kita Tak Pandang Bulu
17 Agustus 2025 13:37 WIB
·
waktu baca 2 menit
Prabowo Sebut Jenderal Bekingi Tambang Ilegal, Lodewijk: Kita Tak Pandang Bulu
Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus menyampaikan pihaknya kini memantau langkah yang sudah ditangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui pembentukan unit khusus.kumparanNEWS
PerbesarKementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada aparat, termasuk jenderal, membekingi tambang ilegal.
Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus menyampaikan pihaknya kini memantau langkah yang sudah ditangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui pembentukan unit khusus.
“Tentunya masalah tambang ilegal tadinya kita akan membentuk desk tetapi karena Kementerian ESDM sudah membentuk Deputi Penegakan Hukum. Maka kita monitor dari apa yang dilakukan oleh Kementerian ESDM terkait dengan ini,” ujarnya di Kantor Kemenko Polkam, Minggu (17/8).
Ia menambahkan, kinerja unit baru di Kementerian ESDM masih perlu ditunggu. “Ya nanti kita monitor hasilnya seperti apa. Karena kedeputian ini, dirjen, saya ulangi, dirjen ini baru dibentuk. Kita tunggu hasil kerjaan seperti apa,” katanya.
Menjawab pertanyaan soal kemungkinan adanya jenderal yang terlibat membekingi tambang ilegal, Lodewijk menegaskan aturan berlaku untuk semua.
“Kan namanya peraturan atau undang-undang kan tidak pandang bulu. Tidak mengatur kalau jenderal boleh melanggar, kalau ini boleh melanggar. Semuanya tentunya di depan mata hukum itu sama,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR menyinggung dugaan adanya oknum jenderal yang membekingi tambang ilegal dan memastikan akan ada sanksi hukum.
Prabowo menegaskan pemerintah akan menertibkan tambang-tambang ilegal di Indonesia serta menindak semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu.
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” ucap Prabowo pada Jumat (15/8).
Pernyataan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.