Pram Soal TKD Jakarta Dipotong: Rekrutmen Damkar-PPSU Tahun Depan Berkurang
7 Oktober 2025 10:55 WIB
·
waktu baca 2 menit
Pram Soal TKD Jakarta Dipotong: Rekrutmen Damkar-PPSU Tahun Depan Berkurang
Dengan adanya penurunan APBD, peluang rekrutmen non-ASN untuk tahun 2026 kemungkinan berkurang.kumparanNEWS
PerbesarGubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, berpotensi mempengaruhi jumlah rekrutmen non-ASN di lingkungan Pemprov DKI, seperti Damkar dan petugas kebersihan.
Ia menegaskan, tak ada efisiensi yang berkaitan dengan ASN.
“Yang pertama, tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN. Yang mungkin akan mengalami perubahan adalah selama ini kan PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) kita,” jelas Pramono usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
“Kayak kemarin Damkar kita buka 1.000, pasukan oranye (Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) 1.100, pasukan putih (Petugas Layanan Kesehatan Warga) 500,” tambahnya.
Pramono menuturkan, Pemprov DKI tetap berkomitmen menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai arah pemerintah pusat, termasuk dalam penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH).
“Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan penurunan APBD dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,06 triliun, Pemprov DKI akan mengupayakan skema pembiayaan alternatif.
“Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya yang memang belum ada,” ucapnya.