Presiden Korsel Akan Tetapkan 3 Desember Hari Kedaulatan Rakyat
3 Desember 2025 10:31 WIB
·
waktu baca 3 menit
Presiden Korsel Akan Tetapkan 3 Desember Hari Kedaulatan Rakyat
Presiden Korsel menyampaikan 3 Desember akan ditetapkan sebagai Hari Kedaulatan Rakyat untuk menghormati keberanian dan tindakan warga karena menolak darurat militer tahun lalu.kumparanNEWS
PerbesarPresiden Korsel Lee Jae Myung menyampaikan pidato memperingati satu tahun darurat militer yang dideklarasikan mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang kemudian memicu krisis politik nasional. Lee menyatakan, 3 Desember akan ditetapkan sebagai "Hari Kedaulatan Rakyat" untuk menghormati keberanian dan tindakan warga.
Lee menyampaikan rasa terima kasih kepada warga yang bergerak menuju Majelis Nasional pada malam usai Yoon mengumumkan darurat militer. Lee menyatakan langkah legislatif untuk mencabut darurat militer dan keputusan militer untuk mematuhi otoritas sipil mungkin dilakukan karena warga sendiri yang bergerak maju.
"Ini belum pernah terjadi di abad ke-21, sebuah upaya kudeta loyalis terjadi di negara demokrasi yang sebanding Republik Korea dan juga belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia, yang mana warga negara yang tak bersenjata menggagalkannya secara damai dan bermartabat," kata Lee dalam pidatonya, dikutip dari The Korea Times, Rabu (3/12).
"Upaya kudeta 3 Desember menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia betapa kuatnya semangat demokrasi rakyat kita dan betapa tangguhnya demokrasi Korea," lanjutnya.
Soal Hari Kedaulatan Rakyat, Lee ingin hari itu dirayakanuntuk menghormati momen bersejarah rakyat Korsel melawan ketidakadilan dan mengembalikan bangsa ke jalan yang benar melalui cara damai dan sah. Ia menyatakan apa yang terjadi saat krisis 3 Desember harus diingat sebagai contoh saat warga menang dengan indah, damai, dan sesuai dengan prosedur hukum.
"Untuk memastikan generasi mendatang dapat mengingat dan mengalami pencapaian bersejarah ini, penting untuk menetapkan hari ini sebagai hari libur nasional untuk menandai dimulainya Revolusi Cahaya dan perwujudan sejati kedaulatan rakyat," ungkap Lee.
"Rakyat seharusnya memiliki setidaknya satu hari dalam setahun untuk merenungkan dan memperbarui komitmen mereka. Saya yakin hari ini lebih dari layak untuk mendapat pengakuan semacam itu," tuturnya lagi.
Meski demikian, Lee menegaskan penetapan hari libur nasional baru tidak bisa ditetapkan secara sepihak oleh cabang eksekutif.
"Ini harus melalui proses legislatif di Majelis Nasional. Pada akhirnya, saya yakin keputusan ini akan bergantung pada kemauan rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, Lee juga yakin rakyat Korsel layak menerima penghargaan Nobel Perdamaian karena telah mengatasi krisis demokrasi melalui cara-cara damai.
"Jika rakyat Korea menerima Nobel Perdamaian karena menyelamatkan demokrasi, mempertahankan perdamaian dan menunjukkan kekuatan demokrasi kepada dunia, itu akan menjadi titik balik mendalam bagi semua bangsa yang terguncang konflik dan perpecahan," ungkapnya.
Menurut Lee, krisis ini bukan hanya masalah dalam negeri.
"Sebagaimana yang dicatat oleh banyak media internasional, seandainya demokrasi Korea runtuh, kemunduran demokrasi akan menyebar ke seluruh Asia dan dunia. Secanggih apa pun hukum dan institusi kita, tanpa kapasitas rakyat untuk menegakkan dan menindaklanjutinya, mereka hanyalah cangkang kosong," jelasnya.
Lee kembali memuji rakyat Korsel karena berhasil menggagalkan upaya darurat militer dan menggulingkan kekuasaan yang tidak adil lewat cara-cara damai. Menurutnya, ini adalah momen penting yang akan diingat dalam sejarah demokrasi global.
Terakhir, Lee mengatakan penyelidikan dan persidangan terkait upaya pemberontakan dan mereka yang terlibat masih berlanjut dan harus dipertanggungjawabkan.
"Untuk membangun bangsa di mana tidak seorang pun dapat lagi memimpikan kudeta -- bangsa di mana kedaulatan rakyat tak pernah terancam -- persatuan yang adil sangatlah penting," pungkasnya.